Pada Jumat kemarin (11/06/2021),
 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan
 Kamil untuk menyepakati kerjasama dalam hal pertanian dan pemenuhan pangan.
 Kerja sama ini dilakukan antara Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan Pemkab
 Sumedang untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok di DKI Jakarta.
“ Alhamdulillah, hari ini Pemprov
 DKI Jakarta menyepakati kerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten Sumedang
 terkait kebutuhan suplai pangan beras, di Desa Tolengas, Kec. Tomo, Sumedang,
 Jawa Barat.” Ujar Anies dalam keterangan tertulis.
Menurut Anies, kesepakatan kerja
 sama ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Bupati Sumedang, Dony Ahmad
 Munir ke Balaikota DKI Jakarta pada 28 April lalu. Ia juga menyampaikan bahwa
 tujuan kerja sama ini adalah untuk memastikan pasokan pangan di Jakarta aman,
 dan meningkatkan kesejahteraan petani Sumedang.
“ Tujuan dari kolaborasi ini,
 pertama untuk memastikan pasokan pangan di Jakarta aman dan stabil. Kedua,
 meningkatkan kesejahteraan para petani Sumedang karena harga gabah yang
 nantinya akan dibeli menjadi lebih tinggi” ungkapnya.
Anies juga menyatakan bahwa
 melalui kolaborasi tersebut, petani bisa merasakan jasa besarnya dalam suplai
 kebutuhan pangan warga Indonesia diganjar dengan harga gabah yang lebih tinggi.
 Ia mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk apresiasi kepada para
 petani.
Baca Juga : Anies Baswedan di Antara Kunker dan Safari Politik Jeri Santoso
Kerja sama ini ditanggapi positif
 oleh Ridwan Kamil. Menurut Ridwan, kerja sama tersebut diharapkan membawa
 kesejahteraan bagi masyarakat kedua belah pihak.
“Semoga kerjasama antar daerah
 ini berkelanjutan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat di kedua belah
 pihak. Karena ekonomi DKI membutuhkan Jawa Barat, juga sebaliknya.” tulis Ridwan
 pada akun resmi pribadinya. 
Kerja sama tersebut dilakukan
 antara PT Food Station Tjipinang Jaya yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah
 (BUMD) DKI Jakarta dengan PT Kampung Makmur BUMD Kabupaten Sumedang.
Usai menandatangani nota
 kesepahaman terkait kerja sama, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Dony Ahmad
 Munir melepas keberangkatan pengiriman beras sebanyak 30 ton untuk dikirim ke
 Jakarta secara simbolis. Hal ini dilakukan sebagai bentuk realisasi awal dari
 proses kerja sama tersebut
Apakah Pertanda Kerjasama Pilpres 2024?
Pertemuan Ridwan Kamil dengan
 politisi bukan hanya dengan Anies. Sebelum bertemu Anies, Ridwan Kamil sudah
 bertemu Airlangga Hartarto sampai Agus Harimurti Yudoyono. Dua ketua umum
 partai itu melakukan silaturahmi politik. Tentu saja hal ini jadi perhatian publik.
 
Banyak pihak yang menganggap
 bahwa kunjungan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil juga berkaitan dengan kerja
 sama pilpres. Pasalnya ke duanya merupakan tokoh independen yang tidak diusung
 oleh partai manapun. Namun, saat ditanya oleh wartawan langsung, baik Anies
 maupun Ridwan menyanggah hal tersebut.
Dilansir dari Kompas.com, ketika
 ditanya soal apakah pertemuan ini terkait penjajakan jelang pemilihan presiden
 (Pilpres) 2024, Anies menjawab bahwa penjajakan yang dilakukan bukanlah tentang
 Pilpres, melainkan kerja sama di bidang pangan.
“Iya benar, kita melakukan
 penjajakan, kita membahasnya cukup mendalam. Serius terkait kolaborasi
 pangan,” ujar Anies. 
Ridwan Kamil juga menambahkan bahwa
 pertemuannya dengan Anies di Sumedang tidak ada sangkut-pautnya dengan Pilpres
 2024 yang akan datang. “Tidak ada hubungannya sama sekali dengan 2024. Ini
 soal kolaborasi distribusi pangan,” jelas Ridwan.
Menurut pengamat politik Trubus
 Rahardiansyah, potensi kolaborasi Anies dan Ridwan Kamil untuk maju ke Pilpres
 2024 sangat besar. Ia juga mengatakan bahwa keduanya memiliki kredibilitas di
 mata masyarakat.
“Sangat mungkin, jadi potensi itu
 sangat besar. Paling tidak ada deal politik yang nantinya akan mengarah kepada
 2024. Baik Pak Anies maupun Ridwan Kamil sama-sama menempati posisi kepala
 daerah yang yang punya kredibilitas baik di mata masyarakat. Artinya
 berdasarkan survei, posisinya cukup menggembirakan. Tinggi sih belum.” ujarnya
 saat  dihubungi Asumsi.
Selain itu Trubus juga menyatakan
 bahwa suara di DKI Jakarta dan Jawa Barat memiliki peran dalam kemenangan
 Pilpres 2024. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi Anies dan Ridwan Kamil
 untuk menempatkan diri agar publik bersimpati.
“DKI Jakarta dan Jawa Barat ini
 istilahnya adalah lumbung suara-suara yang paling tidak menjadi menentukan di
 dalam pemenangan Pilpres ke 2024. Paling tidak hal yang dilakukan oleh Anies
 dan Ridwan Kamil lebih menempatkan bagaimana agar publik terkesima atau
 terpesona terhadap kebijakan maupun strategi dalam memenangkan kontestasi 2024”
 jelasnya.
Trubus juga menyampaikan bahwa
 Anies dan Ridwan memahami situasi politik yang ada sekarang. Karena saat ini,
 pada setiap partai hampir tidak ada tokoh yang cukup menonjol untuk maju ke
 Pilpres 2024. Baik partai koalisi maupun di luar koalisi.
Baca Juga : Pengamat: Prabowo Bisa Untung Kalau Gaet Puan di Pilpres
“Artinya Anies dan Ridwan Kamil
 bukan orang partai. Mereka tahu bahwa di partai itu nggak ada orang menonjol.
 Artinya nanti kalau mereka berdua bergabung itu otomatis partai-partai otomatis
 akan support” tuturnya.
Faktor lainnya yang menjadikan
 Anies serta Ridwan pasangan yang kuat adalah keduanya dalam menerapkan
 kebijakan relatif memiliki persamaan. Trubus memberi contoh pada penanganan
 Covid-19, mereka berdua memiliki komunikasi yang cukup baik.
Pendapat Trubus berbeda dengan
 pendapat Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Dilansir dari
 Tribunnews, Ujang menilai bahwa pertemuan di Sumedang hanyalah silaturahmi
 politik biasa. Ia juga berpendapat bahwa Anies dan Ridwan Kamil akan sulit
 berpasangan atau berdampingan dikarenakan keduanya tidak memiliki partai
 politik.
“Sulit keduanya berpasangan.
 Karena sama-sama kepala daerah dan sama-sama tak memiliki partai atau bukan
 orang partai. Bagaimanapun partai-partai tak akan mau itu. Jadi itu pertemuan
 silaturahmi politik sesama politisi saja. Untuk berpasangan sulit dan
 berat,” jelas Ujang.
Ujang menjelaskan, pun jika
 mereka menang akan sulit untuk mengatur pemerintahan karena kuatnya tekanan
 dari partai ke pasangan independen itu. Sebagai informasi  Sebelunya Charta Politika merilis
 hasil survei 12 tokoh nasional yang memiliki tingkat elektabilitas tertinggi.
 Mulai dari urutan pertama ditempati Prabowo Subianto dengan angka 19,6%, Ganjar
 Pranowo 16%, Anies Baswedan 12,6 %. Lalu, Sandiaga Uno 9,3% dan Gubernur Jawa
 Barat Ridwan Kamil 8,1%. Masih ada tujuh nama lain seperti
 Tri Rismaharini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mahfud MD, Erick Thohir,
 Moeldoko, Puan Maharani, hingga Gatot Nurmantyo.