Menguji Fakta soal Limit Kartu Kredit Pejabat Pertamina Rp30 M

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membongkar fasilitas mewah yang didapatkan jajaran direksi dan komisaris di Pertamina. Fasilitas itu adalah kartu kredit korporat dengan limit hingga Rp30 miliar. Pernyataan Ahok terkait limit kartu kredit membuat masyarakat heran, untuk apa penggunaan kartu kredit dengan limit sebanyak itu? dan apakah kabar itu benar?

Fasilitas dari Manajer hingga Direksi

Ahok tak hanya melempar isu tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Ahok menjelaskan kartu kredit tersebut tidak hanya diperuntukkan jabatan komisaris, tetapi dari manajer hingga dewan direksi. Ia juga sempat memperlihatkan foto kartu kartu kreditnya. Dari foto tersebut terlihat kartu jelas nama Ahok dan memiliki logo Pertamina bertuliskan Platinum Corporate Card dan terdapat logo Bank Mandiri.

Menurut Ahok, fasilitas kartu kredit bagi pejabat pertamina itu digunakan tidak sesuai peruntukkan dan ia mengusulkan agar fasilitas tersebut dihentikan.

“Sebab banyak digunakan tidak sesuai peruntukannya. Supaya tertib pemakaian uang juga." katanya. dilansir CNN.

Gebrakan Ahok agar menghapus fasilitas kartu kredit ini tentu bukan tanpa alasan. Sebab, metode pembayaran tagihan kartu kredit dilakukan dengan cara autodebit langsung dari kas perusahaan. Sederhananya, apa pun transaksinya, berapa besar nominalnya, tak peduli itu untuk urusan korporasi atau pribadi, setiap transaksi langsung dibayar secara automatis oleh perusahaan. Di sisi lain, kata Ahok, jajaran pejabat Pertamina tidak ingin membuka laporan soal pemakaian kartu kredit itu. Karena itu, kata dia, sebaiknya fasilitas itu dicabut.

“CC [credit card] itu yang direksi auto debit dari bank setiap ada tagihannya. Tidak jelas. Makanya kalau enggak mau lapor dan jelaskan, iya tutup saja,” kata dia dikutip Tirto.

Baca Juga : 4 Cara Manfaatkan Kartu Kredit Agar Tidak Boros

Menguji kebenaran apakah ada kartu kredit dengan limit Rp30 miliar, Direktur Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Marta buka suara. Ia menyebut tidak mungkin ada satu kartu dengan limit Rp30 miliar. Ia menyebut kemungkinan yang dimaksud Ahok adalah limit kartu kredit untuk perusahaan.

“Mungkin limit Rp30 miliar bukan hanya untuk Ahok sendiri, melainkan secara total dari seluruh pemegang kartu kredit perusahaan,” katanya dilansir detik.

Dia menjelaskan untuk kartu kredit perusahaan, atau corporate card pihak bank akan menganalisa berapa limit kredit dari perusahaan yang mengajukan kartu kredit korporasi. Berapa besarannya nanti disetujui tergantung dari analisis Bank.

“Bukan tidak mungkin mencapai Rp30 miliar. Semua kembali dari perhitungan bank, perhitungan limit itu tidak dilakukan secara perseorangan, tapi secara total perusahaan, kebutuhannya apa saja dan kemampuan keuangannya seperti apa,” katanya.

Menurut Steve, pemakaian kartu kredit yang diberikan secara khusus tersebut, seperti komisaris utama yang menjamin adalah perusahaan

"Perusahaan yang akan menjamin untuk bayarkan penggunaan kartu yang diberikan kepada orang khusus yang ditunjuk dapat kartu itu oleh perusahaan," katanya.

Limit Tidak Capai 30 Miliar

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam keterangan resmi diterima oleh Asumsi.co, bahwa memang di beberapa BUMN terdapat fasilitas kartu kredit, bukan untuk keperluan pribadi, melainkan perusahaan.

“Kalau untuk keperluan pribadi tidak boleh dan mereka memakai kartu kredit untuk keperluan perusahaan supaya tidak menggunakan uang tunai dan lebih dapat dikontrol dan transparan. Itu dari hasil pantauan kami di beberapa perusahaan BUMN,” katanya, Sabtu (19/6/2021)

Namun, ia menegaskan, bahwa limit kartu kredit di beberapa BUMN tersebut tidak sampai Rp30 Miliar seperti yang disebut oleh Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Baca Juga : Ramai-Ramai Jadi Komisaris, Dari Abdee Slank Sampai Putri Gus Dur

“Dan hasil pantauan kami limitnya tidak ada yang sampai Rp30 Miliar. Limit atasnya Rp50-100 juta. Saya juga sudah cek ke Pertamina, menurut mereka tidak ada limit kartu kredit mencapai Rp30 miliar baik utk direksi dan Komisaris,” ungkapnya.

Cabut Fasilitas Kartu Kredit

Rencana Ahok untuk mencabut fasilitas kartu kredit dengan limit Rp30 miliar didukung oleh Jajaran Direksi hingga Komisaris. Ia membenarkan fasilitas itu sudah dicabut.

"Ya benar (fasilitas kartu kredit dicabut). Untuk permudah kontrol dan pencegah pemanfaatan yang tidak ada urusannya dengan perusahaan," dilansir CNBC.

Ahok menyampaikan bahwa pencabutan fasilitas kartu kredit berlaku sejak Selasa (16/6/2021). Pencaputan tersebut menurut Ahok termasuk seluruh grup Pertamia.

"Intinya, seluruh grup tidak ada lagi yang namanya kartu korporasi," tegasnya.

Fasilitas Kartu Kredit Hal yang Lumrah

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto mengatakan, bahwa fasilitas kartu kredit yang diberikan kepada pejabat BUMN adalah hal yang lumrah.

"Pemberian fasilitas kartu kredit bagi pimpinan BUMN adalah hal biasa dan lumrah di korporasi termasuk BUMN," kata Toto mengutip Kumparan.

Tujuannya, kata Toto, adalah untuk memudahkan aktivitas korporasi, seperti jamuan makan dengan klien, negoisasi, hingga perjalanan bisnis.

"Tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi mereka saat melakukan aktivitas bisnis untuk kepentingan korporasi, misal jamuan makan dengan klien dalam penjajakan kemitraan, negosiasi, perjalanan bisnis dan sejenisnya," ujarnya.

Associate Partner di BUMN Research Group, Lembaga Manajemen UI itu menyarankan fasilitas kartu kredit bagi pimpinan BUMN tetap dipertahankan.

“Asalkan pertanggungjawaban dan pemantauan penggunaannya jelas dan transparan. Keuangan perusahaan juga harus selalu siap melakukan pemantauan,” katanya.