Isu Terkini

Strategi Pencegahan Omicron dan Masih Perlunya WFH

Ray– Asumsi.co

featured image
Antara.

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan skenario darurat penanganan potensi lonjakan kasus Covid-19, yang disebabkan oleh varian omicron. Sebab, sejak terdeteksi masuk ke Indonesia pada 16 Desember lalu, penyebarannya dikhawatikan semakin meningkat.

Diketahui, kasus pertama Covid-19 varian Omicron di Indonesia ditemukan pada seorang pekerja pembersih di Wisma Atlet Jakarta yang diumumkan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin pada pekan lalu.

Tiga Skenario

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ada tiga skenario yang disiapkan pemerintah dalam menghadapi kemungkinan kondisi darurat pandemi.

Luhut menyebutkan, strategi yang bahkan menggunakan pendekatan ala tentara yang bersiap menghadapi musuh ini, dibuat dengan memperhatikan berbagai indikator.

Indikator tersebut antara lain, ambang batas kasus harian hingga angka kematian Covid-19 yang terjadi pada akhir tahun ini. Ia mengatakan, pada skenario pertama menetapkan ambang batas maksimal 500 kasus per hari agar tidak terjadi pengetatan aturan PPKM.

"Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah forward looking, bahasa tentaranya kontingensi, tindakan-tindakan darurat manakala itu terjadi. Pengetatan aturan akan dilakukan saat kasus harian mencapai 500," ujarnya dikutip dari konferensi daring di kanal YouTube Kemenko Marves.

Ia menambahkan, skenario kedua yakni bila terus terjadi peningkatan kasus Covid-19 akibat Omicron mencapai 1.000 kasus per hari, maka pembatasan sosial dan mobilitas masyarakat akan kembali ditingkatkan.

"Tingkat tertinggi pembatasan (skenario ketiga) akan dilakukan saat kasus mencapai 2.700 per hari. Pemerintah juga telah melarang kedatangan warga negara asing dari 11 negara," ucapnya.

Tambah Negara yang Dilarang Masuk

Luhut mengungkapkan, ada tiga asal negara yang masuk ke dalam daftar terbaru tidak diizinkan masuk ke Indonesia, selama terjadinya penyebaran global varian Omicron.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan beberapa negara yang dilarang masuk ke tanah air yaitu Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, dan Zambia.

Sementara itu, Hong Kong yang sebelumnya masuk ke daftar asal negara yang dilarang masuk ke Indonesia, kata dia, saat ini telah dihapuskan dan boleh kembali datang ke Indonesia. 

"Pemerintah menambah UK, Norwegia, dan Denmark dan menghapus Hong Kong dalam daftar tersebut," kata mantan Menko Polhukam ini.

Selain itu, Luhut mengatakan pemerintah juga berencana untuk memperpanjang masa karantina bagi pendatang asal luar negeri yang masuk ke Indonesia dari sebelumnya 10 hari, kini menjadi 14 hari.

Dinilai Tepat

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, tiga skenario yang dipilih pemerintah ini merupakan strategi terbaik untuk mencegah penyebaran Omicron di tanah air.

"Tentu dengan strategi ini akan dilakukan pembatasan secara proporsional dan masyarakat tidak panik, tetapi tetap waspada dengan memperketat protokol kesehatan, segera melakukan vaksinasi, dan menghadapi Natal dan Tahun Baru dengan mengurangi mobilitas,” ucap Nadia, melalui pesan singkat kepada Asumsi.co, Selasa (21/12/2021).

Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, pun menilai tepat strategi yang dilakukan pemerintah. Menurutnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang diterapkan di awal pandemi Covid-19 tak perlu lagi dilakukan.

"Setuju saja menerapkan strategi seperti itu. Saat ini juga kita sudah betul menerapkan PPKM dengan pendekatan level. Ini sesuai dengan rekomendasi WHO dan scientific landasannya dengan kategori, dan tingkat penularan berbeda di setiap daerah," katanya saat dihubungi Asumsi.co, terpisah melalui sambungan telepon.

Meski demikian, ia mengingatkan perlunya pemerintah menetapkan indikator untuk dijadikan acuan berbasis pada fakta dan data penularan yang terjadi di lapangan. Ia mengharapkan, pemerintah jangan asal mengambil keputusan menerapkan kapasitas 100% atau penuh, pada aktivitas masyarakat tertentu.

"Perlu memastikan keakuratan indikator itu. Misalnya, kalau mau membuka kapasitas 100% di mal, pastikan betul-betul sudah siap infrastrukturnya, termasuk kepatuhan masyarakat dalam menjalankan new behavior," ungkapnya.

WFH Masih Perlu

Dicky Budiman pun mengingatkan, agar kebijakan bekerja dari rumah alias work from home atau WFH tetap harus dijalankan oleh perkantoran, meski Indonesia dalam situasi landai kasus.

"Bagaimana pun kondisi sekarang kita enggak bisa lagi kita menerapkan 100% WFO (work from office). WFH harus tetap dijaga namun porsinya saja misalnya jadi 20% WHF dan 80% WFO dengan protokol kesehatan ekstra ketat," imbuhnya.

Sementara itu, epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono, mengingatkan, pemerintah juga perlu mengebut percepatan vaksinasi dua dosis mendekati angka 100%.

Ia mengatakan, dengan meningkatnya varian omicron, mau tidak mau percepatan cakupan vaksinasi dua dosis harus terus dilakuakan pada akhir tahun ini. "Akhir tahun, harus dipercepat sampai 70% untuk yang dua dosis," ucapnya.

Menurutnya, strategi tambahan juga perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan pelacakan penderita Covid-19 yang terpapar varian omicron sebanyak-banyaknya. Setelah itu, lakukan karantina terhadap mereka untuk menekan penilaiannya.

"Isolasi dan karantina secara maksimal sampai negatif bagi mereka yang dipastikan tertular varian Omicron. Ini jangan sampai ada lagi kecolongan penularan karena kontak dengan orang yang terpapar," tandasnya. (rfq)


Baca Juga:

Share: Strategi Pencegahan Omicron dan Masih Perlunya WFH