Isu Terkini

Tak Ada Alasan Tolak Permendikbudristek PPKS, Harus Didukung Karena Urgen

Antara– Asumsi.co

featured image
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim resmi menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan kampus. Aturan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak karena berbagai alasan.

Kenapa perlu didukung: Melansir Antara, Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin mengatakan kampus sudah seharusnya menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mendapatkan hak atas rasa aman. Hal itu sejalan dengan Pasal 29 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berisi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

“Komnas HAM memandang substansi dari Permendikbudristek itu sejalan dengan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, dan memiliki perspektif keadilan gender yang kuat,” ujar Amiruddin.

Tidak ada pelegalan tindak asusila: Peneliti The Indonesia Institute Center for Public Policy Research Nisaaul Muthiah menilai tidak ada aturan dalam Permendikbudristek PPKS yang menyebutkan tentang pelegalan hubungan suka sama suka. Dia berkata aturan itu untuk mencegah dan melindungi penyintas kekerasan seksual yang jumlahnya tidak sedikit.

“Menurut saya tuduhan bahwa Permendikbudristek jauh dari nilai moral itu kurang tepat. Ada perbedaan sudut pandang dalam memahami aturan tersebut. Aturan tersebut sama sekali tidak menyebutkan adanya pelegalan hubungan suka sama suka,” ujar Nisa.

Beri perlindungan bagi perempuan: Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali menjelaskan tidak ada yang salah pada frasa Pasal 5 ayat (2), yakni "tanpa persetujuan korban". Pasal tersebut, kata Nizar tidak berarti "melegalkan zina di lingkungan kampus".

Sebaliknya, justru melindungi perempuan dari segala macam bentuk kekerasan seksual yang dialaminya. Pasalnya, kekerasan seksual tidak hanya fisik, tetapi nonfisik (verbal), seperti gurauan atau panggilan yang merendahkan perempuan.

"Nah konteks ini, di Permendikbud ini adalah konteks untuk pencegahan dan penindakan terhadap pelecehan seksual. Jadi tidak ada di situ kata-kata yang melegalkan zina. Tidak ada sama sekali yang mengatakan melegalkan zina. Itu salah besar,” kata Nizar.

Harus dipahami menyeluruh: Nizar menjelaskan Permendikbud itu harus dipahami secara utuh tanpa dilepaskan dari konteks. Aturan itu dinilai memberi ruang dan payung bagi para korban kekerasan seksual agar berani berbicara serta dapat mengakomodir hak-hak korban.

Kemenag pun akan menerbitkan surat edaran untuk mendukung kebijakan itu. Menag Yaqut Cholil Qoumas sepakat dengan Nadiem yang menyatakan bahwa kekerasan seksual menjadi salah satu penghalang tercapainya tujuan pendidikan nasional.

"Kita tidak boleh menutup mata, bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Dan kami tidak ingin ini berlangsung terus menerus," kata Yaqut.

PKS menolak: Anggota DPR Fraksi PKS Ledia Hanifah menyatakan aturan itu tidak memiliki dasar hukum, jauh dari nilai-nilai Pancasila, dan bahkan cenderung pada nilai-nilai liberalisme.


Baca Juga:

Share: Tak Ada Alasan Tolak Permendikbudristek PPKS, Harus Didukung Karena Urgen