Kemendagri: Data Penduduk RI Digunakan Ribuan Lembaga

Data kependudukan dilaporkan telah digunakan oleh banyak lembaga di tanah air. Ada berbagai tujuan data kependudukan digunakan, salah satunya verifikasi.

Digunakan ribuan lembaga

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan data kependudukan RI saat ini mencapai 272.229.327, dengan rincian laki-laki sebanyak 137.521.557 dan perempuan 134.707.815. Dari jumlah itu, sebanyak 195,6 juta lebih sudah melakukan perekaman KTP elektronik.

“272 juta data penduduk kita itu sekarang sudah banyak digunakan oleh berbagai lembaga untuk verifikasi. Sehingga kita menuju era integrasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan,” ujar Zudan dalam webinar yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (19/8/2021).

Zudan menuturkan NIK adalah kunci akses dalam verifikasi data. Misalnya, dia mencontohkan NIK sudah terintegrasi dengan BPJS, paspor, data kendaraan bermotor, NPWP, SIM, nomor ponsel, nomor buku nikah, aplikasi PeduliLindungi, hingga bantuan sosial. Namun, Zudan tidak merinci lebih lanjut apakah pihak swasta memiliki akses data penduduk tersebut.

Zudan hanya mencatat tingkat lembaga yang menggunakan data Dukcapil semakin meningkat. Tahun 2021, dia menyebut sudah ada 3.856 lembaga, baik di pusat atau daerah. Padahal, lima tahun lalu jumlahnya tidak lebih dari 100 lembaga.

“Jadi ada proses yang terus menerus dilakukan,” ujarnya.

Di sisi lain, Zudan menyampaikan data kependudukan bisa diakses berbagai lembaga untuk verifikasi dengan berbagai cara, misalnya dengan akses NIK. Kemudian dengan face recognation, card reader (alat baca KTP Elektronik), dan metode pemadanan data.

Bansos

Zudan menyampaikan pihaknya sudah melakukan 10 kali sinkronisasi data penerima bantuan sosial. Hasilnya, Dukcapil menemukan jutaan data ganda penerima bansos.

“Sehingga kami bisa meng-update data. Data-data yang tidak ada NIK-nya kami keluarkan. Yang data ganda bisa ditemukan. Sehingga kami bisa melihat bahwa ada proses updating untuk mencocokkan dengan yang meninggal, pindah, dan seterusnya,” ujar Zudan.

Zudan mengklaim data penduduk Indonesia sangat dinamis. Dalam setiap bulan misalnya, rata-rata ada 500 ribu penduduk yang berpindah. Kemudian, angka kelahiran juga rata-rata mencapai 80 ribu per bulan.

“Kemudian yang meninggal dunia, mulai dari 80 ribu sampai yang tertinggi 128 ribu di bulan Juni kemarin,” ujarnya.

Selain data bansos, sinkronisasi juga dilakukan terhadap data PNS, Data Pokok Pendidikan, subsidi UMKM, hingga subsidi pupuk.

Ke depan, Zudan menyebut pemerintah juga akan menyaring penduduk yang benar-benar berhak mendapat bantuan. Pasalnya, dia mengaku pemberian bantuan pemerintah masih sepenuhnya tepat sasaran.

Pentingnya satu data

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menuturkan validitas data kependudukan masih menjadi persoalan. Dia mengatakan validitas data bisa terwujud dengan adanya sinkronisasi antar lembaga. Sehingga, dia berharap data kependudukan berapa di satu tempat.

Nurul menambahkan validitas data penduduk sangat penting terutama dalam penyaluran bantuan. Saat ini, dia melihat kementerian sibuk mengurusi data penerima bantuan dari tahun ke tahun.

“Kalau satu data Indonesia tercapai maka validitas data, baik struktur ekonomi dan lain-lain itu mungkin akan kemudian bisa terverifikasi secara tepat,” ujar Nurul.

Lebih dari itu, Nurul menegaskan validitas data bisa mencegah korupsi. Dia menilai validitas data penduduk akan membuat uang negara yang dibelanjakan pemerintah tepat sasaran.

“Sehingga impact yang diharapkan itu bisa terasa dan diukur,” ujarnya,