Sederet Program Prioritas Laksamana TNI Yudo Margono saat Jabat Panglima
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun pada bulan ini.
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Laksamana TNI Yudo Margono mengungkap sejumlah program prioritas jika dirinya resmi dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Panglima TNI.
Kualitas SDM: Prioritas pertama, Yudo Margono mengaku bakal mengakselerasi sumber daya manusia (SDM) di tubuh TNI. Ia menyebut bahwa SDM yang profesional merupakan hal utama yang dibutuhkan untuk memajukan institusinya.
“Karena tanpa itu semua, sulit akan mewujudkan itu. Jadi dengan SDM yang profesional tentunya kita akan melanjutkan tugas-tugas dan meningkatkan yang saya sampaikan tadi,” kata dia, usai menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/20220), dilansir dari Antara.
Percepat operasional TNI: Prioritas kedua, lanjut dia, adalah mendorong operasional TNI yang lebih cepat. Yudo Margono menyebut juga akan melaksanakan fungsi tugas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan.
“Yaitu merupakan efektivitas Kodam dalam melaksanakan tugas karena sudah dibagi dari wilayah satu, dua, tiga. Nanti akan kita berdayakan untuk mengendalikan operasi maupun melaksanakan latihan-latihan,” ujarnya.
Ia mengatakan tugas tanggung jawab tertinggi penuh memang dipegang oleh Panglima TNI, namun pendelegasian wewenang pelaksanaan sehari-hari nantinya dilakukan oleh panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan yang sifatnya operasi gabungan.
Reformasi birokrasi: Prioritas berikutnya, lanjut Yudo adalah reformasi birokrasi yang merujuk pada kelembagaan yang bersih dan berwibawa.
“Saat ini harus clean government, itu menjadi tugas kita bersama bahwa kita ke depan harus bersih,” katanya.
Sementara itu, prioritas terakhir adalah penjagaan di daerah-daerah yang tingkat kerawanannya tinggi. Baik di daerah perbatasan laut, maupun darat, sebagaimana saran dari Komisi I DPR. Ia mencontohkan daerah-daerah dengan kerawanan tinggi yang dimaksud di antaranya, Kabupaten Natuna, Provinsi Aceh, hingga wilayah Papua.
Menurut Yudo, dirinya bakal mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan para kepala staf matra TNI lainnya terkait hal-hal prioritas dalam visi-misi yang akan dijalankannya tersebut, termasuk menjaga soliditas dan sinergisme dengan institusi Polri maupun elemen masyarakat lainnya.
“Nantinya kita akan selalu padukan karena enggak bisa TNI bergerak sendiri, pasti harus bersamaan dengan Polri, dengan komponen masyarakat lainnya,” ujarnya.
Ia juga menyebut akan melanjutkan dan meningkatkan program baik yang sebelumnya diinisiasi oleh kepemimpinan panglima TNI sebelumnya, yakni Jenderal TNI Andika Perkasa.
Baca Juga:
DPR Sahkan Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI
