Politik

Menakar Polemik Penentuan Tanggal Pemilu 2024

Irfan Muhammad– Asumsi.co

featured image
ANTARA/ HO-Tangkapan layar Facebook KPU RI

Penetapan tanggal Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 belum menunjukkan titik temu. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat mencanangkan tanggal pemungutan suara Pemilu di sekitar April-Mei 2024. Kini mengerucut ke tanggal 15 Mei 2024.

Sementara Komisi Pemilihan Umum telah punya jadwal sendiri yakni 21 Februari 2021. Pembahasan pun tak kunjung berjalan lancar karena dalam beberapa rapat di DPR, Tito berhalangan hadir.

Partai di Senayan pun terbelah. NasDem, Golkar, dan Gerindra misalnya, satu suara dengan pemerintah. Sementara di kubu KPU ada PDI Perjuangan sampai PKS.

Persoalan teknis

Membaca polemik soal tanggal pemungutan suara ini, pengamat politik dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Arlan Siddha menyebut memang wajar jika polemik ini menuai tanda tanya dari masyarakat. Kendati demikian, Arlan sampai saat ini baru melihatnya sebagai permasalahan teknis.

"Terkait polemik tanggal ini saya kira mengukur beberapa kendala yang akan terjadi. Utamanya stabilitas politik. Ini yang akan jadi pertimbangan mendasar," kata Arlan kepada Asumsi.

Menurut dia, jika Pemilu digelar sesuai dengan usulan KPU, yakni Februari 2024 maka rangkaian persiapan dan tahapannya harus sudah mulai sejak awal tahun depan. Untuk mencapainya, tentu perlu pertimbangan kesiapan pemerintah.

"Utamanya kondisi politik ya," kata dia.

Namun Arlan menilai, pelaksanaan pemungutan suara di Februari cukup logis. Ia khawatir, jika pelaksanaannya mundur ke Mei 2024 sebagaimana usulan pemerintah maka akan terlalu dekat dengan penyelenggaraan Pilkada yang akan digelar pada November 2024.

"Kekhawatiran ini menurut saya logis. Karena proses akhir pada Pemilu di Indonesia selalu menyisakan sengketa. Kalau begitu, di waktu yang sedikit (dari Mei ke November) ini bisa mengganggu konsentrasi Pilkada. Apalagi pada Pilkada nanti kita harus tahu raihan kursi dalam Parlemen untuk bisa maju," ucap dia.

Keuntungan penyelenggaraan Pemilu di Bulan Mei, kata Arlan hanya terlihat pada leluasanya penyelenggara mempersiapkan tahapan saja. Menurutnya, jika Pemilu digelar di bulan Mei, tahapan tak perlu dilakukan sejak awal tahun 2022, tetapi bisa mundur bahkan sampai ke tengah tahun.

Selain alasan itu, ia tak melihat penyelenggaraan Pemilu di bulan Mei akan menguntungkan satu pihak tertentu.

"Saya pikir kansnya sama. Tidak ada yang diuntungkan. Dari segi persiapan juga akan sama. Ini sepertinya persoalan teknis dan pertimbangan," kata dia.

Arlan pun berharap segera ada titik temu mengenai polemik tanggal ini. "Karena bagaimana pun hajat demokrasi ini harus ada kata sepakat dalam tanggal. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Pertimbangan utama jangan sampai mepet pada gelaran Pilkada yang justru mengarah pada kegaduhan politik," ucap Arlan.

Pengaruhi beban penyelenggara

Terpisah, peneliti Perludem, Fadli Rahmadanil mengatakan, perubahan jadwal pemungutan suara ke bulan Mei 2024 sangat berpotensi mempengaruhi bobot tugas penyelenggara tahapan.

Menurut dia, kalau dilaksanakan pada bulan Mei maka selain sedang merekapitulasi raihan suara Pemilu, penyelenggara Pilkada juga sudah mulai disibukkan dengan verifikasi dukungan untuk calon perseorangan. Ini tentunya akan sangat menguras energi petugas di lapangan.

"Jadi implikasinya akan terasa pada manajemen tahapan keseluruhan," kata Fadli.

Ia pun mengusulkan kalau memang pemerintah bersikeras menyelenggarakan pemungutan suara pada Mei 2024 maka mestinya penyelenggaraan Pilkada dimajukan saja ke tahun 2023. Ini akan menjawab dua hal: Meringankan beban kerja penyelenggara tahapan sekaligus membuat masa jabatan Penjabat Kepala Daerah tidak terlalu lama.

"Sudah saja, daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada 2022-2023 menggelar Pilkada pada tahun 2023. Ini akan memangkas juga lamanya masa jabatan PJ Kepala Daerah. Di UU kan diamanatkan dua tahun. Kalau Pilkada dilaksanakan November saja, sudah banyak PJ Kepala Daerah yang bertugas lebih dari dua tahun. Itu enggak boleh," ucap dia.

Sementara dari segi keuntungan elektoral, Fadli berpendapat senada dengan Arlan. Menurutnya secara kalkulasi politik semua partai tidak ada yang bisa mendulang keuntungan dari polemik ini.

Share: Menakar Polemik Penentuan Tanggal Pemilu 2024