Isu Terkini

Nadiem Blak-blakan Soal Permendikbudristek PPKS

OlehAntara

featured
ANTARA/Bayu Prasetyo

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim angkat bicara soal Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Dia mengatakan ada sejumlah alasan dan tujuan dari aturan itu.

Tujuan utama Permendikbudristek PPKS: Melansir Antara, Nadiem menyatakan Permendikbudristek PPKS bertujuan untuk memenuhi hak setiap warga atas pendidikan yang aman.

“Permendikbudristek PPKS adalah salah satu upaya untuk pemenuhan hak pendidikan setiap WNI atas pendidikan tinggi yang aman,” ujar Nadiem peluncuran Merdeka Belajar pada Jumat (12/11/2021).

Kepastian hukum: Nadiem berkata Permendikbudristek itu bertujuan untuk melakukan penanggulangan kekerasan seksual dengan pendekatan inkonstitusional dan berkelanjutan. Pasalnya, substansi aturan itu itu memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas.

Belum ada payung hukum: Nadiem menyampaikan Permendikbudristek dibuat karena belum adanya payung hukum yang jelas bagi kasus kekerasan seksual di kampus. Sehingga, pemimpin perguruan tinggi kesulitan mengambil langkah tegas.

Tujuan lain: Nadiem berkata aturan itu untuk meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan seksual. Dia berharap, seluruh kampus di Indonesia semakin teredukasi tentang isu dan hak korban kekerasan seksual.

“Sasaran Permendikbudristek ini adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma,” ujarnya.

Memberi penegasan jenis kekerasan seksual: Nadiem menambahkan Permendikbudristek menegaskan tindakan yang perlu dipahami sebagai kekerasan seksual, diantaranya verbal, non fisik, fisik, serta teknologi informasi dan komunikasi.

“Inovasi dalam Permendikbudristek ini apa, permutasi dalam kekerasan seksual yang fisik, nonfisik, verbal, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kadang dianggap sepele, tapi dampak psikologisnya sama. Kategorisasinya sesuai dengan standar Komnas Perempuan, UNICEF, dan WHO,” ujar Nadiem.

Definisi kekerasan seksual Permendikbudristek PPKS: Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seorang karena ketimpangan relasi kuasa yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis, dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan, reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi yang aman dan optimal.

Bentuk tindakan dengan konsekuensi sanksi administratif, seperti menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon dan atau yang bernuansa seksual pada korban, menatap korban dengan tatapan seksual dan atau tidak nyaman, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio dan atau video bernuansa seksual pada korban meskipun sudah dilarang korban.

Kemudian,  mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, dan lainnya.


Baca Juga:

Share: Nadiem Blak-blakan Soal Permendikbudristek PPKS