General

Perusakan Makam oleh Anak-anak di Solo Adalah Praktik Intoleransi?

OlehDita

featured image
unsplash.com

Aksi perusakan makam terjadi di kompleks pemakaman umum Cemoro Kembar, Mojo, Pasar Kliwon, Solo. Perusakan tersebut dilakukan oleh 10 anak SD. Total sebanyak 12 nisan dirusak. Dikutip dari Solopos.com, anak-anak yang melakukan aksi perusakan tersebut adalah siswa di sebuah sekolah informal keagamaan.

Kasus ini saat ini tengah ditangani oleh polisi. Mediasi sedang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah setempat. Disadur dari detik.com, pihak kepolisian berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk mengusut kasus ini. Dugaan sementara aksi tersebut berkaitan dengan praktik intoleransi.

Mengapa Anak-anak Melakukan Perusakan?

Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, menyatakan KPAI menyayangkan aksi yang dilakukan oleh anak-anak atas perusakan makam. Ia menjelaskan, kesalahan anak, tidak pernah berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh lingkungan dan orang dewasa di sekitar anak itu.

“Anak hanya meniru apa yang diajarkan dan dilakukan oleh orang dewasa sekitarnya, baik itu orangtua ataupun gurunya atau orang dewasa di sekitar anak atau yang melakukan pengasuhan terhadap anak,” kata Retno.

Retno mengimbau agar masyarakat menghormati proses penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian. Setelah penyelidikkan, barulah dapat diketahui siapa yang menggerakan anak-anak tersebut melakukan perusakan makam.

“Tidak mungkin anak memiliki ide sendiri untuk melakukan hal tersebut, kuat dugaan anak mungkin saja terprovokasi orang dewasa. Seharusnya orang dewasa mengajarkan anak-anak melakukan kebaikan dan menghargai perbedaan,” tegas Retno.

Baca Juga : Jemaat GKI Yasmin Tolak Relokasi, Sebut Pemkot Bogor Tak Taat Putusan MA

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua KPAI, Rita Pranawati. Ia mengatakan kasus ini harus dilihat secara utuh setelah proses penyelidikan kepolisian selesai dilakukan. Hal ini guna mencari tahu apakah anak-anak tersebut melakukannya atas inisiatif sendiri atau ada pelibatan orang dewasa di dalam perbuatan tersebut.

“Betul pelakunya adalah anak di bawah umur, tetapi, apakah anak-anak melakukan itu atas inisiatif atau pemahamannya sendiri atau ada semacam pelibatan oleh orang dewasa atau dampak dari ajaran di sekolah informal,” ujar Rita saat dihubungi oleh tim Asumsi.co, Rabu (23/6/2021).

Indikasi Toleransi?

Menurut Rita, ada kemungkinan dan indikasi intoleransi yang cukup besar dari kejadian ini, tetapi, hal ini harus dibuktikan oleh proses hukum.

“Makam itu tentu siapapun, oleh agama apapun, harus dihormati, jadi tentu itu tidak boleh dilakukan. Kalau betul, ada indikasi soal isu intoleransi, karena ini kan makam yang dirusak berbeda agama dengan anak-anak ini, dengan sekolah keagamaan ini, tetapi, tentu dengan hasil penyelidikan yang matang dan utuh,” ujar Rita.

Jika kemudian ditemukan bukti adanya eksploitasi anak, pelibatan anak, atau pun perlakuan salah yang memberikan informasi pada anak untuk melakukan hal-hal seperti ini, Rita mengatakan perlu untuk ditindaklanjuti secara hukum dan prosesnya akan berbeda.

“Kita tentu harus mengajarkan anak-anak menghormati apapun agamanya, seagama sekalipun, menghormati semua orang, respect to one to another, gitu ya,” kata Rita.

Retno mengamini hal tersebut, ia mengatakan, jika sekolah atau yayasan pendidikan ditemukan melakukan indoktrinasi, maka sebaiknya Dinas Pendidikan Surakarta bertindak tegas dan melakukan pengawasan serta pembinaan rutin ke berbagai sekolah. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran paham radikal [membenci yang berbeda] di dunia pendidikan.

“Menerima perbedaan dan menghargai perbedaan adalah keniscayaan di Republik ini, jadi sudah seharusnya lembaga pendidikan wajib menanamkan cinta tanah air dan menghargai hak asasi manusia,” kata Retno.

Baca Juga : Pasca Bom Makassar: Apa yang Bisa Pemerintah Lakukan?

Meskipun begitu, ia mengatakan perusakan apapun merupakan perbuatan melanggar hukum pidana (KUHP) sehingga dapat diproses hukum. Pada kasus ini perlu didalami keterlibatan orang dewasa yang diduga kuat memengaruhi perilaku anak-anak tersebut.

“Kalau anak-anak tentu saja harus diproses dengan menggunakan diversi [penyelesaian di luar pengadilan],” ujarnya.

Rita mengatakan, sanksi kepada anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun dibuktikan dengan akte kelahiran adalah pengembalian kepada orangtua.

“Harus ada proses semacam edukasi, pengawasan oleh pekerja sosial juga kemampauan orangtua untuk mengasuh anak, kalau orangtua tidak terlibat ya,” jelas Rita.  

Tanggapan Psikolog

Psikolog Vera Itabiliana Hadiwidjojo turut menyatakan keprihatinannya terhadap kejadian ini. Dari sisi psikologis, ia menjelaskan seorang anak belum mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk, di mana penilaian ini sangat tergantung dari orangtua dan gurunya.

“Karena lagi-lagi, anak dijadikan alat untuk mencapai kepentingan tertentu. Anak hanya melakukan apa yang diajarkan pada mereka. Mereka belum sepenuhnya mampu memilah mana yang baik atau pun buruk, sangat tergantung pada penilaian yang didapat dari ortu/gurunya,” kata Vera saat dihubungi oleh tim Asumsi, Rabu (23/6/2021).

Orangtua dan guru disebut memiliki pengaruh yang sangat kuat karena anak-anak tersebut masih dalam masa pembentukan diri. Anak-anak yang belum matang baik dari segi pemikiran maupun emosi masih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.

Untuk menanamkan toleransi, Vera mengatakan anak harus dibiasakan bahwa berbeda-beda itu hal yang biasa. Orangtua atau guru harus mengajarkan kepada anak untuk tetap berbuat baik terhadap sesama meskipun ada perbedaan. Tidak hanya itu, orang tua dan guru seharusnya menjadi contoh atau model dari bagaimana menghargai perbedaan dan perilaku toleransi tersebut.

Share: Perusakan Makam oleh Anak-anak di Solo Adalah Praktik Intoleransi?