Teknologi

Digital Citizenship Dinilai Penting Masuk Kurikulum Sekolah, Mengapa?

OlehRay

featured image
Foto: Humas Kemendikbud

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggandeng Twitter di bidang penguatan literasi media sosial. Kerja sama tersebut mendapatkan sambutan baik dari warganet, salah satunya akun Twitter milik Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi.

Menurutnya, penyebab selama ini banyak pelajar yang termakan hoaks atau ikut-ikutan menyebarkan ujaran kebencian karena tidak mendapatkan pelajaran digital citizenship atau menjadi warga negara digital di sekolah."Solusinya apa? Mulai dari TK, SD, SMP, SMA musti dapat kurikulum ini. Cc: @Kemdikbud_RI @muhammadiyah," cuit akun @ismailfahmi.

Cuitan Ismail mendapatkan respons dari pengguna Twitter @naggrn. Lewat cuitannya, ia berbagi cerita kalau memasukan pengajaran bertema digital citizenship di kelas, sudah diimplementasikan di sekolah tempatnya bekerja.  

"Selain menyisipkan tema digital citizenship di kelas, sekolah juga menyelenggarakan workshop literasi digital berjenjang untuk orang tua sesuai usia murid," cuit dia.

Ia mengaku beruntung karena guru diberikan kebebasan dalam menentukan tema pembelajaran, kontekstualisasi pembelajaran jadi lebih mudah dilakukan. 

Baca juga: Literasi Media, Cara Biar Tak Mudah Termakan Hoaks | Asumsi

"Menyisipkan tema-tema kontemporer ke dalam dokumen rencana pembelajaran enggak akan dipermasalahkan. Workshop untuk orang tua juga sangat membantu," ungkap pemilik akun yang bernama Novia Anggraeni Iskandar ini.

Dengan demikian, pihak orang tua dan sekolah bekerja sama dan berbagi tanggung jawab dalam memberi pemahaman tentang digital citizenship serta contoh baik untuk anak. 

"Ketika persamaan persepsi antara rumah dan sekolah terbentuk, tujuan belajar jadi lebih mudah dicapai. Di zaman yang cepat banget berubah-ubah kayak sekarang, tantangannya sekolah jadi dituntut untuk lebih sensitif dan relevan dengan apa yang terjadi di luar ‘dokumen hitam-putih’ kurikulum," jelasnya.

Novia lalu menunjukkan salah satu media permainan dari Google yang bisa digunakan para guru sebagai pengantar materi digital citizenship, namanya "Play Interland"

Media permainan ini, mengajarkan kita bagaimana bersikap saat menghadapi sejumlah persoalan digital yang dihadapi di dunia maya dengan menjadi sosok robot sebagai avatarnya.

"Setelah selesai bermain, banyak bahan untuk diskusi dan refleksi bareng murid. Selain game gratis dari Google, ada juga Quandary. Game ini lebih kompleks dari game sebelumnya. Cocok buat murid SMP-SMA," imbuhnya.

Pada permainan ini, murid bisa belajar dan latihan langsung lewat simulasi cyberbullying dan etika bermedia sosial sambil diskusi dan merefleksikannya dari pengalaman masing-masing. 

Digital Citizenship Disarankan Masuk Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengapresiasi gagasan adanya pendidikan warga negara digital di sekolah-sekolah.

Ia menyarankan, sebaiknya pendidikan terkait digital citizenship tak perlu dibuatkan kurikulum tersendiri. Menurutnya, pendidikan mengenai hal ini bisa dimasukkan ke mata pelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

"Menurut saya berat kalau sampai dibuatkan kurikulum sendiri. Ini kan, belajar supaya jadi warga negara baik cuma di dunia digital, maka menurut saya paling tepat dimasukannya ke PKn," ujarnya saat dihubungi Asumsi.co melalui sambungan telepon, Jumat (25/6/21).

Retno menegaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan mata pelajaran PKn diajarkan di sekolah bertujuan untuk mendidik pelajar menjadi warga negara yang baik. 

"Jadi, bisa ditambahkan di PKn tentang digital citizenshipUpdate saja bagaimana berperilaku menjadi warga negara baik yang sekarang ini masuk ke ranah digital. Materi-materi soal kewarganegaraan sebelumnya kan, tidak mengakomodasi hal ini," jelas dia. 

Baca juga: Survei Literasi Media: Anak Muda Harus Awasi Orang Tua dari Paparan Hoaks | Asumsi

Di sisi lain, menurutnya juga penting orang tua murid dan para guru menunjukkan kalau mereka merupakan sosok masyarakat digital yang patut dicontoh.

Maka, kata dia, literasi digital buat para orang tua dan guru juga tak kalah penting. "Orangtua dan guru harus menunjukkan kalau mereka enggak suka sebar hoaks, jangan memiliki pandangan radikal, atau tidak menghujat orang lain di dunia maya," tuturnya.

Ia menerangkan, langkah yang bisa dilakukan supaya orangtua dan para guru memiliki literasi digital yang baik adalah pihak sekolah juga harus memfasilitasi media edukasi buat mereka.   

"Orangtua harus mencontohkan bagaimana berperilaku yang tepat menggunakan media sosial, misalnya. Pihak sekolah bisa bikin workshop, bahkan bisa juga belajar bareng-bareng tuh, ada orangtua, anaknya, dan gurunya dari sekolah bikin pelatihan literasi media sosial sama instruktur yang expert di bidangnya," imbuhnya.

Retno berharap ke depan persoalan literasi digital ini bukan sekadar menekankan murid supaya mendapatkan pendidikan literasi digital yang maksimal. Namun, orangtua dan guru juga mesti teredukasi dengan baik.

"Di dalam keluarganya dulu yang penting. Sebelum di sekolah, pendidikan awal itu diperoleh di rumah. Jadi, harus dimulai dari orangtuanya. Memastikan literasi digital orangtuanya itu secara pemahamannya baik. Sia-sia kalau di sekolah ada pendidikan warga negara digital yang baik, tapi orangtuanya mengajarkan si anak dengan pola pikir radikal,"  ujarnya.

Kemendikbudristek dan Twitter Kerja Sama Literasi Digital

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggandeng Twitter di bidang penguatan literasi media sosial. Kerja sama dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU secara daring, baru-baru ini. Mengutip Republika, Mendikbudristek Nadiem Makarim menilai kerja sama tersebut penting dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia. 

Menurutnya, literasi digital bangsa ini perlu ditingkatkan seiring pesatnya perkembangan teknologi. Ia menyayangkan jumlah pengguna yang besar di Indonesia belum diimbangi dengan tingkat literasi yang baik.

Baca juga: Startup Digital Direncanakan Jadi Mata Kuliah Wajib Tahun 2022, Ini Tantangannya! | Asumsi

"Tingkat literasi digital di Indonesia saat ini masih di tingkat sedang. Banyak kejadian negatif di media sosial seperti ujaran kebencian dan penyebaran hoaks," katanya.

Menurutnya, tak sedikit pelajar yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, ia berharap kerja sama dengan Twitter dapat menciptakan lingkungan belajar yang suportif untuk membangun literasi digital bangsa ini.

"Semakin ke sini, teknologi dan media digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi kehidupan kita. Kami telah menjadikan literasi digital sebagai perhatian khusus, tidak hanya terbatas pada penyediaan infrastruktur teknologi, tapi juga menekankan literasi digital," tutur Nadiem.

Lewat kerja sama ini, Nadiem mengatakan Kemendikbudristek bersama Twitter menyusun silabus untuk literasi digital. Kemudian, silabus tersebut akan disebarkan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Literasi digital yang kini digalakkan, lanjut mantan bos Gojek ini, juga bakal melibatkan para guru dan tenaga pendidikan yang kompeten di bidangnya.

Chief Representative Twitter Asia Pacific Agung Yudha menyambut baik kerja sama ini. Ia menyadari pentingnya peranan Twitter untuk meningkatkan literasi media sosial di negeri ini. 

"Literasi media sosial masih menjadi masalah di Indonesia, sementara di sekolah belum terimplementasikan dengan baik," ungkapnya. 

Kemendikbudristek, kata dia, merupakan badan utama di Indonesia yang mengembangkan bahan ajar dan silabus literasi digital di bidang pendidikan. 

Agung menambahkan, tujuan akhir dari kerja sama ini diharapkan mampu membantu menavigasi ruang virtual yang semakin kompleks saat ini. "Dan membantu anak belajar bergabung dengan ruang diskusi publik dengan aman," katanya.

Share: Digital Citizenship Dinilai Penting Masuk Kurikulum Sekolah, Mengapa?