Warga Jakarta Diharuskan Cetak Ulang E-KTP Saat DKI Berubah Jadi DKJ
Warga DKI Jakarta nantinya diharuskan untuk mencetak ulang kartu tanda penduduk (KTP) milik mereka, saat status Jakarta akan berubah usai Ibu Kota Indonesia pindah ke Nusantara, Kalimantan Timur. Apa alasannya?
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddinini mengatakan, setelah perpindahan ibu kota nantinya akan menyandang status Daerah Khusus Jakarta (DKJ), bukan lagi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).
Perubahan status tersebut, kata dia mau tak mau menyebabkan warga Jakarta harus melakukan cetak ulang KTP elektronik yang sudah dimiliki saat ini. Pencetakan ulang, lanjut dia bakal dilakukan saat DKI sudah menjadi DKJ.
“Terkait Cetak ulang KTP-el, memang sepantasnya saat DKI Jakarta berubah menjadi DKJ tentunya harus juga ada perubahan secara redaksional di dalam KTP bagi warga DKJ. Hal itu pasti akan dilakukan secara bertahap, hal ini dikarenakan agar proses perubahan berjalan tertib dan menyesuaikan dengan stok blanko yang tersedia setiap harinya,” tutur Budi melalui keterangan persnya, Minggu (17/9/2023).
Sebelumnya, status Jakarta mulai dibahas Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, pada Selasa (12/9/2023). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun membagikan momen setelah selesai rapat dalam akun Instagram pribadinya.
“Sudah kembali di Jakarta dan sibuk berbagai hal. Sore ini di Istana Merdeka – berfoto bersama Wapres @kyai_marufamin dan beberapa menteri – setelah rapat internal kabinet membahas mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta,” demikian keterangan tertulisnya.
Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang IKN pun mengamanatkan perubahan status Jakarta sebagai ibu kota negara RI dalam UU 29/2007.
“RUU DKJ mengusung konsep Daerah Khusus Jakarta menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Banyak aspek Keuangan Negara yang perlu diatur dalam RUU DKJ. Para Menteri lainnya melaporkan penyusunan dan substansi RUU DKJ dan membahas untuk mendapat arahan Presiden @jokowi dan Wapres @kyai_marufamin,” ucapnya.
