Bisnis

Kasus COVID-19 Pecah Rekor, Indonesia Terancam Resesi Lagi?

OlehIndiana Malia

featured image
Unsplash.com

Indonesia terancam kembali mengalami resesi. Hal itu imbas kasus COVID-19 yang kian menanjak. Pada Minggu (20/6/2021) kasus COVID-19 mencapai 13.737 kasus. Sehari sebelumnya tercatat 12.906 pasien pada hari ini Sabtu (19/6/2021). Pada Jumat (18/6) tercatat 12.990 kasus.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus baru ini membawa total konfirmasi positif di Indonesia menembus 1.976.172 orang. Bila pertambahan terus bertahan di angka tinggi, maka kasus Covid-19 bisa menembus angka 2 juta dalam hitungan hari. Sedangkan data pasien sembuh 'hanya' 6.385 orang, sehingga total 1.792.528. Namun, kabar buruknya lagi dalam sehari ada 371 orang meninggal, sehingga total meninggal 54.662 orang. Provinsi DKI Jakarta tercatat menjadi penyumbang tertinggi dari kasus harian secara nasional yang saat ini mencapai 13.737 kasus.

Indonesia Terancam Masuk Jurang Resesi Lagi

Ekonom Fadhil Hasan pun meminta pemerintah untuk tidak ragu menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)menyeluruh dan mempercepat vaksinasi. “Demi pemulihan kesehatan publik, pemerintah sebaiknya menerapkan kembali PSBB sekaligus mempercepat vaksinasi," ujar Fadhil dalam keterangan tertulis yang diterima Asumsi.co, Senin (21/6/2021).

Fadhil mengkhawatirkan lonjakan kasus COVID-19 ulah varian delta dan kematian akan mengancam pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Akibatnya, ekonomi terancam akan kembali ke zona resesi. 

“Varian Delta ini seperti kotak pandora, bila kita menyikapinya biasa-biasa saja dan akhirnya terbuka, ancaman resisi dapat terjadi di sepanjang 2021," ungkapnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Perkantoran Jakarta Meningkat, WFH Kembali Diserukan | Asumsi​​

Untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19, kata dia, pemerintah perlu segera menerapkan kembali PSBB di daerah zona merah sebelum fasilitas kesehatan ambruk dan keadaan semakin tidak terkontrol. Selain itu, program 3T juga perlu kembali dilaksanakan secara serius, dan protokol kesehatan yang ketat perlu diberlakukan dengan sanksi yang lebih tegas. 

“Pemberlakuan PSBB di daerah zona merah perlu dilaksanakan dengan menutup sementara berbagai kegiatan masyarakat yang mengundang kerumunan massa seperti pernikahan, kegiatan ibadah, tempat hiburan dan pariwisata, mall, dan lain-lain. PSBB juga harus dilaksanakan dengan lebih efektif dan tegas lagi," kata dia.

Program Bantuan Sosial Perlu Dipercepat

Menurut Fadhil, pengalaman selama ini menunjukkan PSBB dua minggu menimbulkan dampak negatif cukup signifikan bagi perkenomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu memitigasi kemungkinan ekonomi kembali tumbuh negatif pada triwulan berikutnya dengan asumsi pertumbuhan pada triwulan II akan berkisar 6%-7%.  Krisis terutama terkait dengan ketenagakerjaan, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

“Program bantuan sosial perlu dipercepat dan diperluas disertai efektivitas yang lebih baik. Besar kemungkinan besarnya aggaran bantuan sosial dan kesehatan perlu direvisi lagi dengan mempertimbangkan perkembangan kasus lonjakan baru COVID-19," kata Fadhil.

Fadhil meminta agar pemerintah juga melakukan peninjauan kembali prioritas pengeluaran anggaran, terutama untuk berbagai program infrastruktur yang berdampak jangka menengah dan panjang. 

“Untuk mendukung terlaksananya program pemulihan ekonomi, BI harus lebih berperan lagi dengan menerapkan kebijakan moneter yang akomodatif melalui skema burden sharing dan penurunan tingkat suku bunga untuk mendoromg pertumbuhan kredit," ungkapnya.

Pemerintah Perlu Duduk Bersama Pakar Kesehatan dan Ekonom

Sementara, Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya Mohammad Khusaini menyatakan lonjakan kasus COVID-19 harus dievaluasi. Pemerintah perlu duduk bersama para pakar kesehatan dan ekonomi untuk menyeleraskan pemulihan kesehatan dan ekonomi.

“Pemerintah perlu evaluasi efektivitas kebijakan saat ini, terutama ancaman lonjakan kasus yang dapat membuat ekonomi dapat kembali resesi," ujarnya.

Pengkaji Kebijakan & Inovasi, IPMI Business School, Research Affiliate Harvard Kennedy School, Sidratun Naim menyatakan Indonesia gagal memanfaatkan waktu untuk antisipasi masuknya varian delta. Dengan demikian, diperlukan test dan tracing yang lebih masif untuk kota-kota zona merah COVID 19.

“Tes massal untuk kota seperti Jakarta harus segera dilakukan agar kita mengetahui sebagaimana varian Delta sudah menginfeksi. Jadi, kita bisa melakukan langkah antisipasi selanjutanya, termasuk kebutuhan isolasi dan ketersedian tempat tidur di RS," ujar Naim.

Sidratun Naim menduga bahwa varian Alfa, Beta dan lainnya dari COVID19 mengalami perlambatan sebaran di negara katulistiwa. Hal yang menghambat varian tersebut diduga karena adanya varian lokal dan ada faktor lainnya.

Baca lagi: Semoga Tak Ada Ulang Tahun Kedua Kawal COVID-19 | Asumsi

“Bersama faktor-faktor lain, varian lokal menahan laju macam-macam varian termasuk Alfa, Beta, tetapi kita tidak tahu terhadap Delta akan bagaimana. Penyebaran luas di Kudus, Brebes, Cilacap, Bangkalan, Jakarta menunjukan bahwa varian Delta … bahkan lebih tangguh," kata dia.

“Varian lokal Indonesia yang diduga menahan laju virus varian Alfa, Beta tersebut diindikasikan sebagai varian B14662 dan B1470, boleh disebut varian hancaraka," imbuhnya.

Naim mengakui bahwa alasan varian delta COVID-19 masuk tak terdeteksi di Indonesia karena terjadi kelengahan di pintu pelabuhan.

“Selain euforia vaksinasi, kelengahan di beberapa pintu pelabuhan, itu juga harus kita akui alasan masuknya varian Delta di Indonesia," ujar Naim.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti Jakarta menambahkan, Jakarta tidak mungkin PSBB sendirian. Daerah lain pun perlu dilakukan pengetatan.

“Jika PSBB Jakarta dilakukan namun tidak diikuti pengetatan di daerah lain, maka lonjakan virus tidak akan efektif," ujar Widyastuti.

Pemerintah Perlu Lakukan Fleksibilitas Anggaran PEN

Ekonom Aviliani mengatakan, untuk antisipasi pelemahan ekonomi akibat meluasnya varian Delta, pemerintah perlu melakukan fleksibilitas anggaran PEN. Bantuan sosial perlu diperluas kembali, begitu pula alokasi belanja kesehatan. Dengan demikian, pelemahan ekonomi dapat dikurangi. Aviliani mengusulkan pemerintah untuk memprioritaskan vaksinasi untuk kota/wilayah yang berkontribusi terbesar terhadap ekonomi dan memiliki pasar besar.

“Vaksinasi massal terhadap 100 persen masyarakat yang tinggal di kota dengan pasar yang terbesar harus dituntaskan segera daripada vaksinasi seperti sekarang ini yang memulai dari lansia dan akhirnya baru mulai untuk usia di atas 18 tahun," ujar Aviliani.

Aviliani juga mengingatkan bahwa vaksinasi gotong royong tidak perlu menunggu pemerintah, biarkan bekerja secara mekanisme market.

Share: Kasus COVID-19 Pecah Rekor, Indonesia Terancam Resesi Lagi?