Mendagri Minta Polri Aktif Siapkan Pemetaan Potensi Konflik Pemilu 2024
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kerja sama dari jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) aktif untuk memetakan potensi konflik menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada Serentak 2024, dalam rangka mendukung suksesnya pesta demokrasi itu.
Tito menegaskan, peran aparat keamanan merupakan salah satu kunci dalam menjaga situasi keamanan dan stabilitas sosial saat berlangsungnya Pemilu dan Pilkada nanti.
“Dari kepolisian, saya harapkan betul tidak hanya bekerja responsif, tetapi juga bekerja proaktif untuk mendinginkan suasana dan membaca potensi konflik dengan tepat dan akurat,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (28/9/2023).
Menurutnya, sejumlah konflik yang muncul saat perhelatan Pemilu tidak langsung terjadi begitu saja, namun ada proses yang melatarbelakanginya. Oleh sebab itu, kata dia perlu prediksi berupa pemetaan potensi konflik sejak dini.
Tak hanya itu, Mendagri juga mengharapkan pihak intelijen, baik di daerah maupun pusat, berperan dalam memperkuat keamanan nasional, selama tahapan Pemilu Serentak dan gelaran Pilkada Serentak 2024.
“Betul-betul dipetakan daerah itu yang mana yang aman, mana yang rawan, mana yang sangat rawan sekali; sehingga yang sangat rawan bisa menjadi tambah kekuatan di situ,” ucapnya.
Ia menegaskan, akurasi pemetaan kerawanan menjadi penting untuk mendukung keberhasilan pilkada. Dirinya tak menginginkan aparat kepolisian baru bergerak setelah konflik terjadi. Selain itu, Tito memandang perlu juga adanya penyebaran pasukan di wilayah tertentu berdasarkan tingkat kerawanan; sehingga sigap bergerak dan tak menunggu bantuan pasukan dari pusat.
“Jadi, kuncinya adalah, sekali lagi, masalah akurasi dan mohon dilakukan simulasi-simulasi untuk memperkuat sinergi antara TNI/Polri, Satpol PP, dan Satlinmas,” ucapnya.
Lebih lanjut, Tito meyakini Polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendukung keamanannya. Terlebih, saat ini, kepercayaan publik terhadap institusi Polri semakin meningkat.
“Sehingga menjadi modal untuk mengamankan agenda politik Indonesia tersebut,” pungkasnya.
