Jokowi Sentil Kemenhan, Kejagung, Polri, dan BIN Soal Anggaran Belanja dan Pemeliharaan yang Tinggi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) karena terungkapnya penggunaan anggaran jumbo di sana.

Adapun sejumlah kementerian dan lembaga yang ditegur oleh Jokowi, antara lain Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Kejaksaan.

Presiden mengatakan, anggaran belanja yang besar bakal diikuti pula dengan biaya perawatan tinggi dari barang yang dibeli. Ia mencontohkan pada anggaran pembuatan jalan irigasi bendungan yang anggaran belanjanya, mencapai Rp23,5 triliun.

Menurutnya, dengan nominal anggaran sebesar itu maka dibutuhkan biaya perawatan yang besarnya bisa mencapai triliunan Rupiah.

“Pemeliharan di PUPR Rp14,9 triliun, pemeliharaan di PU artinya pemeliharan jalan irigasi,” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2023).

Jokowi menyebutkan, anggaran belanja untuk Kememhan, Polri, BIN, dan Kejaksaan pada APBN 2023 nilainya mencapai Rp29,7 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga meminta para menterinya berhati-hati terhadap kemungkinan perlambatan ekonomi global di pertengahan tahun 2023. Meski demikian, Jokowi mengklaim pada Laporan Semester 1 APBN 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5 persen.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengharapkan, masing-masing institusi benar-benar mempertimbangkan biaya perawatan saat pembelian barang. Dirinya mewanti-wanti supaya jangan sampai membeli barang dengan nilai fantastis, namun tidak bermanfaat bagi masyarakat.

“Tapi kalau tidak maksimal dan biaya pemeliharan naik bisa Rp21,5 triliun. Ini harus coba dilihat lagi secara detail, kita harus jaga agar APBN kita tetap sehat,” ujar Jokowi.