Temukan Indikasi Duit Narkoba buat Danai Pemilu 2024, Apa yang Bakal Dilakukan Polri?
Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri berupaya mengantisipasi aliran dana jaringan narkoba ke politik jelang pesta demokrasi 2024 mendatang
Hal itu menyusul pernyataan Wakil Direktur (Wadir) Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Jayadi yang mengatakan indikasi adanya dana politik jaringan narkoba yang diduga akan digunakan untuk kontestasi oleh calon tertentu pada Pemilu 2024.
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengamini dugaan tersebut. Pihaknya mengaku menemukan ada indikasi dana politik dari jaringan narkoba sehingga dianggap perlu dilakukan upaya mengantisipasi.
“Hal ini kami bahas dalam Rakernis DitTipid Narkoba Bareskrim Polri agar para Dir Resnarkoba dan jajaran mengantisipasi,” kata Mukti dalam Rakernis 2023 di Bali, Rabu (24/5/203), dilansir via Antara.
Mukti menyebut pihaknya tengah mendalami kemungkinan tersebut. Jika terbukti ditemukan, maka Ditipidnarkoba Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Jika kami sudah temukan pasti kami gandeng PPATK,” ujarnya.
Pihaknya tidak akan ragu untuk melakukan penegakan hukum jika ditemukan adanya indikasi tersebut.
“Kami akan melakukan penegakan hukum jika hal ini terjadi,” kata Mukti.
Sebelumnya Wadir Narkoba Bareskrim Polri Kombes Jayadi menuturkan indikasi dana politik dari jaringan narkoba berdasarkan hasil penangkapan yang dilakukan jajaran Ditresnarkoba terhadap anggota legislatif di beberapa daerah.
“Diduga akan terjadi penggunaan dana dari peredaran gelap narkotika untuk kontestasi elektoral 2024,” kata Jayadi.
Ia mengatakan indikasi ini menjadi pembahasan dalam Rakernis 2023 agar menjadi perhatian Ditresnarkoba polda se-Indonesia.
“Makanya dengan adanya Rakernis 2023, Bareskrim memberikan ‘warning’ ke jajaran untuk melakukan antisipasi,” ujar Jayadi.
Baca Juga:
Presiden Jokowi Minta Mahkamah Konstitusi Jadi Wasit yang Adil Saat Pemilu 2024
Lemhannas: Indonesia Butuh Tujuh Kali Pemilu agar Matang Berdemokrasi
Polisi Tangguhkan Penahanan Perempuan Korban KDRT yang Mereka Jadikan Tersangka
