Kemenlu Ungkap Pekerja Migran Indonesia Tak Digaji Terbanyak di Saudi dan Malaysia
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkapkan, dua negara dengan kasus pekerja migran Indonesia (PMI) yang paling banyak tidak digaji. Kedua negara tersebut, antara lain Malaysia dan Arab Saudi.
Meski demikian, Kemenlu tidak merinci berapa jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang tidak digaji. Direktur Perlindungan WNI dan badan hukum Indonesia (BHI) Kemenlu, Judha Nugraha menyebutkan, PMI rentan mengalami eksploitasi lantaran tidak memiliki dokumen resmi dan masuk ke negara-negara tujuan dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur.
“Status ini (tanpa dokumen resmi) membuat posisi para WNI akan rentan di negara tujuan,”kata Judha Nugraha melalui keterangan persnya, Kamis (3/8/2023).
Ia mengungkapkan, kedua negara tersebut memiliki jumlah komunitas WNI paling besar dan banyak PMI yang bekerja di sektor domestik. Berdasarkan catatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), lanjut dia Arab Saudi dan Malaysia menjadi negara yang paling banyak dituju para PMI nonprosedural dan tanpa dokumen resmi.
“Arab Saudi banyak dipilih sebagai negara tujuan para PMI karena hanya membutuhkan visa umroh atau visa ziarah. Sedangkan Malaysia, memiliki banyak pintu masuk perbatasan dengan Indonesia. Imbasnya, memudahkan para pekerja migran untuk masuk ke Malaysia tanpa dokumen resmi,” terangnya.
Judha menuturkan, WNI di luar negeri dengan masalah keimigrasian paling banyak terjadi dalam kasus ketenagakerjaan, penyanderaan, perdagangan orang, serta masalah haji dan umrah. Adapun pada tahun 2023, Kemenlu disorot dalam kasus evakuasi WNI dari Sudan.
Kala itu, WNI dipekerjakan untuk melakukan penipuan daring atau online scam, PMI berinisial DA yang mengaku diperbudak di Suriah, serta WNI menikah tanpa dokumen di Uni Emirat Arab. Terkait kasus evakuasi WNI dari Sudan, Judha mengatakan per Juni 2023 Indonesia telah mengevakuasi 1.010 orang.
“Evakuasi WNI dilakukan sebagai akibat dari konflik militer antara tentara Sudan dan pasukan paramiliter Sudan RSF. Lalu, sebanyak 2.324 kasus online scam telah ditangani hingga Juli 2023. Kemenlu telah menangani 17.977 dari total 18.820 kasus WNI di luar negeri yang masuk hingga pertengahan 2023 ini,” tuturnya.
