PKS Jadi Satu-satunya Partai Oposisi yang Tersisa

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak henti-hentinya melancarkan kritik kepada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Terbaru, partai ini mengkritik kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19. Dalam kritik terbarunya, PKS mengatakan bahwa pemerintah harus menghadirkan solusi nyata, tak bisa hanya sekadar memberi janji terkait penanganan COVID-19 yang sudah memakan banyak korban jiwa ini.

“Republik ini membutuhkan pemimpin yang turun tangan menyelesaikan persoalan di lapangan, bukan justru sibuk cuci tangan dari kesalahan-kesalahan,” kata Sohibul Iman saat menyampaikan pidato pada upacara peringatan HUT ke-75 RI di DPP PKS, Senin (17/8/20).

Sohibul menegaskan bahwa kebijakan saat krisis semestinya harus memenuhi tiga hal, yakni tepat manfaat, tepat sasaran, dan tepat waktu. Sayangnya, lanjut Sohibul, program-program pemerintah justru banyak yang tidak memenuhi ketiganya.

“Program pemerintah justru banyak yang tidak tepat manfaat, tidak tepat sasaran, dan tidak tepat waktu, dan bahkan patut diduga buruk dari aspek tata kelolanya (bad governance),” ujarnya.

Selain itu, Sohibul juga menilai seharusnya dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, pemerintah berfokus pada penanganan kesehatan, sehingga jangan sampai mengorbankan penanganan pandemi untuk kepentingan ekonomi. Menurut Sohibul, pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan kesehatan dan persoalan ekonomi secara bersamaan.

“Ini akan menjadi double mistake. Gagal mengendalikan pandemi, gagal memulihkan ekonomi. Ternyata kebijakan pemerintah hari ini membuahkan hasil yang menyedihkan. Kesehatan masih tetap terbengkalai, kurva pandemi kita tetap naik. Sisi lain, kondisi ekonomi kita makin terpuruk,” ucapnya.

Sohibul juga melihat pemerintah gagal paham dalam strategi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Untuk itu, ia pun meminta pemerintah bergerak cepat mengatasi pandemi sehingga pemulihan ekonomi bisa sejalan. Artinya, jika pemerintah semakin cepat dan tepat mengatasi pandemi, maka ekonomi akan semakin cepat pulih.

“Dan sebaliknya, jika pemerintah semakin lambat dan tidak akurat dalam menangani pandemi, maka ekonomi juga akan semakin lambat pulihnya. Jangan pernah beranggapan bahwa korban warga yang meninggal dan yang terinfeksi sebagai biaya dari krisis. Apalagi jika itu dianggap sebagai biaya dari pemulihan ekonomi,” kata Sohibul.

Selain itu, Sohibul juga menyinggung diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Menurut Sohibul, langkah tersebut justru menjadi sikap otoriter pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini.

“Atas nama penanganan pandemi COVID-19, Presiden mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan oleh DPR RI menjadi UU. UU tersebut memperkuat kekuasaan dan otoritas eksekutif dalam kebijakan fiskal, moneter, budgeting dan legislasi,” ucapnya.

Menjadi Satu-satunya Oposisi

Tentang kritik yang terus dilancarkan PKS kepada pemerintahan Jokowi, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa partainya akan tetap konsisten berada di barisan oposisi.

Sebelumnya, PKS tak sendirian berada di luar gerbong pemerintah. Ada sejumlah partai yang berada di gerbong oposisi bersama PKS seperti Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang pada Pilpres 2019 merupakan pesaing Jokowi. Ada pula Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga sempat jadi oposisi, namun kini tak banyak bersuara.

“Demokrasi yang sehat itu perlu oposisi. Bencana kalau satu negara semua parpolnya mendukung pemerintah. Advokasi dan aspirasi publik dapat dengan mudah diabaikan. PKS istiqomah menjaga amanah untuk menjadi kekuatan penyeimbang. Oposisi kritis dan konstruktif,” kata Mardani saat dihubungi Asumsi.co, Selasa (18/8).

Meski nanti tak ada lagi partai lain yang berada di barisan oposisi, Mardani menegaskan bahwa PKS akan konsisten mengkritik pemerintah. Mardani pun tak berkeberatan kalau partai-partai lain ogah mengambil sikap serupa.

Mardani menegaskan bahwa supaya Indonesia tidak masuk dalam kesalahan yang sempat dilakukan rezim terdahulu, maka dari itu PKS akan terus memainkan fungsinya untuk mengingatkan para elite terkait bahaya oligarki dan otoritarian.