Teknologi

Jokowi Mestinya Gunakan AI di Aspek Pelayanan Masyarakat

OlehRay

featured
Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

Wacana pemerintah menggunakan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk menggantikan aparatur sipil negara (ASN) kembali menjadi perbincangan publik. Hal ini muncul setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginannya memangkas struktur ASN menjadi dua tingkat, eselon 1 dan eselon 2, beberapa waktu lalu.

Jokowi ingin mengganti jabatan eselon 3 dan 4 dengan teknologi AI. Menurut Jokowi, eselon III dan eselon IV telah menghambat birokrasi.

Sebelumnya, Jokowi juga sempat mewacanakan hal tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Musrenbangnas RPJMN) 2020-2024.

Efisiensi Birokrasi

Jokowi memandang, kecerdasan buatan bisa membuat kerja birokrasi lebih efektif dan efisien. Terlebih di era serba digital seperti saat ini, masyarakat membutuhkan percepatan pelayanan melalui kemajuan teknologi.

Dengan data besar dan jaringan teknokogi yang dimiliki pemerintah, menurut Jokowi, pemanfaatan kecerdasan buatan bisa mempermudah pejabat nasional dan daerah dalam memutuskan kebijakan yang akan diambil.

"Kita ingin karena sekarang ada AI yang bisa membantu kita dalam hal yang bersifat teknis administrasi. Bisa juga mengerjakan berkaitan dengan akumulasi dan pengolahan data. Jadi ini yang mau kita kerjakan," kata Jokowi saat Musrenbagnas RPJMN 2020-2024 yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini, dengan menggunakan kecerdasan buatan, tak akan ada lagi pelayanan birokrasi yang bertele-tele. Dengan begitu, masyarakat menjadi lebih terbantu.

"Memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional, tapi ini proses panjang bukan sekarang. Kita dalam persiapan-persiapan menuju ke sana. Semua negara arahnya ke sana," ujarnya.

Meski penggunaan kecerdasan buatan bakal menggantikan pejabat eselon III dan IV, Jokowi menjamin tidak akan ada yang terdampak secara jabatan dan penghasilannya.

Sudah Berjalan

Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama pun angkat bicara soal ini. Satya mengatakan pemanfaatan teknologi di birokrasi sebetulnya sudah mulai dilakukan tahun ini.

Teknologi kecerdasan buatan di lingkungan pemerintahan, kata dia, dihadirkan secara sinergi dalam bentuk kolaborasi bersama sumber daya manusia yang kini bekerja sebagai ASN di masing-masing kementerian dan lembaga.

"Saat ini kementerian dan lembaga sebetulnya sudah melaksanakan pelayanan, sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada publik dengan memanfaatkan teknologi IT," kata Satya kepada Asumsi.co melalui pesan singkat, Kamis (25/11/2021).

Menurutnya, penggunaan teknologi dalam pelayanan birokrasi saat ini, membuat pelayanan lebih adil, terbuka, transparan, cepat, dan akuntabel.

Mengenai struktur organisasi, Satya menerangkan, saat ini pelbagai kementerian/lembaga dan instansi daerah lebih banyak pejabat fungsional alih-alih menggunakan sistem eselon.

"Sedangkan petinggi struktural hanya Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, JPT Madya, dan JPT Utama. Nah, posisi administrator itu setara Eselon 3 dan Pengawas masuknya Eselon 4 di beberapa kementerian/lembaga dan instansi tertentu," tandasnya.

Satya memastikan, pemanfaatan sistem teknologi tidak membuat satu pun ASN kehilangan pekerjaannya atau dikurangi penghasilannya.

Sesuai Kebutuhan

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yogi Suprayogi Sugandi mengapresiasi maksimalisasi penggunaan kecerdasan buatan di lingkungan birokrasi.

Namun menurutnya, penempatan kecerdasan buatan ini mesti benar-benar sesuai dengan kebutuhan, khususnya pelayanan terhadap masyarakat yang seringkali terbatas waktunya karena dilayani manusia.

"Kecerdasan buatan ini mesti ditaruh di tempat-tempat strategis yang langsung berhadapan dengan pelayanan masyarakat kayak untuk pembuatan surat perizinan atau kepengurusan identitas," kata dia.

Terkait dampak terhadap para ASN, Yogi pun menjelaskan, tidak mungkin mereka dengan mudah dipecat begitu saja hanya karena alasan bakal digantikan oleh kecerdasan buatan.

Sebab, kalau pun kinerja ASN buruk, pemerintah akan melakukan pembinaan terlebih dahulu sebelum memberikan sanksi pemecatan. "Enggak semudah itu juga kan, memecat ASN karena alasan mau digantikan AI," pungkas Yogi.

Baca Juga

Presiden Jokowi Minta BPPT Akuisisi Teknologi Maju, Seperti Apa?

Bukan Kecerdasan Buatan, Bu Ira Jadi Guru Virtual Hari Bumi di TikTok

Windows 11 Rilis, Dilengkapi Kecerdasan Buatan dan Mendukung Produktivitas

Share: Jokowi Mestinya Gunakan AI di Aspek Pelayanan Masyarakat