Isu Terkini

Aktor Negara Paling Banyak Melanggar Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Kok Bisa?

OlehIrfan Muhammad

featured image
Unsplash/Pedro Dias

Pandemi Covid-19 yang sudah terjadi setahun terakhir tidak hanya menyerang kesehatan dan ekonomi. Lebih jauh lagi, pandemi covid-19 turut memperburuk kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Dalam laporan SETARA Institute yang dirilis pada 6 April 2021, selama tahun 2020, terjadi 180 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, dengan 422 tindakan. Jumlah ini hanya menurun tipis jika dibanding tahun sebelumnya di mana terjadi 200 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.

Kidung Asmara Sigit, Peneliti kebebasan beragama/berkeyakinan SETARA Institute menyebut meski dari segi jumlah turun tipis, dari sisi tindakan justru melonjak tajam. Kalau tahun ini tindakan yang melanggar kebebasan beragama/berkeyakinan mencapai 422 pelanggaran, pada 2020 tindakannya hanya 327 pelanggaran.

Kidung menyebut pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di tahun 2020 tersebar di 29 provinsi di Indonesia. SETARA berkonsentrasi pada 10 provinsi utama yaitu Jawa Barat (39), Jawa Timur (23), Aceh (18), DKI Jakarta (13), Jawa Tengah (12), Sumatera Utara (9), Sulawesi Selatan (8), Daerah Istimewa Yogyakarta (7), Banten (6), dan Sumatera Barat (5). 

“Tingginya jumlah kasus di Jawa Barat hampir setara dengan jumlah kumulatif kasus di 19 provinsi lainnya,” kata Kidung kepada Asumsi.co, Rabu (7/4/2021).

Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan mengalami fluktuasi di setiap bulannya sepanjang tahun 2020. Pada bulan Januari ditemukan 21 kasus, meningkat tajam di Februari menjadi 32 kasus, menurun di Maret jadi 9 kasus, 12 kasus pada April, naik menjadi 22 kasus di bulan Mei, dan 10 kasus di bulan Juni.

Pada Juli, SETARA mencatat ada 12 kasus, menjadi 13 di bulan Agustus, 16 kasus di bulan September, 15kasus di bulan Oktober, 10 kasus si bulan November dan delapan kasus di bulan Desember.


“Angka peristiwa yang tertinggi dan drastis terjadi pada bulan Februari 2020. Mengacu pada detail peristiwa yang dicatat, tren pelarangan perayaan Valentine’s Day di sejumlah daerah menjadi pemicu meningkatnya intoleransi,” kata Kidung.

Pelaku pelanggaran

Penelitian SETARA juga menemukan, dari 422 tindakan yang terjadi, 238 di antaranya dilakukan oleh aktor negara. Sementara 184 di antaranya dilakukan oleh aktor non-negara. Hal itu menunjukkan bahwa kecenderungan peningkatan tindakan pelanggaran oleh aktor negara tahun lalu berlanjut. 

Tindakan tertinggi yang dilakukan oleh aktor negara adalah diskriminasi sebanyak 71 tindakan, sedangkan tindakan tertinggi oleh aktor non negara adalah intoleransi sebanyak 42 tindakan.

“Melihat potret tindakan aktor negara dan non negara, tampak bahwa pandemi menjadi lahan subur bagi terjadinya diskriminasi dan intoleransi,” ucap dia.

Konfigurasi aktor negara dan aktor non-negara pelaku pelanggaraan kebebasan beragama/berkeyakinan tidak banyak berubah. Pada kategori aktor negara, Pemerintah Daerah dan Kepolisian menjadi pelaku pelanggaran tertinggi dengan masing-masing 42 tindakan. Sedangkan aktor non negara tertinggi adalah kelompok warga dengan 67 tindakan dan ormas keagamaan dengan 42 tindakan. 

Sedangkan kelompok korban pelanggaran KBB tahun 2020 terdiri dari warga dengan 56 peristiwa, individu dengan 47 peristiwa, Agama Lokal/Penghayat Kepercayaan sebanyak 23 peristiwa, dan pelajar sebanyak 19 peristiwa.

Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan pada 2020 juga menimpa 22 umat Kristen, empat ASN, tiga peristiwa yang melibatkan umat Konghucu, jumlah yang sama menimpa umag Katolik, Islam, dan Hindu, serta masing-masing dua peristiwa yang menimpa umat Budha dan Ormas Keagamaan.

Selama 2020, SETARA juga mencatat ada 24 rumah ibadah mengalami gangguan di tahun 2020 yang terdiri atas Masjid (14), Gereja (7), Pura (1), Wihara (1), dan Klenteng (1). Umat Islam menjadi pihak yang paling banyak mengalami gangguan terkait rumah ibadah. 

“Namun perlu dicatat bahwa yang paling banyak mendapatkan gangguan adalah tempat ibadah umat Islam dari madzhab atau golongan yang oleh kelompok pelaku dianggap berbeda dari mainstream,” ujar Kidung.

Lain hal, terdapat 32 kasus pelaporan penodaan agama yang dilakukan oleh aktor non-negara. Sebanyak 27 di antaranya ialah berbasis daring yang berpotensi disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang membuat orang menjadi memiliki waktu luang lebih banyak untuk menggunakan sosial media karena dirumahkan. 

Pelaporan berbasis daring ini dilakukan terhadap konten yang dianggap sesat pikir, menghina tokoh agama, bermuatan kebencian, dan bercanda yang melecehkan.

“Selain yang berbasis daring, kasus pelaporan penodaan agama juga masih terjadi di kalangan masyarakat utamanya karena dianggap menyimpang dari madzhab mayoritas dan penistaan,” ucap dia.

Banyak Menimpa Perempuan

Sementara itu, Halili Hasan, Direktur Riset SETARA Institute menyebut dari total 180 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terjadi di tahun 2020, setidaknya 12 di antaranya menimpa perempuan sebagai korban. Peristiwa ini meliputi pelaporan penodaan agama, pelarangan atribut keagamaan, penolakan rumah dan kegiatan ibadah, diskriminasi berbasis daring, dan penolakan jenazah penghayat madzhab keagamaan. 

Menurut Halili, kebebasan beragama/berkeyakinan, sebagai bagian dari HAM dapat dimaknai sebagai upaya untuk melindungi warga negara dari konservatisme dan patriarki yang berasal dari ajaran agama. 

“Dalam konteks ini, kegagalan negara dalam mengidentifikasi kekhususan situasi, kerentanan, dan dampak spesifik yang dialami oleh perempuan pada peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan memicu perlakuan diskriminatif terhadap perempuan,” ujar Halili.

Secara umum, pandemi covid-19 membawa dampak positif dan negatif bagi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Sementara dampak positif yang ditimbulkan misalnya cakupan ibadah daring yang menjadi tak terbatas serta timbulnya inisiatif gotong royong antar umat beragama. 

“Dampak negatif yang ditimbulkan misalnya munculnya polarisasi dalam masyarakat, politisasi covid-19, pelipatgandaan marjinalisasi kelompok yang terdiskriminasi terutama perempuan, dan pembatasan/pembatalan kegiatan keagamaan,” ucap dia.

Apa Yang Perlu Dilakukan?

Ismail Hasani, Direktur Eksekutif SETARA Institute menyebut pemerintah pusat dan daerah hendaknya menguatkan program kemasyarakatan yang mengarusutamakan interaksi antar-agama dalam lingkungan sosial. Hal ini penting dalam rangka memupuk kepercayaan dan persaudaraan satu sama lain, memajukan toleransi, dan membangun resiliensi sosial. 

“Dengan kepercayaan, solidaritas, dan toleransi, masyarakat akan memiliki ketahanan untuk tidak mudah diintrusi oleh doktrin keagamaan yang memecah belah, menyangkal dan mendiskriminasi yang berbeda,” ucap Ismail.

Ismail pun meminta pemerintah pusat mengintensifkan program penguatan solidaritas antarumat beragama untuk menangkal perpecahan masyarakat, menangani penyebaran berita bohong, dan menanggulangi politisasi covid-19 berbasis doktrin keagamaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah juga hendaknya memberikan dukungan dan mengaudit pemenuhan protokol kesehatan rumah ibadah agar umat beragama dan berkeyakinan dapat terus beribadah dengan merdeka sesuai ketentuan Konstitusi namun tetap aman di tengah pandemi COVID-19.

SETARA Institute juga mendorong Pemerintahan Jokowi mengarusutamakan keberagaman dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan negara melalui pelembagaan pemerintahan inklusif (inclusive governance), dengan tekanan khusus pada pemerintahan daerah. Ini dilakukan agar keragaman kultur, keanekaan watak kepemimpinan lokal, dan kebinekaan tetap menjadi perspektif kunci dalam tata kelola pemerintahan.

“Perbedaan identitas dan latar belakang seluruh anasir pembentuk kebangsaan Indonesia, termasuk identitas dan latar belakang keagamaan, harus mendapatkan kesempatan, akses, dan jaminan hak yang setara dalam tata kelola pemerintahan,” ucap dia.

Share: Aktor Negara Paling Banyak Melanggar Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Kok Bisa?