Gaduh Lagi di Laut Natuna Gara-Gara Kapal China

Perairan Natuna Utara kembali menjadi sorotan publik. Penyebabnya masih sama, yakni banyak kapal asing terutama China dan Vietnam berani wara-wiri, padahal perairan tersebut masih wilayah kedaulatan Indonesia.

Perairan Natuna Utara yang dimasuki kapal asing sempat ramai pada awal Januari 2020 lalu. Kala itu, bahkan Presiden Joko Widodo sampai meninjau langsung. Kini, kapal asing kembali berani memasuki perairan Indonesia di Natuna.

Ribuan Kapal Asing

Badan Keamanan Laut (Bakamla) melaporkan kepada Komisi I DPR bahwa masih ada kapal asing yang berani memasuki perairan Indonesia di Laut Natuna Utara. Perairan tersebut berdekatan dengan Laut China Selatan yang kini masih jadi sengketa.

Bakamla bahkan menyebut kapal-kapal tersebut tak terdeteksi radar. Hanya bisa terlihat lewat pandangan mata. Bakamla mengetahui itu semua saat patroli udara.

Dalam rapat bersama DPR pada 14 September lalu, Sestama Bakamla Laksda S. Irwan juga menyebut kapal China berani mengganggu operasi tambang di Natuna milik Indonesia. 

Bakamla lantas meminta dukungan untuk mengawasi perairan Indonesia. Irwan mengatakan saat ini Bakamla hanya memiliki 10 kapal patroli, sehingga tidak optimal dalam mengawai wilayah kedaulatan Indonesia.

DPR Minta Pemerintah Tegas

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk serius dan tidak mengabaikan pelanggaran kedaulatan yang dilakukan kapal asing di perairan Natuna utara.

Puan menekankan bahwa pada 2020 lalu, Presiden Jokowi pernah memantau langsung keadaan di sana. Kini, ketika pelanggaran kembali terjadi, Puan meminta pemerintah untuk mengambil sikap.

“Saya rasa pemerintah perlu menyampaikan kembali nota protes kepada China,” kata Puan seperti diberitakan Antara.

“Apalagi akibat China mengirimkan kapal perang ke perairan Natuna, masyarakat nelayan kita jadi takut melaut. Maka harus ada upaya tegas untuk mengusir kapal-kapal China dari wilayah Indonesia,” tambahnya.

TNI AL Membantah

Panglima Komando Armada I Laksmana Muda TNI, Arsyad Abdullah menyatakan tidak ada kapal asing yang mengambil ikan di perairan Natuna Utara. Dia mengatakan itu usai mengirim empat kapal melakukan patroli intensif.

“Kami melaksanakan patroli, melihat pantauan dari udara situasi Laut Natuna Utara. Kami tidak menemukan adanya kapal ikan asing yang menangkap ikan di sana,” kata dia seperti diberitakan Antara.

Arsyad mengamini ada kapal asing yang melintas. Tetapi mereka berlayar di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan tidak sedang menangkap ikan. Perairan ZEE sendiri boleh dilewati kapal dari negara lain untuk kepentingan lintas damai. Misalnya kapal perang Amerika Serikat ketika menuju pelabuhan di Singapura. 

“Terkait akhir-akhir ini isu ada ribuan kapal di Laut Natuna Utara, menurut saya itu tidak berdasar. Karena kita menyaksikan sendiri tadi, dan tidak menemukan ribuan. Cuma ada beberapa kapal yang melaksanakan lintas damai,” ujarnya.

Siaga di Natuna

TNI AL memastikan armadanya mengawasi perairan Natuna Utara dan tetap memberi rasa aman kepada nelayan lokal dari gangguan kapal asing. Dia mengatakan kapal TNI AL akan patroli 24 jam.

“Paling tidak ada tiga atau empat KRI berada di laut, sementara lainnya melaksanakan bekal ulang, sehingga dapat memantau kapal-kapal yang kemungkinan memasuki perairan yurisdiksi Indonesia,” kata Arsyad.

Selain itu, TNI AL juga akan melakukan patroli udara secara rutin. Dengan demikian, pemantauan bisa dilakukan secara optimal.

Solusi

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyarankan pemerintah untuk memberikan subsidi dan insentif kepada nelayan di Natuna. Itu bertujuan agar para nelayan memusatkan pencarian ikan di Natuna Utara. 

Dengan demikian, kapal asing juga akan sungkan ketika melihat ada banyak kapal nelayan berbendera Indonesia di perairan tersebut. Tak seperti saat ini yang mana banyak nelayan tak sanggup berlayar dalam waktu yang lama di Natuna karena jaraknya yang jauh.

Selain itu, Hikmahanto juga meminta pemerintah untuk mengerahkan kapal milik Bakamla di perairan Natuna Utara.

“Untuk memunculkan rasa aman dan ketenangan bagi para nelayan Indonesia dalam menangkap ikan di ZEE,” tutur Hikmahanto mengutip Antara.