BUMN Persilakan Peter Gontha Lapor KPK Soal Biaya Sewa Pesawat Garuda
Kementerian Badan Usaha Milik Negara mendukung mantan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Peter Gontha untuk melaporkan masalah keuangan PT Garuda Indonesia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peter sempat mengungkap berbagai persoalan di PT Garuda Indonesia, salah satunya soal harga sewa pesawat Boeing 777 yang mencapai dua kali lipat dari harga pasar.
Persoalan: Dikutip dari akun Instagram @petergontha, harga sewa pesawat Boeing 777 di pasar rata-rata US$750 ribu per bulan. Namun, Garuda telah membayar sewa lebih mahal sebanyak dua kali lipat, yakni US$1,4 juta.
Fakta tersebut menjadi pertanyaan bagi Peter terkait diarahkan kemana uang yang selama ini telah dibayarkan oleh maskapai dengan pelat merah tersebut.
Melapor ke KPK: Peter berniat menindaklanjuti persoalan tersebut ke KPK. Staf khusus Menteri BUMN, Arya mengaku pihaknya mendukung rencana itu agar dapat ditelusuri bagaimana persoalan tersebut bisa terjadi.
“Kami sangat mendukung kalau benar Peter Gontha sudah memberikan data tersebut ke KPK. Kita dorong agar mantan komisaris atau direksi pada saat itu dapat diperiksa untuk menelusuri bagaimana dulu penyewaan tersebut dapat terjadi,” tegas Arya dikutip dari Antara, pada Senin (1/11/2021).
Catatan: Arya menilai permasalahan keuangan Garuda merupakan kasus ugal-ugalan, terutama terkait penyewaan pesawat. Namun, dia mengingatkan Peter juga ikut dalam proses penyewaan pesawat tersebut dan ikut menandatangani beberapa proyek meskipun ada juga yang tidak ditandatangani.
“Tapi beliau ikut semua tanda tangan penyewaan pesawat, jadi kalau bisa dorong saja supaya bisa diperiksa komisaris, direksi yang pada saat itu memang bertugas di sana supaya terang benderang. Kami support apa yang dilakukan Peter Gontha, termasuk Peter Gontha-nya sekalian bisa menjelaskan,” jelas Arya.
Desak penyelidikan: Dikutip dari Antara, anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty minta agar penegak hukum melakukan pengusutan dugaan peningkatan harga sewa pesawat oleh Garuda Indonesia.
“Hukum harus ditegakkan bagi yang telah melakukan mark-up atas leasing pesawat sehingga menyebabkan kerugian Garuda. Ini harus dibongkar, sehingga ketahuan siapa yang menikmati adanya mark up itu,” kata Evita.
Baca Juga:
