Reuni 212 Aksi yang Mubazir, Hanya Konsolidasi Politik
Reuni 212 kembali digelar hari ini di Jakarta, Kamis (2/12/21). Padahal aksi ini sudah tidak mendapatkan izin dari kepolisian. Satgas Penanganan COVID-19 DKI Jakarta yang juga tidak memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
Tidak Diizinkan, Tapi Masih Digelar
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah meminta pihak Persaudaraan Alumni 212 kembali mempertimbangkan kondisi dan situasi ibukota yang saat ini masih diselimuti pandemi COVID-19. Riza bahkan menegaskan dirinya dan Gubernur Anies Baswedan tidak akan menghadiri kegiatan Reuni 212, jika kegiatan itu jadi digelar di kawasan Jakarta.
Polda Metro Jaya selaku penanggung jawab keamanan di Ibu Kota juga sudah menegaskan tidak menerbitkan izin kegiatan Reuni 212. Keputusan tersebut sejalan dengan rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19 DKI Jakarta yang juga tidak memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
Reuni 212 sendiri sempat diwacanakan digelar di dua tempat, yakni kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat dan Masjid Az Zikra, Sentul, Kabupaten Bogor. Namun, rencana kegiatan batal digelar di Masjid Az-Zikra karena keluarga besar di Masjid Az-Zikra masih diselimuti duka atas wafatnya putra kedua dari Almarhum Ustaz Arifin Ilham.
Walhasil, massa tetap nekat untuk datang di kawasan Monas dan sekitarnya. Padahal pihak kepolisian menegaskan massa yang nekad menggelar aksi Reuni 212 di wilayah hukum Polda Metro Jaya dapat diproses secara hukum, sesuai KUHP Pasal 212 sampai Pasal 218 dan UU Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018.
Tidak Ada Faedahnya
Walaupun ditentang oleh banyak pihak, massa tetap maksa menggelar aksi tersebut. Pengamat Politik serta pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai aksi Reuni 212 terlihat mubazir.
Ray mengatakan aksi tersebut merupakan aksi konsolidasi politik untuk jangka panjang, yakni pemilu 2024. Terutama, Ray melihat mendekati 2023, aksi politik yang dilakukan oleh 212 akan terlihat suara tersebut bermuara ke mana.
Menurutnya, reuni 212 tidak memiliki faedahnya lagi untuk digelar. Ray menjelaskan aksi 212 bertumpu pada tiga isu, yakni penegakan hukum yang mereka sebut penista agama, persatuan Islam, dan target nasional.
“Isu persatuan Islam menjadi pertanyaan besar bagi saya. Setelah aksi 212, apakah tercapai isu persatuan Islam tersebut? Jika tidak, sama saja seperti yang lalu dan biasa saja. Sementara, target nasional nya seperti apa? Saya lihat hal itu juga tidak ada, dalam rangka itu saya menyebut ini aksi yang mubazir,” kata Ray kepada Asumsi.co, Kamis (2/12/21).
Mubazir yang dimaksud Ray, lantaran memang targetnya tidak jelas dan untuk apa. Menurutnya, apabila massa ingin menegakkan keadilan, tidak perlu menurunkan massa hingga jutaan orang. Sehingga, Ray menilai advokasi kasus per kasus saja sudah cukup.
“Pertanyaan saya dari aksi 212 memang apa sih yang dianggap sukses dari gelaran tersebut? Saya jadi bertanya-tanya, dengan massa yang begitu banyak malah hanya dapat menegakkan hukum terhadap penista agama, namun terkait hal lain tidak ada perubahan yang signifikan,” kata Ray.
Tidak Berpengaruh Besar
Ray memang setuju apabila masyarakat menuntut keadilan di Indonesia, namun dalam hal 212, dengan massa yang begitu banyak Ray menilai aksi ini justru tidak berdampak besar.
Sebagai perbandingan, Ray menilai gerakan mahasiswa 1998 lebih berpengaruh hingga mampu menurunkan mantan Presiden ke-2 Soeharto ketika hendak mengepung DPR saat itu. Akan tetapi, saat ini tidak ada reuni 1998 seperti aksi Reuni 212.
Bahkan Ray menilai dengan jumlah yang lebih sedikit dari Reuni 212, Aksi 98 jauh lebih kuat dan berdampak pengaruhnya terhadap pemerintah Indonesia.
“Saya mau bertanya terhadap penggagas Reuni 212, keberhasilan apa yang sudah dicapai dari tuntutan yang sudah lama disuarakan tersebut? Korupsi juga tetap saja merajalela, mereka juga pada akhirnya terpecah belah,” tegas Ray.
Targetnya Tidak Jelas
Menurutnya, target substansi Reuni 212 tidak tercapai hingga saat ini. Faktanya, beberapa anggota 212 juga sudah memisahkan diri dan mengarah ke pemerintahan. Misalnya, Prabowo Subianto dan Gerindra yang sebelum tahun 2019 begitu dekatnya dengan komunitas persaudaraan 212, justru mereka saat ini berkoalisi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Lebih lanjut, Ray mengingatkan 212 jangan terlalu percaya diri dengan pencapaian yang telah diraih hanya karena telah memenjarakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disebut Ahok.
Ray tidak melihat Reuni 212 tidak ada gunanya lagi. Seperti tong kosong nyaring bunyinya, mereka masih nekat menyuarakan tuntutannya, namun hingga saat ini tidak ada perubahan di sistem politik bahkan pemerintah Indonesia.
“Perlu memikirkan atau mempertimbangkan ulang aksi-aksi serupa yang terlihat mubazir dengan massa yang begitu banyak dan biaya yang besar dengan target yang tidak jelas arahnya,” tegasnya. (zal)
Baca Juga:
