Ramai-Ramai Jadi Komisaris, Dari Abdee Slank Sampai Putri Gus Dur

Pada RUPS Tahunan PT Telkom Indonesia terbaru memberhentikan Rhenald Kasali, Marsudi Wahyu Kisworo, Ahmad Fikri Assegaf, Wawan Iriawan, Chandra Arie Setiawan, dan Alex Denni dari jabatan komisaris. Menariknya mereka yang menggantikan nama-nama di atas terdapat artis hingga mantan Menristekdikti Joko Widodo.

Sebut saja nama Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, mantan Menristekdikti Joko Widodo. Ia resmi dilantik pada 23 Oktober 2019  dan diberhentikan sebagai menteri pada 28 April 2021 setelah penggabungan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi.

Baru saja sebulan diberhentikan, Bambang Permadi langsung ditunjuk sebagai Komisaris Utama perusahaan platmerah itu. Di Komisaris Independen juga terdapat nama artis dan gitaris legendaris dari kelompok musik Slank, Abdi Negara Nurdin atau dikenal sebagai Abdee Slank. Namanya cukup mengangetkan publik, karena tiba-tiba ditunjuk sebagai Komisaris Telkom.

Selain Slank, mantan Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata juga ditunjuk menjadi Komisaris Telkom. Isa, pernah disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai ‘orang terkaya di Indonesia’ karena bertugas mengelola kekayaan negara yang bernilai Rp10.000 triliun.

Baca juga: Himbara, Bank-bank BUMN yang Menyangga Likuiditas Ekonomi

Ada juga nama Arya Mahendra Sinulingga, Staf Khusus di Kementerian BUMN, yang juga ditunjuk sebagai komisaris di Telkom.

Berdasarkan laman resmi Telkom, berikut susunan resmi komisaris dan direksi yang baru:

Adapun Dewan Komisaris

1.       Komisaris Utama: Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

2.       Komisaris Independen: Wawan Irawan

3.       Komisaris Independen: Bono Daru Adji

4.       Komisaris Independen: Abdi Negara Nurdin

5.       Komisaris: Marcelino Pandin

6.       Komisaris: Ismail

7.       Komisaris: Rizal Mallarangeng

8.       Komisaris: Isa Rachmatarwata

9.       Komisaris: Arya Mahendra Sinulingga

Adapun Susunan Direksi

1.       Direktur Utama: Ririek Adriansyah

2.       Direktur Strategic Portofolio: Budi Setyawan Wijaya

3.       Direktur Enterprise & Business Service: Edi Witjara

4.       Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Heri Supriadi

5.       Direktur Network & IT Solution: Herlan Wijanarko Direktur

6.       Wholesale & International Service Bogi Witjaksono

7.       Direktur Digital Business: Muhammad Fajrin Rasyid

8.       Direktur Human Capital Management: Arifwandi

9.       Direktur Consumer Service FM Venusiana R.

Selain kabar dari perusahaan plat merah Telkom, PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) pun menempatkan putri Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid yaitu Alissa Wahid sebagai Komisaris Independen usai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Kamis (27/5/21).

Baca juga: Menerka Wajah BUMN di Tangan Ahok

“Ibu Alissa Wahid dikenal luas karena sumbangsihnya di sektor sosial, khususnya tentang multikulturalisme, demokrasi serta hak asasi manusia, dan gerakan Muslim moderat di Indonesia,” bunyi pernyataan lembar fakta RUPST, dikutip kumparan pada Jumat (28/5/21).

Selain sebagai putri Presiden, Alissa ternyata juga menjabat Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) dan pernah meraih gelar sarjana dan magister dalam bidang psikologi dari Universitas Gadjah Mada. Alissa menyusul Ignasius Jonan yang telah menjadi Komisaris Independen sejak Juli 2020.

Berikut ini susunan lengkap Dewan Komisaris PT Unilever Indonesia berdasarkan Ringkasan Risalah RUPS yang diterima Asumsi.co pada Jumat (28/5/21) :

Presiden Komisaris: Hemant Bakshi

Komisaris Independen: Alexander Rusli

Komisaris Independen: Alissa Wahid

Komisaris Independen: Debora Herawati Sadrach

Komisaris Independen: Fauzi Ichsan

Komisaris Independen: Ignasius Jonan

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio berkomentar soal penunjukan komisaris BUMN yang dilakukan oleh Menteri Erick Tohir. Menurutnya,
sah-sah saja apabila mereka yang berasal dari kalangan publik atau artis mempunyai
kompeten untuk menjadi komisaris.

“Karena komisaris itu kan tugasnya mengawasi, kalau
mereka tidak punya kompeten untuk menjadi pengawas ya tidak memenuhi syarat
menjadi komisaris. Lihat saja sekarang, BUMN banyak yang amburadul,”
kata Agus kepada Asumsi.co, Sabtu (29/5/21).

“Sebetulnya menjadi komisaris BUMN itu
mempunyai kriteria tertentu, seperti harus mempunya jiwa kepemimpinan, harus punya jaringna, harus paham perusahaan yang ia akan pimpin dan
awasi, tidak punya kaitan dengan BUMN tersebut baik itu afiliasi maupun
sebagai kontraktor atau bisnis, hingga bukan untuk cari makan. Minimal, ia
mempunyai kekayaan setara komisaris,” katanya.

Ia berharap, Menteri Erick Tohir untuk mempertimbangkan
kembali dalam pemilihan komisaris. Dimulai dari era Joko Widodo, kata Dia,
banyak relawan dari Jokowi menjabat perusahaan atau menteri tertentu.

“Ya, seperti yang saya katakan. Ia harus paham minimal
bagaimana cara memimpin dan mengawasi perusahaan,” tandas Agus.