Mungkinkah Gedung DPR Jadi RS Darurat Covid-19?

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengusulkan halaman dan gedung MPR/DPR menjadi RS darurat COVID-19 . Benny mencuitkan wacana tersebut melalui akun twitter @BennyHarmanID, Jumat (9/7/2021).

“Kalo memang rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien COVID-19 terlantar dan harus tunggu antri berjam-jam, sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat. Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien COVID-19 . Ada pendapat lain?” kata Benny lewat Twitter miliknya, @BennyHarmanID.

Kalo memang rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid terlantar dan harus tunggu antri berjam-jam, sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat. Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid. Ada pendapat lain? #Liberte!

— Benny K Harman (@BennyHarmanID) July 9, 2021

Bukan hanya di pekarangan, namun Benny juga menyebut gedung MPR/DPR layak untuk dijadikan RS darurat. Misalnya gedung Nusantara I yang bangunannya setinggi 24 lantai, belum lagi gedung Nusantara II, III, IV dan V.

Senada dengan Benny, Politikus Gerindra Fadli Zon setuju dengan usulan ruangan kosong di Kompleks Gedung MPR/DPR dipinjamkan sementara sebagai ruang perawatan pasien COVID-19. Dua anggota DPR itu mengatakan keselamatan rakyat harus diutamakan saat ini.

“Sy setuju, sejumlah ruang kosong n lapang di DPR bisa digunakan utk darurat menyelamatkan nyawa rakyat,” kata Fadli lewat akun Twitter miliknya, @fadlizon, Jumat (9/7/2021).

Sy setuju, sejumlah ruang kosong n lapang di DPR bisa digunakan utk darurat menyelamatkan nyawa rakyat. https://t.co/GhjWivYNvB

— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) July 8, 2021

Baca Juga : PPKM Darurat, COVID-19 Dilarang Masuk Ke Gedung DPR​

Kompleks parlemen seluas 60 hektare dianggap cukup layak untuk menampung pasien COVID-19 yang saat ini kesulitan mencari rumah sakit untuk dirawat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta tingkat Bed-Occupancy-Rate (BOR) rumah sakit di DKI Jakarta, baik di ruang isolasi maupun ICU, kini melampaui 93 persen.

Usai fasilitas kesehatan kolaps, belum lama ini Presiden Joko Widodo mengalihfungsikan Asrama Haji Pondok Gede menjadi RS darurat untuk pasien gejala sedang dan berat pada Sabtu (11/7/2021).

“Kalau saya bicara sebagai orang yang bekerja dalam kebencanaan, kondisi yang ada saat ini pada rumah sakit dan tenaga kesehatan adalah functional collapse,” tutur Pengurus Besar IDI Adib Khumaidi.

Wacana DPR jadi RS Darurat Menguap

Wacana yang dilontarkan Benny nampaknya bakal menguap begitu saja. Gelagat ini bisa dilihat dari pernyataan Sekjen DPR Indra Iskandar, yang menyebutkan, dibutuhkan aturan atau syarat dari Kemenkes untuk menjadikan halaman maupun gedung DPR menjadi RS darurat.

Indra hanya menegaskan, secara prinsip, DPR siap memfasilitasi kompleks parlemen menjadi RS darurat. Namun, DPR tidak bersikap aktif dengan menjemput bola ke Kemenkes untuk merealisasikan wacana itu.

“Untuk RS tentu Kemenkes harus menyampaikan juga keinginannya karena tentu ada prasyarat,” ujar Indra dikutip dari Merdeka.com.

Baca Juga : Desinfeksi dan Rusakkan dulu Masker Bekas Sebelum Dibuang​

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, melalui rilis yang disebar kepada media, mendukung wacana kompleks parlemen yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD menjadi RS darurat. Dia meminta masing-masing sekjen di parlemen bisa berkoordinasi untuk mewujudkan itu.

“Dengan demikian halaman komplek majelis bisa difungsikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19  agar dapat mengurangi beban rumah sakit yang sudah overkapasitas, sehingga bisa membantu para saudara sebangsa yang terkena musibah Covid-19,” ujar Bambang.

Kompleks parlemen menjadi RS darurat tentu membantu penanganan kasus COVID-19 yang hingga kini masih tinggi. Namun demikian, tidak mudah untuk mewujudkan kompleks parlemen, yang sering disebut sebagai rumah rakyat menjadi RS darurat. Pasalnya, tidak sedikit fraksi yang menolak wacana tersebut.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek menyebut wacana yang dilontarkan Benny hanya cari simpati publik. Wacana tersebut dilontarkan begitu saja tanpa memahami realitas di parlemen.

“Kalau DPR dijadikan rumah sakit darurat di mana mau berkantor? Kan, DPR tidak tutup 100 persen,” kata Awiek, kepada wartawan.

Anggota Komisi VI DPR ini juga mengingatkan, komisinya masih berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membahas pemanfaatan hotel menjadi RS darurat.

Sebab, hotel sekarang ini sepi pengunjung dan bisa dimanfaatkan menjadi RS darurat sekaligus membantu eksistensi hotel pada masa pandemi ini.

“Itu hanya cara untuk menarik simpati publik saja. Padahal rakyat sudah pintar, sudah rasional dan menggunakan logika,” ungkapnya.