Anggota DPR Sebut Kesemrawutan di KRL Hanya Terjadi di Momen Tertentu, Seperti Lebaran dan Tahun Baru

Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty mempertanyakan urgensi impor gerbong kereta listrik alias KRL dari Jepang yang dianggap, sebagai solusi tingginya volume penumpang, menjadi sorotan publik.

Pertanyakan Urgensi: Evita menyebutkan tanpa impor gerbong kereta, hal ini tak akan memengaruhi kemungkinan terjadinya kekacauan transportasi tersebut. Maka, ia mempertanyakan soal kebutuhan impor tersebut dari segi urgensinya.

“Sekarang apakah kita chaos? Kalau kita tidak impor ini barang apakah kita chaos?” kata Evita saat rapat dengar pendapat dengan PT KAI seperti disiarkan TV Parlemen, Senin (27/3/2023).

Momen Chaos: Evita mengatakan, kekacauan penumpang KRL biasanya hanya terjadi saat momentum hari raya Idul Fitri atau ketika tahun baru.

Menurutnya, kondisi KRL saat ini tidak dalam keadaan kacau sehingga impor gerbong bukanlah sesuatu hal yang mendesak.

“Kita kan biasanya chaos itu di tahun baru, kita biasanya chaos itu kan di Lebaran, ini kan sudah lewat semua ke-chaos-an kita. Apakah ini suatu urgensi kalau kita tidak impor chaos? Nah, itu juga menjadi pertanyaan bagi saya,” ujarnya.

Gagal Perencanaan: Evita menilai munculnya keinginan impor kereta bekas berasal dari gagalnya PT KAI dalam melakukan perencanaan.

Sebab, menurutnya alasan untuk melakukan impor kereta bekas atau gerbong bukanlah hal baru yang mengemuka di publik.

Ia menyebutkan alasan impor kereta bekas karena industri dalam negeri belum mampu memproduksinya saat ini.

“Seharusnya udah tahu nih berapa jumlah kereta yang bapak miliki berapa yang sudah tua, sudah tidak bisa dipakai lagi berapa jumlah kenaikan penumpang ini kan bukan data yang tiba-tiba. Ini bapak sudah miliki dan harusnya jadi tolok ukur buat bapak dalam membuat penyelenggaraan,” tutur Evita.

Permintaan Audit: Lebih lanjut, Evita menyarankan agar PT KAI melakukan audit eksternal secara menyeluruh untuk mengetahui jumlah kebutuhan operasional keretanya bisa diketahui secara pasti. Bukan sekadar mengira-ngira.

“bukan audit internal tapi audit eksternal. Kebutuhannya berapa sih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ini harus ada sehingga langkah-langkah yang tadi bapak sampaikan akan diputuskan itu menjadi mempunyai tolok ukur yang jelas,” ujarnya.