Covid-19

Rumah Sakit Banjir Pasien COVID-19, DPR Malah Minta Jalur Khusus

OlehRay

featured image
Foto: Instagram/@dr.rosalinerumaseuw

Pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Rosaline Rumaseuw yang meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus untuk pejabat negara yang positif COVID-19 menjadi sorotan publik. Pasalnya, ucapannya dianggap tak pantas disampaikan di tengah situasi darurat pandemi seperti sekarang, dimana terjadi lonjakan kasus sampai fasilitas kesehatan dan rumah sakit tengah kewalahan merawat pasien COVID-19.

Sebut Pejabat Mesti Diistimewakan

Mengutip Tempo, Rosaline menyebut saat ini memang ada Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto yang biasa menjadi tempat perawatan para pejabat. Akan tetapi, menurutnya keberadaan rumah sakit tersebut belum cukup. Perlu ada tambahan rumah sakit lain yang memiliki fasilitas dan layanan seupa.

Menurut wanita yang juga berprofesi sebagai dokter ini, pejabat mesti diistimewakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan prioritas saat terpapar COVID-19.

"Begitu Corona lahir, Kementerian Kesehatan harus mulai waspada. Pejabat negara ini harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya," kata Rosaline saat menghadiri webinar, Rabu (7/7/21).

Baca Juga : PPKM Darurat, COVID-19 Dilarang Masuk Ke Gedung DPR

Ia mengungkapkan pengalamannya membantu para pejabat negara mencari rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta selama dua bulan terakhir. Namun banyak unit gawat darurat di rumah sakit yang sudah penuh hingga membuat mereka terlunta-lunta.

Salah satu pejabat yang sempat kesulitan mendapat rumah sakit saat dibantu dicarikannya adalah anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, John Siffy Mirin.

"Saya punya Ketua Fraksi PAN, saya punya teman Wakil Ketua Komisi IX, saya punya Ketua Umum PAN, semua mengemis-ngemis ke Medistra sampai ada ruangan, sampai segitunya," ungkapnya.

John yang juga rekan separtainya di PAN, akhirnya meninggal dunia pada Sabtu (3/7/21) lalu usai melawan virus Corona yang menginfeksi tubuhnya.

Rosaline Minta Publik Bijak Sikapi Pernyataannya

Sehari setelah pernyatannya menuai polemik, melalui unggahannya di akun Instagram @dr.rosalinerumaseuw, Rosaline menyampaikan klarifikasi. Ia mengatakan, semua pihak yang mengomentari pernyataannya diharapkan bisa bijak menyikapinya dan tidak hanya memahaminya sepenggal saja.

"Pesan buat semua yang menanggapi berita saya: Budidayakan mengikuti seminar sehingga tidak menerima informasi sepenggal saja," katanya.

Ia menjelaskan, poin-poin yang disampaikannya saat menghadiri webinar ialah menekankan soal edukasi kesehatan yang menurutnya belum berjalan efektif, sehingga banyak masyarakat panik.

"Masyarakat banyak yang bingung dan panik harusnya menggandeng toma (tokoh masyarakat) dan toga (tokoh agama) untuk sosialisasi tentang wabah penyakit ini, jadi tidak hanya asal melihat yang mengerikan," terang politikus asal Papua Barat ini.

Ia mencotohkan, media televisi semestinya banyak menyampaikan pesan-pesan agar masyarakat hidup sehat, namun kenyataannya lebih banyak mengabarkan soal kasus kematian akibat COVID-19.

"Jadi bukannya promosi kesehatannya jalan, tapi yang ada promosi kematian. Hal itu harus sudah diproteksi oleh Kominfo," imbuhnya.

Selain itu, Rosali menyoroti soal edukasi vaksin yang saat ini dinilainya belum dilakukan secara maksimal, bahkan terkesan lebih banyak menakut-nakuti masyarakat.

"Edukasi vaksin yang baik karena rakyat butuh pemahaman yang baik bukan mendengar dari teman-teman, berita-berita yang menakutkan setelah vaksin. Banyak hal negtif, padahal vaksin itu baik untuk kekebalan tubuh dan menekan infeksi penyakit lain dalam tubuh," tuturnya. 

Opini Pribadi Rosaline

Terkait pernyataannya yang menyebut pejabat butuh rumah sakit khusus, hal ini diutarakan Rosaline karena kegelisahannya melihat penanganan pasien COVID-19, khususnya ketersediaan fasilitas kesehatan sangatlah minim.

"Pejabat negara harus disiapkan RS khusus karena kenyataan di lapangan kami yang langsung menangani sedih. Pejabat negara itu punya akses tapi begitu datang dengan situasi saat ini sangat menyedihkan tidak ada tempat. Semua di emperan IGD sampai inisiatif beli kursi roda agar bisa duduk dan dilayani infus," imbuhnya.

Baca Juga : Daftar Tempat Isi Ulang Tabung Oksigen di Jabodetabek

Mengungkapkan opini pribadinya, pejabat negara tugasnya melayani rakyat maka menurutnya perlu ada rumah sakit khusus buat mereka di masa pandemi COVID-19.

"Pejabat negara ini ditempatkan untuk mengurus rakyat dan negara sehingga perlu dipertimbangkan untuk kekhususan pejabat negara. Pejabat negara saja bisa terlantar, apalagi rakyat biasa. Itu menyedihkan," imbuhnya. 

Di sisi lain, ia juga meminta pemerintah supaya memberikan bantuan suplai vitamin dan obat-obatan gratis buat masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah.

"Saya tidak pernah peduli siapa yang meminta tolong baik itu pejabat atau rakyat biasa, asalkan itu pasien pasti saya usahakan yang terbaik untuk membantu memberikan yang terbaik. Karena saya seorang dokter yang berasal dari rakyat," tandasnya.

PKS: Pejabat Justru Berkorban Buat Rakyat 

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyikapi usulan Rosaline supaya pemerintah menyiapkan rumah sakit COVID-19 khusus pejabat.

Ia menyatakan tak setuju dengan usulan ini dan menilai sikap yang ditunjukkan Rosaline tidak sensitif dengan kondisi saat ini. Menurutnya, pejabat tidak boleh menunjukkan ingin diperlakukan istimewa. Justru para pejabat ini yang harus terdepan berkorban buat rakyat dan menunjukkan sikap empatinya di masa kritis seperti sekarang.

"Tidak setuju usulan ini. Justru di saat kondisi seperti sekarang ini, kami yang dapat amanah mengurus rakyat wajib berkorban untuk rakyat," kata Mardani kepada Asumsi.co melalui sambungan telepon, Kamis (8/7/21)

Menurutnya, saat ada pejabat yang juga terpapar virus Corona sudah sepantasnya mendapatkan perlakan sama seperti rakyat biasa, yaktu harus antre untuk mendapatkan layanan kesehatan dan tidak menunjukkan sikap arogansi.

Adapun bila RSPAD Gatot Soebroto yang dianggap Rosaline sudah tidak cukup menampung para pejabat, maka bisa dilarikan untuk menjalani perawatan di rumah sakit khusus COVID-19 di Pulau Galang, Batam.

"Itu pun kalau enggak penuh. Hal yang semestinya dikakukan pemerintah perlu meningkatkan fasilitas kesehatan untuk semua. Bahkan, kita bisa meniru Thailand semua rumah sakit pemerintah tidak ada kelas satu, dua atau tiga. Semua diperlakukan sama. Berkualitas dan terjangkau," tandasnya.

Share: Rumah Sakit Banjir Pasien COVID-19, DPR Malah Minta Jalur Khusus