Anggota DPR Termuda Minta Dikawal Khusus TNI
Beredar surat telegram berisi instruksi pengiriman personel bintara TNI untuk mengikuti seleksi dalam rangka penugasan sebagai ajudan Anggota Komisi I DPR, Hillary Brigitta Lasut. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Hillary.
“Benar, saya menyurat ke KSAD untuk memohon bantuan pengamanan sesuai dengan Permen No.85 Tahun 2014,” tulis Hillary dalam akun Instagram-nya, @hillarybrigitta, dikutip pada Kamis (2/12/2021).
Surat telegram itu ditujukan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan ditandatangani Asisten Personil KSAD Mayjen TNI, Wawan Ruswandi. Telegram bernomor ST/3274/2021 dari KSAD Dudung Abdurachman ditujukan kepada Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
Dalam surat tersebut tertera sejumlah syarat calon ajudan pribadi, di antaranya berpangkat Sertu berusia 24 tahun, belum menikah, dan memiliki motivasi.
Dikutip dari Kompas.com, Hillary Brigitta Lasut mengakui dirinya bersurat dengan Dudung untuk meminta bantuan pengamanan dari TNI karena secara fisik dan mental selalu siap untuk keadaan darurat.
Hillary mengaku pekerjaannya sebagai wakil rakyat tak lepas dari ancaman dari rasa khawatir karena ia mesti mengutarakan pendapat dan suara rakyat yang terkadang berbeda haluan dengan kepentingan sebagian golongan kuat. Hal itu membuatnya sering berselisih paham dengan banyak pihak hanya demi mempertahankan apa yang saya anggap benar dilakukan untuk masyarakat Sulut
Wanita kelahiran 22 Mei 1996 itu mengaku terlalu sering merepotkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terkait beragam kasus di daerah pemilihannya, sehingga ia merasa lebih nyaman meminta bantuan TNI.
“Kalau ditanya kenapa, jujur saya harus mengakui cukup tidak mudah untuk menjadi seorang perempuan, berusia 20-an dan belum menikah, khususnya di dunia politik yang dinamis dan tidak tertebak,” ujar Hillary.
Politikus Partai Nasdem itu mengatakan pengamanan diperlukan untuk menjaga adik-adiknya yang ditinggalkan almarhum ibu pada awal tahun ini. Sehingga permintaan bantuan pengamanan itu bukan untuk kelihatan keren tetapi karena butuh dan terdesak.
“Ada hal-hal besar dan strategis yang akan saya suarakan beberapa saat ke depan dan berpotensi mengganggu sekelompok oknum, sehingga saya yakin tindakan antisipasi tidak ada salahnya,” ucap Hillary.
Putri dari Bupati Kepulauan Talaud terpilih periode 2019-2024, Elly Engelbert Lasut itu bahkan mengaku siap menanggung biaya personel TNI yang ditugaskan menjadi ajudannya agar tidak menjadi beban pengeluaran negara.
Bagaimana Regulasinya
Seperti yang sempat disinggung oleh Hillary, permintaan pengamanan anggota TNI untuk instansi lain (termasuk DPR) diatur dalam peraturan Menteri Pertahanan Nomor 85 Tahun 2014. Dalam Pasal 2 disebutkan, prajurit TNI juga akan melaksanakan penugasan di luar institusi Kemhan dan TNI berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari instansi pemerintah, instansi non pemerintah, atau mandiri.
Pasal 8 mengatur sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, seperti diizinkan atau disetujui oleh Komandan Satuan atau Kepala Satuan Kerja, memiliki keahlian atau kompetensi khusus, memiliki pengalaman sebagai tenaga profesi yang dipersyaratkan, berkelakuan baik selama berdinas di Kemhan atau TNI; dan sehat jasmani dan rohani.
Respon Fraksi Nasdem
Fraksi Nasdem menyatakan akan menegur Anggota Komisi I. Partai Nasdem tak pernah menginstruksikan kader yang menjadi anggota dewan mengajukan permintaan ajudan kepada TNI. Alasan yang disampaikan juga dianggap tak masuk akal.
Dikutip dari Medcom, Ketua Fraksi Nasdem Ahmad Ali mengaku akan menegur anggotanya lantaran tak ada koordinasi dari fraksi. Ia meminta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman untuk tidak merespons permintaan Hillary. (zal)
Baca Juga:
