PeduliLindungi Banyak Masalah, Cuma Sekadar Latah dari Trace Together Singapura

Kini aplikasi PeduliLindungi menjadi aplikasi yang dominan digunakan kala hendak mengakses ruang atau transportasi publik. Ini untuk memastikan orang yang masuk atau menggunakan transportasi publik itu telah mendapat vaksinasi.

Namun, belakangan kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi ini dinilai diskriminatif. Soalnya, di lapangan masyarakat masih sering menemui kesulitan.

Misalnya mereka yang tak memiliki ponsel pintar atau punya, tetapi tak memiliki kuota internet. Tak jarang juga orang tua yang belum terbiasa dengan teknologi kesulitan menggunakannya, meski punya ponsel pintar berikut kuota internetnya.

Perbincangan mengenai hal ini ramai di media sosial. Di Twitter, warganet menyatakan kalau banyak menemukan kendala terkait akses ke PeduliLindungi.

Seorang warganet misalnya, menceritakan suaminya yang hendak memperbaiki ponselnya yang rusak ke sebuah mall elektronik, tetapi tak bisa masuk karena tak menunjukan aplikasi PeduliLindungi. Si warganet pun heran karena bagaimana bisa suaminya menunjukkan aplikasi PeduliLindungi kalau ponselnya saja mati total.

“Ngemis2 ke security akhirnya dikasih masuk,” kata dia dengan membubuhkan emoticon haru.

Ada juga yang orang tuanya mesti kena marah petugas busway karena tak bisa menunjukan aplikasi PeduliLindungi. Musababnya, orang tua si pencuit kehabisan kuota.

Tidak Menjangkau Seluruh Masyarakat

Kepada Asumsi, founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menyebut sejak awal pihaknya memang sudah menduga akan banyak kendala karena kewajiban menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Menurut dia, aplikasi yang berbasis ponsel pintar dan harus menggunakan internet untuk mengaplikasikannya, cukup sulit untuk diakses seluruh masyarakat Indonesia. “Bisa dibilang jadinya diskriminatif. Karena ada yang enggak punya ponsel atau punya, tapi enggak ada kuota,” kata Ismail.

Menurut dia, seharusnya ini tidak terjadi. Karena dengan begitu, beban masyarakat menjadi tak berkesudahan.

Ismail mengatakan, masyarakat kini kebanyakan sudah patuh dengan ajakan vaksin. Namun ketika mereka sudah patuh, mereka tetap tidak bisa mengakses ruang atau transportasi publik cuma karena tidak bisa menunjukan aplikasi ini.

“Ini enggak boleh terjadi mestinya. Orang sudah divaksin, tapi karena enggak bisa akses PeduliLingdungi, jadi tetap enggak bisa ngapa-ngapain,” ucap dia.

Baca Juga: WNI dan WNA Pemegang Kartu Vaksin Luar Negeri Bisa Daftar di PeduliLindungi

Aplikasi PeduliLindungi juga tak lepas dari sejumlah masalah lain. Misalnya soal keamanan data dan boros penggunaan daya.

Namun, kalau kembali pada masalah keterbatasan akses, Ismail bersama Indonesia Internet Governance Forum telah merumuskan sejumlah rekomendasi.

Di antaranya membalik proses penerapan PeduliLindungi. Dengan pembalikan proses ini, maka bukan masyarakat lagi yang mestinya punya ponsel pintar dan kuota, tapi justru tempat atau transportasi publik yang mensyaratkannya.

“Jadi di setiap tempat publik disediakan terminal check-in manual dengan input NIK melalui layar dashboard terhubung ke front-end PeduliLindungi,” kata dia.

Alternatif input lainnya dengan RFID reader untuk tap chip KTP elektronik atau dengan scan QR Code Kartu Vaksin. Menurut Ismail, dengan cara ini, masyarakat umum hanya perlu membawa kartu vaksin atau e-KTP untuk kemudian dipindai oleh petugas.

“Kan sudah semua orang sudah terdata lewat NIK. Jadi mestinya cukup KTP. Dengan metode di balik seperti ini, bebannya di venue, bukan lagi di masyarakat,” ucap dia.

Menurut Ismail kalau mengacu pada data, penetrasi ponsel pintar di masyarakat Indonesia baru mencapai 58 persen populasi. Sehingga kalau terus dibebankan kepada masyarakat, maka ada sekitar 42 persen yang tidak bisa mengunduh PeduliLindungi meski sudah vaksin.

Tanpa Riset Mumpuni

Sementara itu, Said Fariz Hibban, data analis dari LaporCovid19 menyebut sejak awal kemunculannya, PeduliLindungi memang tidak terlihat punya riset yang mumpuni akan kebutuhan masyarakat.

Pria yang akrab disapa Iban ini melihat PeduliLindungi justru seperti program latah dari Trace Together yang dilakukan Singapura, tapi hanya sekadar mengikuti tanpa dipelajari betul bagaimana kesiapan publiknya.

“Dari tracing secara manual saja kita enggak berjalan baik, apalagi dibandingkan dengan masyarakat Singapura yang kesenjangannya tidak terlalu tinggi dan lebih terliterasi secara digital,” kata Iban.

Pembuat aplikasi dan pemerintah yang meminta publik menginstall aplikasi ini tidak jeli melihat kalau masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak punya atau tidak memandang penting keberadaan ponsel pintar. Aplikasi yang penggunaannya dipaksakan ini pun tentu jadi tidak bisa diakses oleh semua.

“Harus berpikir lagi apakah inovasi itu harus selalu dengan teknologi? Harusnya, bisa memanfaatkan dengan aplikasi yang sudah ada. Semisal dengan WhatsApp. Hampir seluruh pengguna ponsel pintar sudah terbiasa dengan WhatsApp. Jadi percuma pakai teknologi 4.0 kalau masyarakat masih 0.4. Harus ada empati,” ucap dia.

Baca Juga: Kominfo Blokir Situs PeduliLindungi Palsu, Logo dan Tampilan Serupa

Menurut Iban, pengguna aplikasi PeduliLindungi baru meningkat beberapa waktu terakhir setelah muncul kebijakan vaksin. Padahal, awalnya, aplikasi ini dibuat untuk pelacakan. Ia pun menyoroti sosialisasi pemilik aplikasi yang setengah-setengah.

“Sosialisasinya jangan sepotong-sepotong. Karena ini aplikasi baru, tentu masyarakat harus beradaptasi, ada user experience yang harus dikembangin. Kalau nanti ada bug, error, itu pasti ada. Improvement ini lama,” kata dia.

Belum lagi ada keengganan sebagian orang untung menginstall aplikasi ini akrena ancaman keamanan data. Dengan begitu, PeduliLindungi bukan hanya berhadapan pada pemerataan akses penggunanya tetapi juga kepercayaan pemerintah di mata publik yang jadi taruhannya.

“Akibat ada nafsu bikin aplikasi yang enggak ada narasi besarnya, dan tanpa ada empati yang diidentifikasi dengan baik. Ini bukan berangkat dari empati, permasalahan usernya apa, narasi aplikasinya mau ke mana. Sehingga terkesan latah bikin saja dari Trace Together. Bukan berbasis riset kebutuhan,” ucap dia.