Dewan Pakar Golkar Usul MUNASLUB untuk Evaluasi Dukungan terhadap Airlangga pada Pilpres 2024

Dewan Pakar Partai Golkar telah menggelar rapat internal yang membahas rekomendasi untuk mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019. Munas tersebut, menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi bakal calon presiden (bacapres).

Rapat tersebut, diketahui digelar di kediaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023).

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, rapat internal tersebut penting untuk digelar sebab sudah empat tahun lamanya sejak ditetapkan, hingga kini belum ada langkah konkret soal dijalankannya keputusan tersebut.

“Padahal kan, sudah hampir empat tahun ya, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas itu belum kelihatan,” ujar Ridwan melalui keterangan persnya, Minggu (10/7/2023).

Ia menuturkan, dalam rangka menghadapi Pilpres 2024, Partai Golkar sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 2022 lalu.

Meski demikian, menurutnya pergerakan KIB hingga saat ini tidak jelas. Terlebih, Golkar, PAN, dan PPP menunjukan sikap yang berbeda terkait pengusungan bacapres. Bahkan, saat ini PPP sudah menjalin kerja sama politik dengan PDI Perjuangan karena sama-sama mendukung Ganjar Pranowo sebagai bacapres.

“Di sisi lain, Golkar dan PAN belum mementukan langkah politiknya. Sebagaimana fungsinya, Dewan Pakar Golkar yang berisi politikus senior berpengalaman mulai membahas dan mewacakan untuk mengevaluasi,” terangnya.

Oleh sebab itu, Dewan Pakar Golkar akan segera mengeluarkan rekomendasi agar partai berlambang pohon beringin itu bisa leluasa bergerak dalam berpolitik, di tengah masa menjelang pelaksanaan Pilpres 2024.

Ridwan menekankan, salah satu penyebab Partai Golkar saat ini tak leluasa bergerak disebabkan Airlangga Hartarto berada di Kabinet Indonesia Maju, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik. Ia menyebutkan, keputusan Munas Golkar 2019 juga tidak lepas dari kepentingan Istana. Oleh sebab itu, posisi Airlangga Hartarto bisa terancam jika bertindak di luar keinginan Istana.

“Akhirnya dia (Airlangga) ditawan, Golkar juga ditawan dengan keputusan Munas itu,” ucapnya.

Sementara itu, Airlangga Hartarto membantah Partai Golkar akan melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengganti dirinya dari posisi Ketua Umum dan bakal capres.

“Enggak ada (Munaslub), agendanya bukan itu. Enggak ada itu (rapat Dewan Pakar). Tidak ada, tidak ada,” tegas Airlangga.