Paket Pemulihan Ekonomi Rp450 Triliun Dimanfaatkan untuk Pembangunan IKN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru akan dimasukkan ke dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Masuk kategori pemulihan ekonomi: Sri Mulyani mengatakan pembangunan dan pemindahan IKN baru dikategorikan ke dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, anggaran PEN yang besarannya mencapai Rp450 triliun itu bisa digunakan.
“2022 paket pemulihan ekonomi sebesar Rp450 triliun dan masih belum dispesifikasi seluruhnya, jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian Program PEN,” kata Sri Mulyani seperti dilansir dari Antara, Selasa (18/1/2022).
Aspek prioritas: Lebih lanjut, ja memastikan desain pelaksanaan anggaran PEN tetap akan difokuskan kepada aspek yang paling prioritas di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini.
Ia mencontohkan alokasi prioritas tersebut seperti pemberian bantuan sosial yang merupakan syarat utama bagi pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak kondisi pandemi.
Kebutuhan infrastruktur: Lebih jauh, Sri Mulyani mengungkapkan ada lima tahapan dalam pembangunan pemindahan IKN baru. Tahapan paling kritis sesudah UU dibuat atau tahap pertama 2022-2024 dan diikuti tahap dua sampai lima dari 2025 sampai 2045.
Ia menyebutkan, tahap pertama akan fokus pada pengembangan akses infrastruktur bagi IKN. Maka, rencananya anggaran untuk aspek ini akan menjadi bagian dari pemulihan ekonomi dalam Program PEN 2022.
“Kita nanti bisa desain kebutuhan awal terutama pelaksanaan akses infrastruktur bisa masuk dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam Program PEN 2022,” ucapnya.
Pertimbangan Pemilu: Tahap selanjutnya untuk tahun 2023 dan 2024, lanjut dia, masih akan disesuaikan dengan perkembangan COVID-19 sekaligus momentum lainnya.
Momentum lain yang dimaksudnya adalah pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang harus disiapkan sejak dini, sebab kebutuhan anggaran nya cukup besar.
“Dari sisi kebijakan fiskal sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 maka defisit 2023 harus kembali ke level 3 persen sehingga pemerintah akan benar-benar menjaga defisit tetap terkendali di tengah kebutuhan anggaran yang banyak,” ucap Sri Mulyani menjelaskan.
Disesuaikan dengan defisit APBN: Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan anggaran 2022 sampai 2024 mulai dari penanganan COVID-19, penyelenggaraan pemilu dan IKN seluruhnya telah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didesain pemerintah.
“Pada saat yang sama defisit maksimal 3 persen mulai 2023. Ini akan diupayakan untuk semua tetap terjaga,” ucapnya.
Rencana alokasi: Sementara itu, ia menyebutkan anggaran pembangunan IKN 2025-2045 sejauh ini masih belum ditentukan besarannya. Menurutnya, nilai anggarannya akan melihat kebutuhan estimasi jangka menengah hingga panjang.
Meski demikian, ia menyebutkan sudah ada sejumlah rencana alokasi anggaran yang akan digunakan untuk IKN antara lain belanja pembangunan yaitu komplek pemerintahan dan infrastruktur dasar seperti bendungan air, telekomunikasi, jalan raya dan listrik.
“Sebagian akan dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Project Development Fund (PPP) itu pasti membutuhkan dukungan APBN apakah dalam bentuk feasibility gap dan dukungan lainnya. Itu semua sudah kami identifikasi,” tandasnya. (zal)
Baca Juga:
Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Negara Tidak Seperti Cerita Aladdin
Di Balik Nama ‘Nusantara’, Antara Sejarah, Filosofi dan Luka Lama
