Antagonisme Politik Berwajah Agama dari Kubu Prabowo dan Sandi

Memasuki tahun politik, persaingan dua kubu antara kubu Prabowo dan Jokowi semakin memanas. Prabowo hadir kembali sebagai Calon Presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dengan didampingi oleh Sandiaga Uno sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres), Prabowo yakin bahwa di pemilu ini, mereka akan menang melawan Jokowi. Berbagai cara dilakukan oleh Prabowo dan simpatisannya untuk berkampanye. Menyuarakan visi dan misinya dengan tujuan meraih suara terbanyak dari masyarakat dan menjadi seorang penguasa atau presiden. Segala proses kampanye pun dilakukan oleh mereka. Lebih-lebih, kubu Prabowo dan simpatisanya membawa labeling agama sebagai instrument kampanye.

Dulu, labeling agama dalam politik sebagai alat kampanye sebenarnya sudah terjadi. Tentunya kita masih ingat dengan peristiwa aksi demo penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. Pada aksi itu, terlihat bahwa mereka bukan mendemokan kasus penistaan agama berdasarkan surat Al-Quran, Al-Maidah:51. Tetapi mereka memanfaatkan suasana Pilkada DKI 2017 lalu untuk bisa ‘masuk’ dan memberikan provokasi masyarakat untuk memilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Sekarang munculah kasus lain, yaitu pembakaran bendera tauhid. Diawali dengan pembakaran bendera tauhid yang menjadi identitas HTI. Bendera ini dibakar oleh anggota banser ketika Hari Santri Nasional (HSN) dan menuai kontroversi. Kejadian tersebut sempat menuai pro dan kontra. Yang jelas dari aksi tersebut bukan hanya sekedar aksi, tetapi mereka menyuarakan maksud tertentu yaitu #2019GantiPresiden. Aksi demo tersebut telah keluar dari koridor asli, di mana semestinya untuk menyuarakan aksi pembelaan atas pembakaran bendera tauhid. Namun faktanya aksi tersebut diselubungi maksud politik tertentu.

Memang persaingan politik semakin memanas dari waktu ke waktu. Terlihat dari adanya serangan dari satu kubu untuk menyerang kubu lawan. Kejadian seperti ini sebenarnya memang khas ketika memasuki tahun politik. Maurice Duverger, seorang sosiolog politik asal Perancis, menyebut kasus tersebut dengan istilah Antagonisme Politik. Dalam teori sosiologi politik Maurice Duverger, ia melihat bahwa antagonisme politik lahir dari berbagai sebab. Ia kemudian menggolongkan sebab ini ke dalam dua kategori, yakni bergerak pada tingkat individual, seperti kecerdasan pribadi dan faktor psikologis dan pada tingkat kolektif, seperti faktor-faktor rasial, perbedaan dalam kelas-kelas sosial dan faktor sosiokultural. Setiap kategori sesuai dengan sebuah bentuk perjuangan politik.

Politik menurut Maurice Duverger adalah masalah perebutan kekuasaan. Kekuasaan sendiri merupakan segala jaringan yang menghubungkan dan terhubung dengan suatu model atau yang mengandung sifat otoritas. Sehingga kekuasaan, Duverger melanjutkan, adalah satu kesatuan dalam mengubungkan jaringan dengan elemen-elemen tertentu seperti, politik, ormas, komunitas, organisasi, dan negara.

Ada dua sudut pandangan yang mempengaruhi kekuasaan. Pertama, jika seorang melihat politik sebagai dasar wahana untuk pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan. Kedua, bilamana seseorang melihat politik yang muncul adalah sebuah jalan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Dua unsur penting inilah yang dapat menjadikan dan mempengaruhi kekuasaan. Jika kita tarik benang merah, saat ini politik yang di Indonesia menjadi wahana untuk berebut kekuasaan dan keadilan. Lebih-lebih jika menggunakan instrumen agama sebagai wahana bertarung dan meraih suara sebanyak-banyak untuk bisa memenangi kontestasi politik.

Dengan latar belakang prabowo sebagai seorang terpandang, yakni bekas menantu dari mantan presiden Soeharto dan ditambah sebagai seorang komandan TNI, secara kelas sosial ia sudah mempunyai nama di mata masyarakat. Begitu pula Sandi sebagai pengusaha dan orang kaya yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Secara individu mereka mempunyai kecerdasan yang berbeda. Sehingga mereka mempunyai sebuah inisiatif untuk menyalonkan diri sebagai capres dan cawapres di tahun 2019.

Kontrak sosial juga dapat mempengaruhi kekuasaan itu sendiri. Sehingga presiden tidak bisa sewenang-wenang menindas rakyat sebagaimana dimensi pertama dalam pandangan Duverger tentang kekuasaan tersebut. Dan dengan adanya kontrak sosial hubungan masyarakat dengan penguasa telah memberikan keseimbangan dan kesepakatan. Jadi dengan adanya kontrak sosial, dua dimensi kekuasaan dalam pandangan Duverger tersebut mengalami pengaburan.

Pelibatan agama dalam ranah politik praktis memang sudah tidak diherankan lagi, sebab mau tidak mau mereka harus masuk kedalam sendi-sendi yang dinilai penting dimata masyarakat, seperti aksi demo yang dilakukan oleh umat muslim dengan pendoktrinan keagamaan. Sehingga tidak sedikit masyarakat muslim yang datang untuk membela dan menyuarakan aspirasinya. Benturan antara politik dan agama memang tidak bisa hindari, apalagi keduanya saling berkaitan. Jika salah melakukanya maka yang terjadi adalah sebuah kesalah pahaman yang mengakibatkan perpecaan sosial. Masyarakat Indonesia mau tidak mau harus menerima kontestasi politik tersebut, karena Indonesia merupakan negara demokrasi.

M. Dani Habibi adalah mahasiswa Magister Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, konsentrasi Al-Qur’an dan Hadis.