Kemenkeu Potong Anggaran MPR Demi Bansos Warga Miskin dan Pasien Covid
Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan alasan ada pemotongan anggaran yang membuat pimpinan MPR gusar.
Diketahui, pimpinan MPR meminta Presiden Joko Widodo mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan.
Anggaran untuk Pandemi: Yustinus menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk menghadapi pandemi virus corona, sehingga ada anggaran lembaga yang dipotong.
Yustinus mengatakan biaya rawat pasien melonjak tinggi, dari Rp63,61 triliun menjadi Rp96,86 triliun.
Mengenai akselerasi vaksinasi, pemerintah mengeluarkan Rp47,6 triliun.Belum lagi untuk hal lain yang untuk sektor yang terdampak pandemi virus corona.
“Selain itu, utk penguatan Bansos, subsidi upah, dan dukungan tunai utk pelaku UMKM yg terpukul karena PPKM Level 4,” kata Yustinus lewat akun Twitter pribadinya @prastow.
Alasan Tak Rapat: Yustinus mengakui bahwa Menkeu Sri Mulyani sempat tidak menghadiri rapat anggaran dengan MPR. Namun bukan berarti tanpa alasan.
Pada 27 Juli 2021, Sri Mulyani harus rapat bersama Presiden Jokowi. Sri Mulyani pun mengirim perwakilan agar bisa rapat bersama MPR. Perwakilan yang dimaksud adalah Wakil Menteri Keuangan.
Kemudian pada 28 September 2021, Sri Mulyani rapat dengan badan anggaran DPR. Kemudian, Kemenkeu dan MPR sepakat untuk ditunda.
“Anggaran untuk Pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN, berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku,” kata Yustinus.
MPR Gusar: Sebelumnya, Pimpinan MPR meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan.
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengatakan usulan agar Sri Mulyani dicopot dari jabatan menteri keuangan merupakan hasil rapat antara 10 pimpinan MPR.
Ada beberapa alasan. Salah satunya soal sikap Sri Mulyani yang memotong anggaran MPR.
Merasa Tak Dihargai: Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan pihaknya memaklumi jika ada pemotongan anggaran karena keuangan negara terdampak pandemi Covid-19.
Namun, MPR menyayangkan ketika Sri Mulyani tidak pernah hadir dalam rapat soal penganggaran.
“Jadi masalah pokoknya bukan pada pemotongan anggaran MPR tetapi lebih kepada sikap Menkeu yang dinilai tidak menghormati hubungan kelembagaan antara pemerintah dan MPR karena sulitnya Menkeu diajak koordinasi,” kata Basarah. (alg)
Baca juga:
