Banyak Turis Berulah di Bali, Pemerintah Bentuk Satgas
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno kian menaruh perhatian serius terhadap perilaku turis asing di Bali yang semakin meresahkan, hingga menjadi perhatian publik belakangan ini.
Satgas Khusus: Sandiaga menyebutkan, langkah yang dilakukan untuk menangani masalah ini adalah membentuk satgas khusus pariwisata untuk menangani turis yang bertingkah.
“Kami telah bergerak dengan cepat bersama pemprov bali untuk membentuk unit-unit di bawah Satgas. Kami akan tindak tegas jika ada pelanggaran hukum, tapi kami akan tetap dengan penuh keramahtamahan untuk (turis yang) datang ke Indonesia terutama di Bali,” ujarnya melalui pernyataan pers, Senin (20/3/2023).
Fokus Pelanggaran: Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati pun mengapresiasi langkah Kemenparekraf ini. Ia pun mengakui, perilaku turis di Pulau Dewata belakangan ini memang semakin mengganggu banyak pihak.
Ia menyebutkan tingkah para turis asing dari berbagai negara yang meresahkan itu, mulai dari mengendarai sepeda motor yang tidak menaati peraturan lalu lintas, seperti tidak memakai helm hingga berpenampilan tak santun.
Selain itu, kata dia banyak juga wisatawan mancanegara ini yang bersikap arogan kepada aparat setempat sampai menyalahi aturan izin tinggal.
“Nanti akan fokus pada tiga pelanggar. Pelanggaran yang pertama adalah pelanggaran etika Indonesia khususnya Bali, kedua pelanggaran dalam hal berusaha mereka banyak buka usaha ilegal, dan yang ketiga adalah masalah izin tinggal,” ungkapnya.
Sanksi: Tjokorda Oka juga menyebutkan kehadiran satgas khusus ini juga perlu sebagai pihak yang melakukan penindakan serius terhadap para turis asing yang berperilaku aneh dan menyebalkan ini.
Momen hari raya Nyepi dan menyambut bulan Ramadan, lanjut dia juga bakal dimanfaatkan untuk terus menertibkan pelanggaran yang dilakukan para turis asing ini. Ia pun tak menutup kemungkinan, sanksi deportasi bisa diterapkan kepada mereka.
“Lebih tegas lagi melakukan tindakan hukum, apabila ada pelanggaran hukum. Bahkan, deportasi dan pidana bila terjadi setingkat itu di Bali,” kata dia.
