Tak Cukup Balap Motor, Perlu Kesinambungan untuk Jadikan Mandalika Pusat Ekonomi Baru
Presiden Joko Widodo berharap ajang internasional seperti World Superbike (WSBK) yang sudah berjalan pada 19 hingga 21 November dan dilanjutkan MotoGP pada Maret 2022 dapat menghasilkan titik terang bagi ekonomi baru di NTB.
Pemerintah sendiri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 telah menetapkan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK. Kehadiran event bertaraf internasional sekelas WSBK dan MotoGP tentunya diharapkan dapat mengembalikan gairah perekonomian daerah, khususnya pasca Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut potensi ekonomi WSBK mencapai Rp550 miliar per satu kali balapan. Tak hanya dari hitung-hitungan angka, dari sisi penyerapan tenaga kerja, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (PERSERO) atau ITDC menghitung WSBK dan MotoGP bisa menyerap hingga 7.945 tenaga kerja.
Tentunya untuk mewujudkan Mandalika sebagai pusat ekonomi baru tak cukup sekadar balapan motor. Pemerintah perlu memikirkan rencana jangka panjang. Jangan sampai ambisi ini hanya menjadi keinginan semata.
Jangan Hanya Ambisius di Awal
Direktur Riset (CORE) Economics Piter Abdullah menilai untuk menjadikan Mandalika sebagai titik baru ekonomi Indonesia tidak semudah itu. Ia menjelaskan perlu adanya upaya yang berkesinambungan.
“Saya apresiasi usulan tersebut, namun tidak cukup buat satu sirkuit lalu selesai. Tidak cukup seperti itu,” kata Piter kepada Asumsi.co, Sabtu (20/11/2021).
Piter menyarankan harus ada dukungan dari pihak-pihak untuk mendorong Sirkuit Mandalika sebagai titik baru ekonomi Indonesia. Selain itu, Ia berpendapat dalam waktu singkat upaya ini belum dapat terimplementasi.
Pemerintah harus menyiapkan tiga poin penting seperti infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya manusia (SDM). Lebih lanjut, Piter menekan pemerintah untuk konsisten, upaya kesinambungan, bersinergi.
Piter khawatir pemerintah hanya ambisius di awal. Sehingga, upaya untuk membangun ekonomi di Indonesia tidak ada kebijakan yang nyata atau langsung dilakukan. Menurutnya, Indonesia juga sudah memiliki infrastruktur dan fasilitas yang mumpuni.
“Terkait infrastruktur dan fasilitas sudah cukup mumpuni. Ini merupakan modal besar bagi Indonesia yang perlu ditindaklanjuti dengan roadmap dan roleplay dari semua pihak secara jelas. Pemerintah dari dinas-dinas yang incorporate dapat mengangkat tujuan yang sama, bagaimana Mandalika menjadi jantung ekonomi baru di Lombok,” jelas Piter.
Piter ingin pemerintah fokus pada kesepakatan atau kerjasama dari semua pihak. Terutama, pemerintah dapat membuat program-program yang membantu perekonomian di Mandalika meningkat.
Dalam Jangka Pendek Masih Terbatas
Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga mengapresiasi tujuan pemerintah tersebut. Ia menjelaskan kalau Mandalika telah menjadi proyek wisata super prioritas dan memiliki program sejak dua hingga tiga tahun terakhir dengan alokasi anggaran yang cukup besar.
Menurutnya, jika pemerintah ingin mengembangkan sirkuitnya tidak bisa dilakukan di tengah situasi pandemi saat ini. Terutama, wisatawan belum dapat mengunjungi Indonesia karena masih terbatas.
“Sirkuit memang bersifat prospektif ke depan, namun di situasi pandemi belum bisa dilakukan. Pariwisata saat ini belum bisa normal, mengingat Mandalika atau NTB secara umum banyak dikunjungi oleh turis mancanegara, namun terbatas untuk saat ini. Apabila situasinya sudah normal, maka dapat dipastikan upaya ini bisa dijalankan,” kata Tauhid kepada Asumsi.co, Sabtu (20/11/2021).
Namun, Tauhid juga menilai upaya ini belum bisa dikatakan sebagai pendongkrak ekonomi nasional. Menurutnya, tunjangan ekonomi di NTB masih relatif kecil dibandingkan dengan Bali.
Tauhid menilai apabila pemerintah ingin menjadikan NTB sebagai titik baru ekonomi pariwisata harus menjadikan wilayah tersebut sebagai “Bali” baru. Menurutnya, hal itu penting karena sekitar 14 juta wisatawan dominan berkunjung ke Bali.
Selain itu, wisatawan mancanegara memiliki biaya pengeluaran 14 kali lipat dibanding wisatawan domestik. Sehingga, Tauhid mengingatkan hal ini perlu diprioritaskan.
Perlu Event Yang Bervariasi
Tauhid mengatakan untuk menarik wisatawan harus adanya event internasional yang dapat dilakukan lebih dari dua kali dalam setahun.
“Harus banyak event internasional tidak hanya jadwal tetap seperti saat ini. Misalnya, dalam setahun ada empat atau lima kali. Sehingga, hal itu menjadi fokus utama untuk berwisata selain menjadi penonton, pemerintah juga bisa menjual pemandangan atau keindahan alam di sana,” katanya.
Selain itu, pemerintah perlu mengatasi biaya transportasi yang cukup mahal. Mengingat biaya pesawat menuju NTB relatif jauh dari jangkauan wisatawan.
Pemerintah juga perlu melihat kondisi infrastruktur seperti jalan dan SDM. Tauhid mengingatkan pemerintah tidak hanya fokus pada satu wilayah, yakni Mandalika tapi Lombok juga secara keseluruhan.
Berdasarkan pengalamannya saat berkunjung ke NTB, Tauhid menyayangkan infrastruktur di sana kurang mumpuni dalam sisi jalan umumnya. Pemerintah perlu mempertimbangkan masalah itu.
“Sebagai perbandingan, di Banyuwangi terdapat festival budaya atau musik, hal itu perlu dilihat juga untuk perkembangan wisata di Lombok. Sehingga, bagi wisatawan lebih tertarik karena adanya tujuan wisata yang bervariasi,” ucap Tauhid membandingkan.
Tauhid juga menilai pusat pengembangan Mandalika juga harus satu sistem dan tidak hanya tentang event balapnya. Sehingga, seperti penjual minuman, makanan, UMKM, dan pekerja lainnya dapat mendorong perkembangan wisata di Mandalika, apabila pemerintah lebih banyak menawarkan event yang bervariasi.
Baca Juga:
