Proses uji klinis fase 2 vaksin Nusantara masih belum mulus. Tapi, sejumlah anggota DPR RI berbondong-bondong menjadi relawan untuk disuntik vaksin COVID-19 berbasis sel dendritik ini. Salah satu yang diketahui menjadi relawan adalah anggota Komisi XII Adian Napitupulu yang disuntik di RSPAD Gatot Soebroto, Rabu (14/4/21).
Ia mengaku menjadi relawan atas inisiatifnya secara pribadi, tanpa undangan kolektif untuk ikut serta dalam uji klinik vaksin Nusantara. Adian mengungkapkan alasan kesediaannya jadi relawan, yakni selama ini selalu ditolak untuk divaksin COVID-19 lantaran ada riwayat penyakit jantung.
Beragam alasan pun disampaikan para relawan yang bersedia disuntik vaksin ini, seperti keyakinan mereka terhadap basis sel dendritik yang mampu melawan virus Corona, hingga dukungan terhadap produk buatan Indonesia.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR R Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menegaskan, pihaknya sama sekali tidak pernah menyepakati secara kolektif menjadi relawan vaksin ini.”Komisi IX DPR RI tidak pernah menyepakati secara kolektif untuk ikut vaksinasi Vaksin Nusantara. Bahwa adanya pimpinan atau anggota Komisi IX yg mengikuti vaksinasi itu dilakukan secara pribadi, tidak mewakili Komisi IX DPR RI dan poksi IX PDI Perjuangan DPR RI secara kolektif tidak mengikuti vaksinasi Vaksin Nusantara,” kata Charles melalui keterangan tertulis, Rabu (15/4).
Ia menyatakan, sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa uji klinis vaksin, harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kaidah-kaidah saintifik.
Sementara anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengungkapkan, mereka yang menjadi relawan vaksin Nusantara adalah yang belum menerima vaksinasi Sinovac yang diberikan secara massal di parlemen, beberapa waktu lalu.
“Selama ini yang disepakati secara lembaga, kami pakai Sinovac yang sudah ada izin edar BPOM dan Majelis Ulama Indoneia (MUI). Kalau yang vaksin Nusantara ini, setahu saya, inisiatif personal dari beberapa anggota DPR Komisi IX dan komisi lainnya yang mendukung pengembangan vaksin dalam negeri, vaksin buatan lokal. Kesediaan jadi relawan vaksin ini, bukanlah keputusan institusi DPR,” ujarnya kepada Asumsi.co melalui sambungan telepon, Rabu (14/4/21).
Lebih lanjut, ia mengatakan, anggota DPR yang bersedia menjadi relawan telah bertemu dan mendapatkan penjelasan dari Terawan soal jaminan keamanan vaksin tersebut.
“Jadi, ini keinginan masing-masing individu. Teman-teman DPR di Komisi IX sudah mendapatkan penjelaskan dari dr. Terawan, kemudian beberapa menyatakan diri untuk setuju dan siap menjadi relawan. Ini kan, masih belum uji klinis tahap 2. Baru selesai tahap 1, itu pun baru diambil darahnya,” ujar Mardani.
DPR Bakal Vaksinasi Massal Pakai Vaksin Nusantara?
Soal kemungkinan vaksin Nusantara bakal digunakan untuk program vaksinasi selanjutnya di parlemen, Mardani mengatakan hal tersebut diserahkan kepada BPOM dan MUI, selaku pihak yang berwenang untuk memberikan izin. Hal yang ditekankannya, vaksin jenis apapun yang digunakan, harus melalui BPOM dan sertifikasi halal dari MUI.
“Menurut saya, ini tindakan baik tapi kalau mau massal, harus mengikuti prosedur BPOM dan MUI,” ucapnya.
Politikus PKS ini mencontohkan, seperti dirinya yang sudah divaksinasi dengan vaksin Sinovac yang diberi izin oleh BPOM dan MUI, dirinya pun medukung penggunaannya.
“Kalau ada yang mau produk vaksin dalam negeri dimajukan, silahkan. Tapi, harus melalui prosedur klinis tahap 1, 2 dan 3. Semuanya harus dilaporkan ke BPOM dan mendapatkan laporan scientific, transparan serta akuntabel. sehingga bisa tau efikasinya,” ujarnya.
Anggota Komisi XI Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menambahkan, hingga saat ini dirinya belum mendengar adanya informasi bahwa vaksin Nusantara akan digunakan di DPR. Pasalnya, ia mengatakan, vaksinasi di parlemen, sejauh ini, sudah selesai menggunakan vaksin Sinovac. Adapun bila saat ini belum menerima vaksin COVID-19, Hendrawan mengaku mau saja menjadi relawan untuk vaksin Nusantara.
“Saya sudah divaksin yang kedua juga akhir bulan lalu. Sebenarnya, boleh-boleh saja secara individu, ikut jadi relawan vaksin Nusantara. Kalau belum, saya juga ingin ikut,” kata dia saat dihubungi terpisah.
Ia mengharapkan, vaksin Nusantara tak melulu dipandang sebelah mata, serta diragukan manfaatnya. Menurutnya, upaya menciptakan vaksin buatan dalam negeri harus mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. “Apa semua yang “Nusantara” gagal? Jangan mudah terbawa emosi industri vaksin. Kita harus percaya dengan kemampuan anak bangsa,” ujar elit PDIP ini.