Isu Terkini

Para Pedangdut di Tengah Cipratan Uang Panas Koruptor

OlehRamadhan

featured image
Ilustrasi: Ibam/Asumsi.co

Nama penyanyi dangdut kerapkali terseret dalam berbagai kasus korupsi pejabat negara di Indonesia. Mereka disebut-sebut ikut menerima uang panas hasil korupsi yang berkedok bayaran atas jasa manggung mereka. Situasi ini tidak sekali dua kali terjadi, tapi berulang-ulang.

Dari Cita Citata Hingga Rya Fitria

Misalnya, pedangdut yang populer dengan nama panggung Cita Citata, diperiksa KPK, Jumat (26/3/21) lalu, usai namanya disebut dalam sidang bansos COVID-19. Ia disebut menjadi pengisi acara Kementerian Sosial yang diselenggarakan di Labuan Bajo, dengan bayaran Rp 150 juta. Bayarannya itu diduga bersumber dari korupsi bansos COVID-19.

Cita Citata diperiksa untuk tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso. Sebelumnya, nama Cita Citata sempat disebut dalam persidangan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja. Dalam kasus ini, Matheus Joko Santoso mengaku mengumpulkan kutipan fee dari rekanan penyedia bansos sebesar Rp 16,7 miliar.

Matheus menyebut uang yang diserahkan kepada mantan Mensos Juliari Batubara sebesar Rp 14,7 miliar. Uang itu juga digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk bikin acara di Labuan Bajo, dimana Cita Citata menjadi pengisi acaranya.

Dalam kasus bansos COVID-19 ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, di antaranya eks Mensos Juliari Batubara, serta dua PPK Kemensos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

KPK menduga, melalui bawahannya itu, Juliari mengutip fee Rp 10 ribu dari tiap paket bansos yang disalurkan ke wilayah Jabodetabek. Adapun uang berasal dari para vendor yang mendapatkan proyek pengadaan bansos.

Sementara, dua pengusaha telah menjadi terdakwa pemberi suap, yakni Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja. Mereka didakwa menyuap Juliari supaya dipilih menjadi penyedia paket bansos COVID-19.

Harry didakwa menyuap sebanyak Rp 1,28 miliar dan mendapatkan jatah 1,5 juta paket bansos COVID-19. Sementara Ardian didakwa mendapatkan Rp 115 ribu paket bansos.

Sebelum Cita Citata, baru-baru ini di bulan yang sama, nama biduan Betty Elista juga terseret dalam kasus korupsi. Betty diduga menerima uang dari eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, dalam kasus suap terkait izin ekspor benih lobster.

"Betty Elista didalami pengetahuan terkait dugaan aliran sejumlah uang dari tersangka EP (Edhy Prabowo) melalui tersangka AM (sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Rabu (17/3) lalu.

Dalam kasus ini, Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Andreau Pribadi Misata, Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Amiril Mukminin.

Selanjutnya, pengurus PT ACK Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, dan Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito. Adapun PT ACK merupakan satu-satunya perusahaan yang ditunjuk oleh KKP untuk mengangkut benih lobster ke luar negeri.

KPK menduga ACK sebenarnya milik Edhy Prabowo. Sebagian keuntungan dari biaya angkut benih yang dipatok sebesar Rp 1.800 per ekor diduga mengalir ke kantong Edhy. Dakwaan Suharjito juga membeberkan bahwa Edhy meminta Rp 5 miliar supaya mendapatkan izin ekspor.

Delapan tahun silam, nama pedangdut jebolan ajang pencarian bakat Kontes Dangdut Indonesia (KDI) Rya Fitria, terseret dalam kasus dugaan suap dan pencucian uang yang dilakukan eks Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Rya, yang disebut-sebut mendapatkan transfer uang senilai Rp 900 juta dan terlacak PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), diperiksa KPK, Kamis (21/11/13). 

Kenapa Koruptor Kerap "Melibatkan" Pedangdut?

Pada kasus Cita Citata, KPK memeriksanya untuk mendalami dugaan pencucian uang alias money laundering, terkait kasus korupsi bansos COVID-19 di Kemensos. Praktik pencucian uang memang seringkali dipakai para koruptor di Indonesia. 

Paling umum, praktik ini bertujuan menyamarkan asal usul uang seolah berasal dari aktivitas legal.

Bisa dikatakan, pencucian uang ini bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan berupaya mengaburkan asal usul uang atau aset yang didapatkan dari cara yang tidak wajar atau ilegal seperti korupsi, terorisme, perampokan, perdagangan manusia, narkoba, illegal fishing, dan sebagainya.

Mengutip Jurnal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditulis Joni Emirzon, Guru Besar Hukum Bisnis Unsri, setidaknya ada tiga proses pencucian uang yakni penempatan (placement), transfer (layering), dan menggunakan harta kekayaan (integration).

Penempatan merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan suatu kegiatan tindak pidana ke sistem keuangan, seperti penempatan dana pada bank, membiayai suatu usaha yang seolah-seolah sah seperti pemberian kredit atau pembiayaan (mengubah kas menjadi kredit).

Adapun contoh lain dari penempatan pencucian uang adalah membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk kepentingan pribadi. Pada poin ini, eks Menteri Kelautan dan Perikanan misalnya, memanfaatkan uang korupsi dengan membeli barang-barang mewah.

Berikutnya adalah transfer atau layering, yang memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana.

Dalam praktik ini, ada proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain, melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana.

Contoh praktik ini antara lain transfer dana satu bank ke bank lain antar wilayah atau negara, dan memindahkan uang lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company (perusahaan cangkang).

Ketiga adalah integration atau menggunakan harta kekayaan, yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besaran biaya yang harus dikeluarkan. Karena tujuan utama adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Lalu, kenapa koruptor kerap 'melibatkan' penyanyi dangdut dalam pusara kasus korupsi mereka? Sosiolog Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. Bagong Suyanto Drs., M.S, mengatakan, memang ada relasi yang kuat antara kekuasaan dengan dunia entertainment. Relasi itu berimbas pada praktik korupsi yang dilakukan di lingkar kekuasaan, bisa sampai melibatkan pelaku di dunia entertainment. "Sebenarnya tidak selalu penyanyi dangdut. Tetapi dunia entertainment memang menjadi salah satu ranah pemanfaatan uang hasil korupsi," kata Bagong saat dihubungi Asumsi.co, Selasa (30/3).

Menurut Bagong, kekuasaan dan dunia entertainment adalah dua hal yang seringkali berjalan berseiringan. "Ya, sebenarnya, bukan korupsinya. Tapi kekuasaan yang dekat dengan dunia entertainment," ujarnya.

Sementara itu, Amika Wardana, Sosiolog Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), menilai, banyaknya koruptor yang selama bertahun-tahun kerap memberi tips atau uang besar ke penyanyi dangdut, sebenarnya itu kajian klasik dalam tradisi Freudian tentang relasi kuasa dan libido.

"Hasrat berkuasa dan menguasai, dalam hal ini karena banyak orang kuasa tadi laki-laki, maka setelah berkuasa, termasuk berhasrat menunjukkan kuasanya kepada lawan jenis," kata Amika saat dihubungi Asumsi.co, Rabu (30/3).

Oleh karena itu, menurut Amika, ada tendensi para koruptor yang berkuasa tadi, setelah memiliki kuasa, kemudian juga berusaha menunjukkan kuasanya kepada penyanyi dangdut yang biasanya perempuan.

Share: Para Pedangdut di Tengah Cipratan Uang Panas Koruptor