Isu Terkini

Menanti Komitmen TNI Membenahi Operasi Militer di Papua

OlehIrfan Muhammad

featured
(ANTARA/R. REKOTOMO)

Isu Papua menjadi isu prioritas yang disampaikan dua petinggi baru Tentara Nasional Indonesia, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman.

Usai dilantik, Andika sempat menyinggung persoalan di Papua. "Saya akan lakukan evaluasi, lakukan perubahan dalam hal bagaimana kita beraktivitas. Bukan hanya di Papua, tapi juga di seluruh wilayah NKRI," kata Andika, Rabu (17/11/2021).

Menantu eks Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono ini mengklaim sudah memiliki konsep besar untuk penanganan Papua. Namun, dia belum menjelaskan konsepnya.

"Saya ingin menggunakan peraturan perundangan sehingga jangan sampai kemudian kita ini melakukan tindakan atau mengambil kewenangan orang," ucap Andika.

Pengangkatan Andika sebagai Panglima TNI sempat mendapat kecaman. Sebab, Andika pernah terseret kasus kematian aktivis Papua Theys Eluay pada 2001. Kendati begitu, Andika tetap mengutarakan komitmennya melakukan pembenahan penanganan operasi di Papua, saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Salah satu petinggi Komisi I DPR mengatakan, di dalam rapat, Andika menyebut bakal mengubah pendekatan di Papua. Andika ingin TNI melakukan pendekatan lunak. Andika disebut sempat mengatakan TNI akan menang tanpa berperang.

Senada dengan Andika, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman usai menjalani pelantikan mengatakan, akan menyoroti profesionalisme TNI di Papua. Dudung berencana memantau langsung hal tersebut ke daerah operasi.

Dudung menganggap, hal ini penting demi menjaga agar masyarakat di wilayah konflik tidak dirugikan dengan adanya aktivitas TNI. "Semua agar diperhatikan agar jangan sampai ada pelanggaran atau menyakiti masyarakat," kata Dudung.

Langkah Konkret

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memandang, pernyataan Andika dan Dudung memerlukan langkah konkret. Wakil Koordinator KontraS Rivan Lee Anandar, hal tersebut perlu untuk menunjukkan bahwa dua petinggi TNI itu serius dan tidak sekadar berbicara.

"Jika benar-benar ingin mengubah pendekatan, tentu harus ada hal konkret yang bisa dilakukan," kata Rivan kepada Asumsi.

Rivan menilai, salah satu hal yang perlu dilakukan TNI saat ini adalah mengurangi pasukan di Papua. TNI juga diminta menjamin rasa aman warga sipil.

Menurutnya, penurunan pasukan di Papua selama ini cenderung reaktif tanpa proses administrasi yang jelas sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

"Reaktifnya langkah tersebut melahirkan keputusan yang membawa pasukan non-organik turun ke Papua. Itu yang mengakibatkan suasana di Papua nampak selalu mencekam," ucap dia.

Terkait hal-hal yang sudah terjadi selama ini, Rivan mendesak TNI mengakui kesalah jika memang ada pelanggaran. Hal tersebut dibutuhkan guna membangun kembali kepercayaan publik.

Pilihan Langkah

Sementara, Peneliti Utama di Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Cahyo Pamungkas menilai, TNI perlu mengevaluasi efektivitas operasi di Papua.

TNI dinilai perlu membuat target waktu yang jelas ketika melakukan operasi. "Termasuk berapa anggaran yang dikeluarkan, apa output-nya, dan apa hasilnya? Perlu ditentukan seberapa indikator keberhasilannya," kata Cahyo.

Aparat pun perlu mencabut stigma buruk seperti 'teroris' atau 'separatis' terhadap OPM. Menurut Cahyo, stigma itu telah berimbas buruk pada masyarakat sipil di Papua, yang sama sekali tidak terlibat dalam kelompok mana pun.

"Ini melekat pada orang Papua. Perlakukan mereka setara seperti orang Jawa, Sunda, Banjar, dan banyak orang Indonesia lainnya," ucap Cahyo.

Cahyo juga menilai, dalam jangka menengah, TNI perlu turut berupaya menghentikan permusuhan. Upaya ini bisa dilakukan dengan membuat kesepakat

"Dalam jangka waktu yang lebih panjang harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak (antara TNI dan Organisasi Papua Merdeka), membangun dialog untuk mencari solusi politik yang permanen," ucap dia.

Baca Juga

KKB di Papua Dilabeli Teroris, Apakah Konflik Menahun Bisa Terselesaikan?

Memahami Secara Utuh Konflik Bersenjata di Nduga, Papua

Usai Dilantik, KSAD Dudung Abdurachman Singgung Profesionalisme TNI di Poso dan Papua

Share: Menanti Komitmen TNI Membenahi Operasi Militer di Papua