Isu Terkini

Banggar DPR Desak Pemerintah Pikirkan Ulang Subsidi Kendaraan Listrik

Yopi Makdori — Asumsi.co

featured image
Ilustrasi kendaraan listrik

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian subsidi mobil dan motor listrik.

Tantangan tak ringan: Said Abdullah berpendapat, tahun depan Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang tak ringan. Untuk itu dibutuhkan ketahanan fiskal pada APBN.

“Terlebih pada 2023 kita harus bersiap menghadapi situasi ekonomi global yang tidak menentu, sehingga kita membutuhkan ketangguhan fiskal pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” kata Said dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (19/12/2022), dilansir dari Antara.

Tidak ada alokasi: Jika subsidi ini direalisasikan dalam bentuk uang tunai untuk pembelian kendaraan listrik pada 2023, Said menegaskan tidak ada alokasi APBN 2023 untuk dukungan kebijakan tersebut.

Menurut dia, telah banyak insentif yang diberikan pemerintah kepada industri kendaraan listrik, antara lain tax holiday 20 tahun, super deduction hingga 300 persen atas biaya penelitian dan pengembangan pembangkit tenaga listrik, baterai. Serta alat kelistrikan, hingga pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan baku pembuatan baterai.

Alasan lainnya: Selain itu, pemerintah juga baru saja mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai kendaraan operasional atau dinas pemerintah pusat dan daerah.

Dengan demikian, ia menilai rencana subsidi kendaraan listrik tersebut tidak sebanding dengan alokasi program perlindungan sosial yang diterima oleh setiap rumah tangga miskin. Hal ini harus menjadi kacamata utama dalam merumuskan kebijakan prioritas.

Said pun berharap rencana subsidi mobil dan motor listrik bisa dipertimbangkan dengan matang dan saksama agar akselerasi menuju transportasi rendah emisi, agenda mengurangi impor minyak bumi, usaha menyehatkan APBN, dan kebijakan berkelanjutan mengurangi tingkat kemiskinan dapat berjalan seimbang.

Baca Juga:

Beli Mobil Listrik akan Dapat Subsidi Rp80 Juta

Subsidi Kendaraan Listrik Disebut Tak Atasi Masalah Transportasi

Bocoran Rencana Pemerintah Subsidi Pembelian Kendaraan Listrik

Share: Banggar DPR Desak Pemerintah Pikirkan Ulang Subsidi Kendaraan Listrik