Isu Terkini

Dampak Pandemi Tak Berujung, Nasib Pemilu 2024 Dalam Bahaya

Irfan Muhammad– Asumsi.co

featured image
Element5 Digital/ Unsplash

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai terbuka kemungkinan pandemi berkepanjangan bisa berdampak pada konstelasi politik nasional, khususnya pada 2024 mendatang. Menurutnya hal itu bisa terjadi karena pandemi yang belum pasti kapan berakhir.

Kepada Asumsi, pria yang akrab disapa Gus Jazil ini menyebut jika 2024 kondisi pandemi belum ada perbaikan, salah satu yang mungkin akan terdampak adalah perhelatan Pemilu 2024. Menurut dia, berdasarkan jadwal KPU, tahapan Pemilu 2024 direncanakan akan mulai pada Februari 2024.

"Kalau varian delta main lagi, otomatis semua ditutup termasuk TPS, kalau kejadian seperti ini, maka politisi harus berkumpul mencari jalan," kata Gus Jazil.

Oleh karena itu, Gus Jazil menilai saat ini sudah saatnya memikirkan bagaimana nasib bangsa ke depan. Namun, ia tetap berharap pandemi bisa berakhir pada 2021.

"Mulai sekarang dipikirkan namanya juga membuat arah ke depan. Kita berharap sekuat tenaga kita semua mudah-mudahan selesai di tahun 2021. Kita hanya mencari jalan saja semoga segera berlalu," ucap dia.

Gus Jazil pun berharap Sidang Tahunan 16 Agustus 2021 bisa menjadi momentum untuk menumbuhkan optimisme bangsa. Dalam sidang tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara selama menjalankan tugas dan kewenangannya dalam setahun terakhir.

"Melalui sidang ini, rakyat juga dapat mendengarkan sekaligus mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan atau lembaga negara. Indonesia harus segera bangkit dari keterpurukan. Pembangunan bangsa ini harus dilanjutkan,” ucap dia.

Menurut dia, bagaimana pun kondisinya, ia yakin bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh dan kuat. Rakyat harus memiliki semangat dan optimisme bahwa bangsa ini bisa segera bangkit kembali dari keterpurukan yang terjadi selama lebih dari setahun terakhir.

"Tentu kita harus bangkit bersama, menguatkan soliditas agar segera keluar dari kesulitan ini. Selain itu (kalau mau pandemi segera berakhir) ketat protokol kesehatan. Itu kunci. Lakukan apa imbauan pemerintah. Insyaallah kita bisa mengatasi pandemi ini. Kuncinya disiplin, solid, dan selalu bergotong royong," ucap dia.

Berkaca Pada Pilkada 2020

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra kepada Asumsi mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih optimistis pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan sesuai jadwal. Menurut dia, jika pandemi belum terkendali, tim yang terdiri dari KPU, Bawaslu, Kemendagri, dan DPR berupaya tetap menggelar Pemilu 2024 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

"Sama seperti saat kami menggelar Pilkada 2020," kata Ilham.

Menurut dia, KPU juga mempertimbangkan sejumlah langkah antisipatif agar kejadian meninggalnya sejumlah petugas di lapangan pada Pemilu 2019 tidak terjadi lagi. Langkahnya di antaranya lewat penggunaan sistem informasi rekapitulasi, penyederhanaan formulir dan juga surat suara.

"Untuk penyederhanaan surat suara sedang digodok terus di internal KPU," kata dia.

KPU menyatakan rekapitulasi elektronik atau e-Rekap merupakan pilihan strategis dalam penyelenggaraan pemilu. Sebagai pemanfaatan teknologi, ada beberapa alasan e-Rekap digunakan, salah satunya untuk memperpendek masa rekapitulasi penghitungan suara.

"e-Rekap mampu merekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS secara cepat dan akurat, sehingga terhindar dari kesalahan teknis penghitungan suara akibat kealpaan, kesalahan, dan kelelahan petugas TPS," kata Ilham.

Kedua, mesin e-Rekap juga bekerja tanpa memperhitungkan emosi dan kepentingan para pihak. Sehingga hasilnya bisa dipercaya. Ilham mengatakan e-Rekap secara teknologi merupakan tahap paling mudah dibanding dengan penerapan e-Voting dan e-Counting di penyelenggaraan pemilu.

"Sehingga praktik pengembangan teknologi pemilu berjalan sesuai hukum teknologi. Dimulai dari yang paling mudah, beranjak ke yang lebih sulit, lalu mencapai tahapan yang paling rumit," ucap dia seraya menyebut e-Rekap atau rekapitulasi elektronik bisa didesain dan diproduksi di dalam negeri.

Sementara itu, Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut jangan sampai ada wacana Pemilu mundur karena pandemi tak berujung. Soalnya, menunggu sampai 2024 saja masyarakat sudah kewalahan menghadapi kebijakan-kebijakan di era Jokowi yang dianggap kontroversial. Apalagi kalau sampai pemilu diundur.

"Sampai 2024 saja rakyat sudah megap-megap. Jika pemilu diundur bahkan seperti kabarnya sampai, 2027. Jokowi bisa turun di tengah jalan. Karena rakyat akan marah beneran,” kata Ujang.

Dia pun menegaskan, pemerintah harus segera meredam munculnya isu penyelenggaraan pemilu diundur. Karena kalau tidak diantisipasi malah membuat masyarakat emosi.

Share: Dampak Pandemi Tak Berujung, Nasib Pemilu 2024 Dalam Bahaya