Pada tanggal 9 Januari 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadwalkan mengadakan sosialisasi visi-misi pasangan capres dan cawapres yang akan maju di Pemilu Serentak 2019. Namun, KPU menyatakan kalau hal ini tak jadi dilakukan dan menyerahkan kepada setiap paslon untuk menyampaikan visi-misi tanpa harus difasilitasi oleh KPU. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Ketua KPU Arief Budiman. “Sosialisasi visi-misi tadi malam juga sudah diputuskan silakan dilaksanakan sendiri-sendiri, tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri, jadi tidak lagi difasilitasi oleh KPU,” ungkap Arief, di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1) kemarin.
Arief menyatakan hal ini terjadi karena tidak adanya kesepakatan di antara kedua tim pemenangan pasangan calon (paslon). Keinginan yang berbeda-beda membuat KPU merasa kerepotan untuk memfasilitasi keinginan masing-masing. KPU pun memutuskan lebih baik sosialisasi dilakukan oleh masing-masing tim pemenangan paslon agar dapat sesuai kebutuhan masing-masing. “Ya salah satunya KPU agak kerepotan kalau memfasilitasi keinginannya agak berbeda-beda, KPU memutuskan kalau sosialisasi bisa dilakukan oleh masing-masing paslon di tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri,” ungkapnya. Arief pun melanjutkan kalau tak ada kewajiban untuk KPU melakukan sosialisasi ini. Hanya debat lima kali yang diatur dalam undang-undang. “Yang diatur di UU ya debat lima kali.”
Ketidaksepahaman ini menjadi celah baru bagi masing-masing tim pemenangan paslon membela diri. Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan kalau ketidaksepahaman terjadi karena Prabowo dan Sandi ingin menyampaikan sendiri visi-misinya, tanpa diwakili tim sukses. Dahnil merasa sudah seharusnya paslon memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi daripada tim suksesnya. “Awalnya kami tidak masalah. Tapi Pak Prabowo dan Bang Sandi minta mereka yang sampaikan. Mereka nantang karena mereka lebih pintar dan punya kapasitas dari tim sukses. Karena mereka yang akan memimpin bangsa,” ungkap Dahnil dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (7/1) kemarin.
Dahnil pun merasa gerah dengan tuduhan sensasi dan gimmick yang seringkali ditujukan kepada paslon nomor urut 02. Penyampaian visi misi langsung ini, menurut Dahnil, dapat menjawab tuduhan tersebut. “Dua jam itu untuk edukasi masyarakat dan jawab tuduhan masyarakat tentang banyak sensasi, terlalu banyak gimmick,” ucapnya.
Dari sisi petahana pun tidak tinggal diam menyikapi keputusan KPU membatalkan sosialisasi visi misi ini. Sekjen Nasdem, Johnny G Plate, mengungkapkan kalau paslon nomor urut 02 tidak memiliki pengalaman dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini dinilai olehnya membuat program kerja milik Prabowo-Sandi tidak jelas arahnya. “Kubu sebelah kan pengalamannya belum ada. Pak Prabowo sama sekali belum pernah menduduki jabatan di pemerintahan, di lembaga parlemen sebagai mitra pemerintah, bahkan di TNI tidak menyelesaikan sampai akhir masa jabatannya,” ungkap Plate, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/1) kemarin. Ia pun melanjutkan, “Akibatnya program Jokowi-Ma’ruf cukup jelas arahnya, tapi program kerja Prabowo-Sandi tidak jelas arahnya, nah mungkin itu yang mereka khawatirkan.”
Plate pun mengungkapkan kalau Jokowi-Ma’ruf, sebagai paslon nomor urut 01, akan menyampaikan visi dan misi secara lengkap. Maksud lengkap di sini adalah memenuhi unsur teknokratis, empiris, dan realistis. “Yang kita harapkan visi-misi teknokratis, empiris, dan realistis. Jokowi-Ma’ruf akan menyampaikan ketiga hal itu,“ ucapnya.