Mahalnya Harga Vaksin Gotong Royong, Bisa Jadi Celah Perusahaan Nakal?

Pemerintah telah menetapkan harga Vaksin Gotong Royong senilai Rp 500 ribu per dosis. Dengan pilihan sementara vaksin Sinopharm dan CanSino, untuk dua kali penyuntikan, maka perusahaan harus menyediakan Rp 1 juta rupiah untuk satu karyawan. Pengamat menilai harga ini terlampau memberatkan dan bisa jadi celah perusahaan nakal.

Kepada Asumsi, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, tingginya harga vaksin ini tentu membebani perusahaan. Karena beban yang berat ini bukan tidak mungkin pemberian vaksin yang tadinya gratis justru harus ditambal biaya pengadaan dengan opsi, misalnya, potong gaji.

“Pengawasannya bagaimana kalau sampai dipotong dari gaji atau tunjangan? Sejauh ini paling sulit mengawasi potongan gaji karyawan,” kata Bhima.

Dia juga menilai, mahalnya harga yang dipatok untuk Vaksin Gotong Royong akan menimbulkan ketimpangan antara perusahaan besar dan kecil. Sektor usaha dengan kemampuan finansial rendah, kata dia, cenderung sulit menjangkau akses vaksin bagi para pekerjanya. Padahal sektor usaha ini umumnya merupakan yang paling terdampak Covid-19, termasuk UMKM.

“Ketimpangan juga terjadi untuk perusahaan yang bergerak di industri padat karya. Dengan jumlah karyawan besar, pengusaha akan kewalahan menyiapkan anggaran untuk semua pekerja. Apa iya akan digratiskan?” ujar Bhima.

Ketimpangan lain, bisa jadi nantinya akan ada prioritas penerima vaksin di perusahaan. Misalnya, yang diutamakan untuk menerima vaksin adalah pihak manajemen, direksi, dan golongan staf senior. Sementara itu, pekerja level bawah disinyalir belum tentu memperoleh jatah dalam waktu yang relatif cepat.

Baca juga: Stok Terbatas Sulitkan Vaksinasi Covid-19 Dalam Negeri | Asumsi

“Kalau satu kantor tidak divaksin semua kan percuma juga. Sedangkan kalau di vaksin semua, karyawan akan jadi beban kas perusahaan,” ujar Bhima.

Bhima meminta pemerintah saat ini lebih dulu fokus pada pelaksanaan vaksin gratis dan menunda Vaksin Gotong Royong. Suplai vaksin yang ada, kata dia, lebih baik difokuskan untuk kelompok prioritas.

Jika akan menggelar Vaksin Gotong Royong, Bhima mengusulkan pemerintah menunggu adanya pemberian paten gratis dari perusahaan vaksin. Apalagi, sekarang ada 100 negara yang menuntut WTO agar paten vaksin digratiskan, khususnya bagi negara berkembang.

“Tujuannya agar bisa produksi vaksin sendiri dengan biaya murah,” katanya.

Adapun jika tetap disegerakan, idealnya tarif Vaksin Gotong Royong sebesar Rp300 ribu per dosis, atau Rp 600 ribu untuk setiap karyawan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan biaya vaksin gotong royong senilai Rp 500 ribu terdiri dari harga vaksin Covid-19 dan biaya penyuntikkan. “Harga vaksin Rp 375 ribu per dosis dan penyuntikkan Rp125 ribu, total Rp 500 ribu,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (10/7/2021).

Untuk program tersebut, pemerintah akan mengalokasikan 500 ribu dosis vaksin Sinopharm, dari total komitmen pengiriman 7,5 juta dosis. Selain Sinopharm, sambung Airlangga, Vaksin Gotong Royong juga akan menggunakan vaksin Covid-19 merek Cansino yang disiapkan hingga 5 juta dosis.

“Tentu Vaksin Gotong Royong ini diharapkan bisa dilaksanakan nanti akhir bulan Mei ini,” ujarnya.

Cocok Dengan Pengusaha

Mengutip Tempo, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani mengakui kebijakan pemerintah menetapkan harga Vaksin Gotong Royong sebesar Rp 500 ribu per dosis cocok dengan hitung-hitungan pengusaha.

Baca juga: Inilah Cara Bhutan Melaksanakan Vaksinasi dengan Sangat Cepat! | Asumsi​

“Ini masuk dalam range yang diterima oleh perusahaan,” ujar Rosan kepada Tempo.

Menurut Rosan, masing-masing perusahaan bisa memilih jenis vaksin yang tersedia. Namun, kondisi itu sesuai dengan ketersediaan bahan baku vaksin.

“Merek vaksin diperoleh sesuai dengan ketersediaan vaksin dan perusahaan boleh memilih,” kata Rosan. Untuk pengadaan vaksin, Kadin akan bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero).

Sebelumnya, pada pemberitaan Tempo bulan Februari 2021, Rosan juga sempat menyatakan pengusaha berharap harga vaksin yang harus mereka bayarkan tak lebih dari Rp 1 juta per dosis.

Harus Gratis

Terpisah, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak apabila buruh dibebankan atas pembiayaan vaksinasi Covid-19. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pemerintah boleh saja menyiapkan program vaksinasi Covid-19 kepada buruh. Asalkan, pembiayaan vaksinasi Covid-19 ditanggung setiap pengusaha di mana para pekerja bernaung.

“Boleh saja vaksin untuk buruh asalkan pengusaha yang bayar dan harga vaksinnya ada subsidi dari pemerintah,” kata Said.

Said beralasan, pemerintah dan pengusaha mempunyai tanggung jawab dalam memberikan keselamatan kerja kepada setiap buruh. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Dalam UU K3 diatur bahwa pemerintah dan pengusaha wajib menjaga keselamatan kerja dan kesehatan pekerja beserta keluarganya termasuk pemberian vaksin ditengah Covid-19,” ucap Said.