Eks KSAU Enggan Bersaksi Kasus Korupsi Heli AW-101, KPK Colek TNI AU
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan TNI AU untuk menghadirkan mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna sebagai saksi dalam persidangan perkara pengadaan helikopter angkut Agusta Westland (AW)-101.
Direktur PT. Diratama Jaya Mandiri (DJM) dan pengendali PT. Karsa Cipta Gemilang (KCG), Irfan Kurnia Saleh, merupakan terdakwa dalam perkara tersebut.
“KPK kembali meminta bantuan melalui pihak TNI AU. Saksi tersebut dipanggil untuk hadir pada sidang tanggal 28 November 2022 di PN Tipikor Jakarta Pusat,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, dilansir dari Antara.
Minta bantuan TNI AU: Sebelumnya, Agus telah diminta hadir oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK dalam persidangan pada Senin (21/11/2022) melalui surat yang telah dikirim ke kediaman Agus di Cibubur, Jakarta Timur.
“Terkait hal tersebut, KPK juga telah meminta bantuan pihak TNI AU. Namun, saksi ini tidak hadir tanpa keterangan,” tutur Ali.
Oleh karena itu, JPU KPK akan kembali memanggil saksi Agus melalui surat yang dikirim ke alamat di Trikora Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur untuk hadir dalam persidangan pada Senin (28/11/2022).
“Kami mengingatkan baik saksi ataupun kuasa hukumnya untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan pengadilan karena hal tersebut merupakan kewajiban hukum saksi,” ucapnya.
Korupsi pengadaan helikopter: Irfan didakwa melakukan korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU angkatan 2016 yang merugikan keuangan negara senilai Rp738,9 miliar.
Dalam dakwaan Irfan disebutkan ada dana komando (DK/dako) ditujukan untuk Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) periode 2015-2017 Agus Supriatna senilai Rp17,733 miliar dari Irfan. Jumlah tersebut adalah 4% dari pembayaran tahap 1 untuk PT. Diratama Jaya Mandiri, yaitu senilai Rp436,689 miliar dari total seluruh pembayaran Rp738,9 miliar.
Baca Juga:
Respon Panglima TNI Usai Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Helikopter Dihentikan
Naik Helikopter Hingga Tak Pakai Masker, Ketua KPK Firli Bahuri Dilaporkan ke Dewas
