Sikapi Cap Petugas Partai, Respons Ganjar Dinilai Bijak
Bakal calon presiden (bacapres) dari PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, menanggapi pertanyaan salah satu mahasiswa Universitas Indonesia (UI), terkait petugas partai di acara kuliah kebangsaan yang digelar di kampus tersebut, baru-baru ini.
Menyikapi pertanyaan tersebut, Ganjar menjawabnya dengan memberikan contoh hubungannya dengan PDIP selama 10 tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng).
“Kalau Anda mencari di Google, di media, sebelum saya dicalonkan, yang mukulin saya siapa? Saya digebukin publik. Sebelum dicalonkan, di partai saya kan bukan hanya nama Ganjar, ada yang lain. Kan, ramai itu ya. Mbak Puan UI lho. Alumni UI. Sama-sama kita, tenang. Saya digebukin teman sendiri, itu bahasa kami. Biasa saja toh, belum putus. Dinamika seperti itu saya nikmati. Biasa saja,” tutur Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menambahkan, semestinya seorang calon pemimpin sudah semestinya, berpihak kepada rakyat ketika mengemban jabatan publik.
“Kalau kita berada di jabatan, apa yang perlu kita lakukan? Maka, kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan? Adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya, mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menilai, jawaban Ganjar atas pertanyaan petugas partai sudah bijak dan sangat tepat.
Ia menganggap Ganjar cukup independen dan tidak terlihat menjadi boneka siapapun. Bahkan, sebelum dicalonkan sebagai bacapres, PDI Perjuangan terlihat sangat kritis terhadap Ganjar.
Menurut Saidiman, istilah petugas partai perlu diluruskan. Istilah petugas partai sudah lama dipakai PDI Perjuangan untuk menyebut kader-kadernya yang sedang menduduki jabatan publik.
“Jokowi juga adalah petugas partai dan Jokowi tidak terlihat dikendalikan oleh Megawati. Bahkan, Megawati juga petugas partai yang menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan,” ujar Saidiman.
Menurutnya, istilah itu bukan untuk menggambarkan kader-kader menjadi benar-benar dikendalikan elit tertentu di dalam partai.
Namun, istilah itu lebih terlihat sebagai cara untuk mengingatkan kader-kadernya agar tidak melupakan garis ideologi partai ketika menjabat. Istilah petugas partai, kata dia digunakan agar para kader itu tidak keluar dari benteng ideologis partai ketika menjalankan pemerintahan.
Saidiman menilai, Ganjar sebagai bacapres yang realistis dalam membahas semua kebijakan publik. Kata dia, Ganjar senantiasa melihat setiap persoalan publik secara lebih mendetail.
“Ada capaian yang sudah dilaksanakan disana. Ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Ini misalnya, walaupun dia disebut sebagai representasi dari Pak Jokowi, dia bukan pembebek pada pak Jokowi,” ucapnya.
Ia mencontohkan, dalam kuliah yang disampaikan saat di UI, memperlihatkan setiap kebijakan yang dibahas, Ganjar selalu memperlihatkan aspek kelebihan yang sudah dijalankan, sekaligus kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki di masa depan.
Ganjar, menurutnya juga tidak sekadar melempar puja-puji terhadap capaian pembangunan era kepresidenan Jokowi. Akan tetapi, Ganjar juga kritis dalam melihat berbagai persoalan dan memberikan solusi atasnya.
“Kalau kita lihat pengalaman Ganjar Pranowo menjadi gubernur, juga menjadi anggota DPR sebelumnya, saya menduga kalau dia menjadi presiden, dia akan tetap menjadi dirinya sendiriz Kalau ada yang menganggap dia akan menjadi boneka dari tokoh elit tertentu, menurut saya itu tidak terjadi,” imbuhnya.
Di sisi lain, kata dia, istilah petugas partai berarti seorang calon didukung kekuatan politik tertentu memiliki kepentingan, garis ideologi, atau kebijakan yang ingin diperjuangkan.
“Maka semua calon yang muncul yang ingin masuk ke dalam bursa capres misalnya, ya mereka artinya petugas partai, bukan hanya Ganjar sebenarnya,” ujar Saidiman.
Dalam pandangannya, Prabowo Subianto adalah petugas untuk partainya sendiri. Ia menyebutkan, Partai Gerindra memiliki garis kebijakan dan ideologi tertentu yang diperjuangkan ketika Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden.
“Anies Baswedan juga demikian. Partai-partai yang mendukungnya tentu punya kebijakan atau kepentingan tertentu yang harus diperjuangkan ketika dia masuk ke dalam pemerintahan. Jadi mereka juga semua petugas partai pada dasarnya,” tutur Saidiman.
