Sepeda Motor Dilarang Masuk Kawasan Inti Pusat Pemerintah IKN Nusantara
Pemerintah melarang sepeda motor memasuki Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN). Chief Urban Mobility Otorita IKN, Resdiansyah mengatakan, larangan sepeda motor masuk ke KIPP menjadi bagian dari konsep pembangunan yang membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan memprioritaskan mobilitas berjalan kaki.
“Di KIPP tidak ada operasional kendaraan roda dua nantinya. Itu yang kami rencanakan, tetapi itu semua tergantung politik ke depannya bagaimana,” ujar Resdiansyah dalam keterangannya, Selasa (5/12/2023).
Untuk perjalanan jarak pendek, disediakan micro mobility vehicle (seperti skuter listrik) beserta jalur khususnya. Badan Otorita IKN menargetkan minimal 80 persen masyarakat menggunakan transportasi publik, sehingga penggunaan kendaraan pribadi akan ditekan. Namun, masih akan ada masa transisi terlebih dahulu sebelum diterapkan secara penuh pada tahun 2045.
Jika penggunaan kendaraan pribadi melampaui 20 persen, maka Otoritas IKN akan memberlakukan kebijakan park and ride atau kegiatan parkir kendaraan pribadi dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kendaraan publik.
Ia mengklaim, para pejabat juga akan diminta menggunakan kendaraan publik. Meski, kata dia, ada sejumlah pengecualian untuk mobil dinas tertentu, Misalnya, mobil dinas untuk Presiden RI.
Kendaraan di KIPP juga diwajibkan bertenaga listrik dan tetap akan diberlakukan masa transisi sampai tahun 2045. Maka, tidak menutup kemungkinan mobil-mobil hybrid masih beroperasi di KIPP.
Di sisi lain, kata dia, nantinya akan ada kendaraan otonom atau autonomous vehicle di IKN. Kendaraan otonom bisa berjalan sendiri, menavigasi dirinya sendiri tanpa campur tangan manusia, serta mempunyai kemampuan memahami lingkungan sekitarnya.
Di tahun 2024, Badan Otorita IKN akan mulai menunjukkan kelayakan dari kendaraan otonom tersebut. “Mereka yang akan desain seluruhnya, pergerakan autonomous, apakah taksi terbang dan sebagainya. Tapi tahun depan baru PoC ya, jadi belum. Kami harus sesuaikan dengan kondisi alam di Indonesia seperti apa,” ucapnya.
Baca Juga:
KemenPAN-RB Rancang Rekrutmen ASN Tiap 3 Bulan Sekali
Ma’ruf Amin Sebut Debat Cawapres untuk Ukur Kemampuan, Lebih Elok Tak Didampingi Capres
Jokowi Minta Mahfud MD Tangani Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh
