Covid-19

Ancaman Ledakan Kasus Usai Lebaran, Siapkah Pemerintah?

OlehTommi Andry

featured image
Foto: Dok. Asumsi

Larangan mudik yang ditetapkan pemerintah tidak serta merta membuat masyarakat diam di rumah. Lebih dari satu juta orang berhasil pulang kampung untuk bersilaturahmi, berinteraksi dengan banyak orang lainnya.

Mobilitas orang yang meningkat ini bukan tidak mungkin dapat mengkatrol jumlah kasus harian Covid-19 di Indonesia. Kondisi serupa terjadi saat lebaran tahun lalu serta momen libur panjang lainnya. Lalu, apakah pemerintah siap menanganinya?

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan, ledakan kasus pasca libur panjang berulang kali terjadi di Indonesia. Bahkan peningkatan kasus ini tidak hanya mengacu ada infeksi namun juga fatalitas.

Dicky merangkum rata-rata peningkatan kasus kesakitan pasca-adanya mobilitas masyarakat di momen libur panjang adalah sebanyak 60%-90%. Sementara untuk angka kematian, rata-rata meningkat di atas 50% pada momentum yang sama.

Baca juga: Ramai Ajakan Mudik Bareng di Medsos, Bertekad Jebol Penyekatan

"Dampak mudik terhadap perburukan situasi pandemi kita yang memang saat ini juga belum dalam situasi yang terkendali, tentu jelas berdasarkan sains, berdasarkan studi epidemiologi, jelas akan terjadi penambahan kasus, baik itu angka kesakitan maupun kematian," kata Dicky dikutip Kompas.

Sayangnya, lonjakan kasus pasca libur panjang ini tidak disertai dengan kemampuan deteksi yang tuntas. Hal itu terlihat tingkat positivitas kasus di Indonesia selalu di atas 10% meski pandemi telah berlangsung lebih dari satu tahun.

"Itu menunjukkan banyak kasus infeksi tidak bisa kita deteksi, klaster-klaster tidak teridentifikasi, dan akhirnya tidak terselesaikan. Itu seperti bom waktu wabah, yang pada gilirannya tinggal menunggu saja satu trigger untuk terjadinya ledakan kasus," ucap dia.

"Itulah yang harus disadari oleh semua pihak, baik Pemerintah maupun masyarakat. Tidak bisa hanya salah satu di antaranya," ucapnya.

Menurutnya seluruh pihak harus bekerja sama untuk menuntaskan persoalan terkait wabah virus corona. Jika masyarakat sudah menjaga semua tetap kondusif, namun Pemerintah tidak memiliki kebijakan dan langkah yang tegas, maka tidak akan berarti apa pun.

"Sebaliknya, ketika Pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan dan melakukan berbagai intervensi namun masyarakat tak mendukungnya, hasil yang sama akan didapatkan," ucap dia.

Masyarakat pun jangan terlalu percaya diri apabila nanti tidak ada kenaikan kasus Covid-19 pasca momen hari raya Lebaran Idulfitri 2021. Soalnya, kenaikan kasus tidak serta merta terjadi begitu saja, melainkan dua pekan hingga sebulan ke depan.

Apalagi mayoritas masyarakat Indonesia tidak langsung mengandalkan fasilitas kesehatan (faskes) saat sakit. "Untuk dipahami bahwa tidak serta merta satu bulan setelah lebaran atau mudik (langsung berpikiran) wah, enggak ada kenaikan, ndak begitu," kata Dicky kepada Suara.

Dicky mengingatkan bahwa 80% masyarakat Indonesia itu memilih untuk mengobati sendiri di rumah ketika jatuh sakit. Sehingga proses tracing, tracking dan treatment pun sulit dilakukan.

Perbaiki 3T

Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono berharap pemerintah segera membenahi strategi testing, tracing dan treatment (3T) untuk bisa mengamankan secara dini mereka yang sudah terpapar dan menyiapkan segala sesuatunya untuk mengantisipasi lonjakan yang pasti akan terjadi.

Dia memprediksi tetap ada lonjakan Covid bahkan khawatir lonjakan akan membuat kondisi grafik penularan Covid melonjak seperti pada Januari 2021 yang angka harian berkisar antara 10.000 sampai 14.000 kasus.

Pandu meminta pemerintah siap siaga untuk mengantisipasi ancaman lonjakan Covid-19 usai Lebaran. Walau secara nasional, kata Pandu pada Merdeka, angka harian masih bisa dikendalikan pada kisaran 5.000 kasus tapi dalam beberapa pekan terakhir ini saja.

Kenaikan tren tambahan konfirmasi kasus harian itu menyebabkan tujuh provinsi mempunyai Bed Occupancy Ratio (BOR) lebih dari 50% per 8 Mei 2021 yaitu di Sumatera Utara 63,4%, Riau 59,1%, Kepulauan Riau 59,9%, Sumatera Selatan 56,6%, Jambi 56,2%, Lampung 50,8% dan Kalimantan Barat 50,6%.

Tidak ada salahnya semua pihak khususnya di daerah mengantisipasi lonjakan kasus harian pasca lebaran ini dengan menyiapkan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai.

Faskes Diminta Bersiap

Ketua Tim Mitigasi IDI Adib Khumaidi mengatakan, saat ini sudah terlihat kenaikan kasus Covid-19 kembali seperti tahun lalu walau program vaksinasi terus berjalan.

"Kami mengingatkan agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik) serta para dokter dan tenaga kesehatan lainnya menyiapkan ketersediaan ventilator, obat-obatan, Alat Pelindung Diri (APD), tempat tidur, ruangan," kata Adib melalui keterangan tertulis yang dikutip Liputan 6.

Baca juga: Benarkah Vaksin di Indonesia Tidak Efektif Lawan Mutasi Covid-19 N439K?

"Upaya ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus pasca libur Hari Raya Idulfitri sampai 1-2 bulan ke depan."

Faktor lonjakan Covid-19 usai Lebaran di atas, menurut Adib, diperkirakan karena adanya klaster-klaster Covid-19 yang muncul selama beberapa bulan terakhir. Misal, klaster perkantoran, klaster keluarga, klaster ibadah bersama, dan klaster buka puasa bersama.

"Ditambah juga adanya momentum-momentum Idulfitri, arus balik mudik, mudik serta mutasi virus Corona di tengah semakin banyaknya masyarakat yang abai protokol kesehatan, meski sudah divaksinasi," ucapnya.

Antisipasi Arus Balik

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, salah satu strategi yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan pelaksanaan uji acak atau random testing rapid test antigen kepada masyarakat yang ingin melakukan pergerakan antardaerah. Bahkan, pemerintah pun berencana mewajibkan pelaksanaan rapid test antigen di dua lintas wilayah.

"Kami berinisiatif melakukan testing di tempat-tempat tertentu yang sensitif. Kita memberikan mandatory di dua tempat yaitu antara Jawa dan Sumatera dan antara Bali dan Jawa," ujar Budi dalam diskusi virtual seperti dikutip Kompas.

Pengecekan secara acak akan dilakukan terhadap pengguna angkutan jalan kendaraan baik di jalan tol maupun jalan arteri di wilayah Jawa Barat hingga Jawa Timur. "Artinya secara intensif kita melakukan upaya-upaya itu," kata Budi.

Kementerian Perhubungan mencatat, sedikitnya 1,5 juta orang berhasil keluar dari Jabodetabek untuk pulang kampung. Mereka keluar menuju Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tingginya mobilitas yang dikhawatirkan dapat memicu penularan Covid-19 yang tidak hanya di Jakarta tapi daerah tujuan mudik lainnya.

Share: Ancaman Ledakan Kasus Usai Lebaran, Siapkah Pemerintah?