Isu Terkini

Ombudsman Nilai Pergub Larang Demo di Malioboro Maladministrasi

Antara– Asumsi.co

featured image
Unsplash/ Agto Nugroho

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY-Jawa Tengah meminta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meninjau kembali Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Peraturan tersebut diketahui melarang demonstrasi di beberapa lokasi di Yogyakarta, termasuk kawasan Malioboro.

Imbauan: Dikutip dari Antara, Kepala ORI Perwakilan DIY-Jateng Budhi Masturi menyebut rekomendasi tersebut mengacu pada hasil survei ORI DIY-Jawa Tengah yang menyimpulkan adanya malaadministrasi dalam penyusunan Pergub tersebut.

“Kami menyarankan agar gubernur meninjau ulang peraturan gubernur tersebut terkait proses dan substansialnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat," kata Budi, saat dikonfirmasi usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pergub Nomor 1 Tahun 2021 kepada Pemda DIY.

Temuan: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018 menyatakan bahwa masyarakat berhak menyampaikan masukan dalam proses perumusan peraturan kepala daerah. Hasil investigasi menyimpulkan tidak ditemukan aktivitas pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan hingga pengesahan Pergub itu.

Pemda DIY sepatutnya mengumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat, dengan menyediakan ruang penyampaian masukan, apalagi regulasi itu berkaitan dengan harkat hidup masyarakat

Hak daerah: Budhi berkata pemerintah daerah memang berhak melakukan sejumlah pembatasan di area cagar budaya, terlebih telah dinyatakan sebagai objek vital nasional. Hal itu merujuk pada Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata.

“Tapi kan sebenarnya bisa ada proses dialog seperti apa harusnya pembatasan itu. Kalau proses dialog itu terjadi dengan warga, maka ada proses deliberasi yang baik yang bisa dilakukan,” ujarnya.

Tenggat waktu: ORI DIY-Jateng memberi batas waktu kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk menindaklanjuti saran itu dalam jangka waktu 30 hari. Jika tidak dijalankan, ORI DIY-Jateng akan melimpahkan ke ORI Pusat untuk diusulkan sebagai rekomendasi.

“Harapan kami tidak perlu sampai ke rekomendasi mohon dijalankan. Meninjau ulang monggo diartikan sendiri kesimpulannya apakah itu kemudian bisa dilakukan dengan atau tanpa pencabutan (Pergub) lalu diproses lagi, monggo," kata Budhi.

Respons Pemda DIY: Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Hari Edi Tri Wahyu Nugroho mengatakan akan mempelajari substansi serta saran yang tertuang dalam LHP tersebut.

"Kami akan laporkan dulu ke pimpinan. Kami pelajari dulu terkait dengan konten maupun saran dari ORI," kata dia saat menerima LHP mewakili Gubernur DIY.


Baca Juga:

Share: Ombudsman Nilai Pergub Larang Demo di Malioboro Maladministrasi