Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pentingnya pemberian subsidi bagi transportasi publik atau public service obligation (PSO). Bahkan menurut Presiden, pemberian subsidi ini wajib dilakukan pemerintah supaya harga tiketnya bisa menjadi lebih murah.
Jokowi menyebutkan, subsidi transportasi publik ini juga wajib diberikan bagi tiket armada Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek yang dianggap terlalu mahal. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 67 Tahun 2023, tarif LRT Jabodebek ditetapkan minimal Rp 5.000 untuk 1 kilometer (km) pertama dan Rp700 per km berikutnya.
“Baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Trans Jakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal,” ujar Jokowi dalam keterangan persnya, Kamis (9/8/2023).
Sebelumnya, Jokowi meninjau LRT Jabodebek pada Kamis (3/8/2023) dari Stasiun Jati Mulya, Bekasi, Jawa Barat menuju ke Stasiun Dukuh Atas, Jakarta. Jika pengecekan berjalan dengan lancar, ia menyebutkan moda transportasi massal tersebut diharapkan dapat beroperasi pada akhir bulan Agustus 2023.
Peninjauan kali ini, kata dia dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem LRT. Salah satunya terkait kesesuaian pemberhentian gerbong kereta di setiap stasiun. Selain itu, Jokowi juga menekankan pentingnya aspek keamanan dan keselamatan dalam pengoperasian LRT.
“Kemungkinan, insyaallah 26 Agustus (dapat beroperasi). Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini, tadi saya cek di beberapa stasiun, sudah pas. Ini, cek sekali lagi, bagus,” ujarnya.