Keuangan

PWNU Jatim Nilai Uang Kripto Haram

OlehAdmin

featured
Unsplash/ Art Rachen

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menyatakan cryptocurrency atau mata uang kripto adalah haram. Hal itu berdasarkan hasil bahtsul masail PWNU Jatim yang berlangsung Minggu (24/10/2021).

Keputusan: Dikutip dari laman media PWNU Jatim, bahtsul masail memutuskan hukum penggunaan mata uang kripto sebagai alat transaksi adalah haram. Hal ini karena mata uang kripto dinilai bisa menghilangkan legalitas transaksi.

“Para peserta bahtsul masail memiliki pandangan bahwa meskipun kripto telah diakui oleh pemerintah sebagai bahan komoditi, tetap tidak bisa dilegalkan secara syariat,” kata Azizi Chasbullah, selaku mushahih.

Pertimbangan: Azizi berkata mata uang Bitcoin cs tidak bisa dilegalkan secara syariat. Kemudian, mata uang itu tidak bisa diakui komoditi dan tidak diperbolehkan.

Selain itu, peserta musyawarah atau musyawirin juga menganggap bahwa cryptocurrency tidak memiliki manfaat secara syariat sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. “Atas beberapa pertimbangan, di antaranya adalah akan adanya penipuan di dalamnya, maka dihukumi haram,” ujarnya.

Sikap Muhammadiyah: Muhammadiyah diketahui belum menentukan sikap terhadap mata uang kripto. Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fahmi Salim menilai mata uang kripto sebetulnya adalah bebas nilai. Jika digunakan untuk melahirkan produk yang haram atau jasa yang haram maka produknya haram.

“Kalau digunakan untuk menghasilkan yang halal maka produknya bisa tetap halal,” ujar Fahmi.

Imbauan: Meski belum ada sikap, Fahmi meminta semua pihak menghindari penggunaan mata uang kripto karena fungsi mata uang itu belum diakui oleh negara sebagai alat tukar, timbangan, ataupun komoditas. Kemudian, mata uang kripto cenderung fluktuatif

“Jadi kita jangan ikut latah, ikut-ikutan, belum jelas, lalu karena mungkin sedang tren, lalu merasa nah ini alat investasi yang baru,” ujar Fahmi.

Sikap MUI: Sampai saat ini MUI belum memutuskan status haram atau halal mata uang kripto. Dalam kegiatan Bahtsul Masail, MUI mengusulkan pemerintah agar membuat regulasi yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan transaksi kripto.

Kemudian, mata uang kripto sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi gharar (ketidakpastian).


Baca Juga:

Share: PWNU Jatim Nilai Uang Kripto Haram