Relawan Jokowi-Prabowo Adalah Gerakan yang Bahayakan Demokrasi

Di tengah manuver para politikus menjalankan strategi untuk 2024, muncul gagasan nyeleneh untuk menyatukan Joko Widodo dan Prabowo. Gagasan ini digaungkan oleh relawan Joko Widodo-Prabowo Subianto yang diumukan pada Sabtu (19/6/2021).

Jokowi dan Prabowo pernah sengit. Mereka dua kali bertarung di laga Pilpres yakni pada 2014 dan 2019. Dua laga ini dimenangkan Jokowi.

Namun, usai Pilpres yang panas di 2019, Jokowi mengejutkan publik dengan merangkul Prabowo. Tak main-main, Prabowo diberi jatah kursi Menteri Pertahanan. Tak lama, wakil Prabowo di Pilpres 2019, Sandiaga Uno juga merengkuh posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Nyaris sudah tidak ada polemik antara keduanya. Begitu pun partainya. Malah belakangan, Prabowo kelihatan mesra dengan Megawati yang punya tongkat komando di PDI Perjuangan. Hingga diusulkan untuk maju 2024 bersama Puan Maharani.

Dari Jokowi sendiri, berdasarkan Pasal 7 UUD 1945, amandemen pertama sudah tidak mungkin lagi maju Pilpres. Isu tiga periode memang bukan kali ini muncul. Terlebih Jokowi sudah dua kali menolaknya.

Lalu Apa Urgensinya Jokowi-Prabowo di 2024?

Mengutip Tempo, Penasehat Komunitas Jokowi-Prabowo 2024, Muhammad Qodari menyebut salah satu alasannya adalah pengalaman polarisasi yang tajam antara dua pendukung di Pilpres 2019 lalu.

Menurut Qodari, penggabungan Jokowi dan Prabowo, bisa mengatasi potensi polarisasi ke depan. Apalagi, ia melihat kondisi politik stabil karena banyak Partai politik besar telah bergabung.

Baca Juga : Pengamat: Prabowo Bisa Untung Kalau Gaet Puan di Pilpres

“Kalau ini gabung saya percaya akan satu calon saja. Lawan kotak kosong. Kalau lawan kotak kosong Inshaallah polarisasi akan turun. Akan aman damai dan lancar,” kata  Direktur Eksekutif Indo Barometer itu.

Dalam acara yang diikuti oleh sejumlah relawan Jokowi di Pilpres 2019 ini, mereka optimistis dapat menggalang dukungan untuk memajukan Jokowi dan Prabowo bersama. Ketua Umun Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 bahkan menyebut komunitasnya akan dideklarasikan kalau nanti sudah berdiri 34 provinsi.

Dalam Kompas, Qodari menyadari, gagasan mengusung Jokowi-Prabowo tentu akan menuai pro dan kontra. Namun langkah ini dinilai akan lebih banyak manfaatnya salah satunya menekan ongkos Pemilu yang mahal.

Terkait Jokowi yang sudah menolak dua kali wacana Presiden tiga periode, Qodari menilai kalau usulan relawan ini akan kembali kepada Jokowi dan Prabowo sendiri. “Saya kira kembali pada pemimpin itu sendiri. Jokowi Prabowo mau bertemu masyarakat dan mau dengarkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Hanya Penggembira

Munculnya relawan Jokowi-Prabowo dinilai Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin sebagai gerakan lucu dan sebagai penggembira di masa pandemi. Namun meski lucu, gerakan ini disebutnya berbahaya buat demokrasi.

“Karena ingin memaksakan Jokowi tiga periode, ini jadi tim hore yang berbahaya buat demokrasi,” ucap Ujang kepada Asumsi.co.

Ujang menilai saat ini Indonesia tidak kekurangan figur untuk maju ke Pilpres 2024. Sejumlah survei sudah membuktikan sendiri. Menurutnya, Indonesia tanpa Jokowi dan Prabowo tak ada masalah dan tak akan kehilangan apa-apa. “Justru rakyat ingin pemimpin baru di 2024,” ucap Ujang.

Upaya-upaya seperti ini menurutnya adalah upaya mereka yang takut kehilangan jabatan dan kekuasaan. Kenikmatan yang selama ini diterima lingkungan relawan Jokowi akan hilang kalau figur ini tak lagi menjabat. Seperti diketahui, sejak 2014, Jokowi besar salah satunya karena sokongan relawan.

Baca Juga : Jabatan Presiden Dua Periode Saja Cukup, Buat Apa Harus 3 Periode?

“Tak ada jabatan yang yang harus dipertahankan dan dibela, hanya demi kepentingan kelompok tersebut. Patuhi konstitusi dua periode jabatan, mudaha-mudahan bisa husnul khotimah kepemimpinannya. Jebakan relawan Jokowi yang ingin Jokowi tiga periode, bisa saja akan berujung su’ul khotimah,” ujar Ujang.

Menurut Ujang, bisa saja gerakan tersebut sengaja dibuat untuk mengelabui rakyat. Karena rakyat sudah banyak dibodohi dengan akrobat-akrobat politik yang aneh. Bisa juga ingin menjerumuskan Jokowi, karena katanya Jokowi tak ingin tiga periode.

“Saya khawatir gerakan ini malah akan berhadapan dengan gerakan rakyat yang sesungguhnya,” ujar dia.

Kendati demikian, Ujang memperkirakan usulan mereka tak akan terjadi. Pasalnya, seberapa besar pun kekuatan mereka, tak akan bisa mengalahkan kekuatan rakyat.

“Karena rakyat menolak tiga periode itu. Rakyat sudah sengsara. Jangan ditambah lagi penderitaannya itu. Rakyat bisa saja akan melawan. Jadi sejatinya akhiri soal jabatan Jokowi tiga periode itu. Apalagi sekarang sudah ramai dan viral di twitter soal turun sebelum 2024. Rakyat wajib menolak jabatan tiga periode Jokowi,” kata Ujang.

Ramai Tagar #TangkapQodari

Sementara itu di jagad Twitter ramai Tagar yang ingin Qodari ditangkap. Para pencuit berasalan Qodari sudah melawan konstitusi dengan mencanangkan presiden tiga periode.

Salah seorang pencuit mencebut kalau Qodari selain makar terhadap UUD 45 Pasal 7 Tentang Masa Jabatan Presiden dan Wapres juga telah membuat persepsi dan pengkhianatan terhadap amanat reformasi Indonesia. Selain itu ia juga dianggap membuat kegaduhan di masa pandemi dan krisis yang tengah berlangsung.

Lainnya justru mengadukan pembentukan relawan ini dengan pernyataan Jokowi yang menolak tiga periode. Menurutnya, kalau Jokowi sendiri menolak, maka dukungan relawan ini dipertanyakan.

Mengenai tagar ini, kepada Asumsi, Qodari menyebut gerakan yang dilakukan saat ini perlu ditanyakan saja kepada Sekretaris Jenderal Jokowi-Prabowo 2024, Timothy Ivan. Namun pada prinsipnya ia menjelaskan, penolakan adalah hal wajar. Jangankan Jokowi tiga periode yang politis, bulatnya bumi saja masih ada yang menolak. Ini tergantung perspektif. Ia menyebut para penolak gagasan ini belum paham saja.

“Kenapa Jokowi-Prabowo? Ini kan jadi solusi dari pembelahan ekstrem yang tajam di Pilpres 2024. Ini sudah terjadi lama sejak 2014. Banyak yang enggak sadar Indonesia ini sudah terbelah, kalau tidak cari solusi apa yang akan terjadi?,” kata Qodari.

Nama-nama yang muncul dalam survei belakangan bukan tidak mumpuni. Namun, mereka hanya akan mengulangi bahkan memperkuat polarisasi yang ada. Maka Jokowi-Prabowo di 2024 akan melawan kotak kosong, hal tersebut ia nilai sebagai solusi yang baik. Ia juga mengaku tak melanggar konstitusi. Pasalnya, ia tak memungkiri gagasan ini perlu amendemen agar Presiden bisa tiga periode. 

“Jadi kalau ada yang bilang Qodari inkostitusional, dia enggak paham apa? Enggak ngerti, apa? Enggak baca, apa? Kan saya bilang Jokowi-Prabowo itu harus dengan amandemen UUD 1945. Enggak ada melawan konstitusi,” ucap dia.

​