Banjir Luwu Utara Telah Diprediksi Sejak 2019, Penyebabnya Lahan Kelapa Sawit?
Banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, pada 13 Juli lalu menewaskan puluhan orang dan menyebabkan kerusakan tempat tinggal, jalan, lahan pertanian, dan fasilitas publik. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), salah satu penyebab utama banjir tersebut ialah alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit.
“[Banjir ini disebabkan] adanya pembukaan lahan di hulu DAS (daerah aliran sungai) Balease dan penggunaan lahan masif berupa perkebunan kelapa sawit,” terang Kasubdit Kelembagaan DAS Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS KLHK Yuli Utami dalam konferensi pers (19/7).
“Lokasi banjir bandang merupakan daerah APL (areal penggunaan lain/areal bukan kawasan hutan). Tapi di atasnya merupakan hutan lindung dan hutan produksi. Kami masih berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan KPH Rongkong apakah di atas terjadi perambahan liar atau illegal logging,” lanjutnya.
Menurut Yuli, faktor penyebab banjir bandang terbagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Curah hujan yang tinggi, dengan intensitas lebih dari 100 mm/hari di DAS Balease selama beberapa hari jelas berkontribusi. Faktor lainnya adalah kemiringan lereng di bagian hulu DAS Balease yang sangat curam.
Kondisi tanah dan bebatuan juga dikatakan menjadi faktor penyebab banjir. Jenis tanah di wilayah banjir adalah distropepts atau inceptisols yang bertekstur lempung, debu dan struktur tanah remah dengan konsistensi gembur—menunjukkan bahwa tanah tidak kohesif. Begitu pula komposisi bebatuan yang rapuh, seperti batuan tuft (abu vulkan), batu pasir, dan batu lumpur.
“Karakteristik tanah dan batuan di lereng yang curam menyebabkan potensi longsor tinggi yang selanjutnya membentuk bendung alami yang tidak stabil, sehingga mudah jebol jika ada akumulasi air berlebih,” ujar Yuli.
Terkait faktor manusia, Yuli Utami merekomendasikan penegakan hukum terhadap pembukaan lahan di kawasan hutan lindung serta pemulihan lahan terbuka di bagian hulu dengan rehabilitasi hutan dan lahan untuk mencegah banjir bandang kembali terjadi.
Ketua BNPB Doni Munardo yang telah meninjau langsung kondisi Luwu Utara pascabencana banjir bandang pada 17 Juli lalu menyebutkan bahwa curah hujan jadi faktor utama penyebab banjir. Namun, ia tidak memungkiri faktor alih fungsi lahan. Penyerapan air menjadi tidak maksimal ketika lahan gundul, menyebabkan air mengalir bebas dan menerjang permukiman padat penduduk.
“Bagian selatan (Gunung Lero) yang mengarah ke Kota Masamba itu terkelupas (gundul). Kalau itu sudah lama, biasanya pasti kita bisa melihat ada tutupan sebagian dengan tanaman perdu, tanaman merambat, misalnya. Tetapi tadi kita perhatikan dari jarak jauh (dari atas), itu belum ada tutupan, artinya masih baru,” kata Doni (17/7).
Prediksi Banjir dan Longsor di Luwu Utara sejak 2019
Potensi banjir dan tanah longsor di kawasan Luwu Utara telah diprediksi sejak 2019 lalu. Adi Maulana dari Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin telah melakukan kajian sejak 2017 dan hasil penelitiannya yang berjudul “Geological constraints for disaster mitigation model in South Sulawesi” telah diterbitkan oleh Journal of Physics pada 2019.
Luwu Utara merupakan daerah berisiko tinggi banjir. Banyaknya lahan yang dialihfungsikan membuat wilayah hulu sungai Masamba terdegradasi. Kombinasi hujan ekstrem dan alih fungsi lahan yang tidak terkontrol diperkirakan dapat menyebabkan banjir hingga mencapai ketinggian 3 meter. Wilayah ini pun rentan terkena bencana tanah longsor karena termasuk dalam wilayah dengan topografi tinggi.
“Banyak dialihfungsikan lahan di sana, entah itu untuk permukiman, perkebunan, entah itu logging atau sebagainya. Nah, dua hal inilah yang mengakibatkan terjadinya banjir bandang kemarin,” jelas Adi Maulana, dikutip dari bbc.com.
Pembukaan lahan menyebabkan tanah menjadi rentan terhadap erosi permukaan. Tanah pun menjadi jenuh dan tidak mampu lagi menyerap air hujan dengan baik. Butiran tanah yang terbawa oleh aliran air juga dapat mengendap di sungai (sedimentasi) dan mengakibatkan volume sungai berkurang atau terjadi pendangkalan.
Adi meminta pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk mengevaluasi kembali rencana tata ruang wilayah, sebab hutan di hulu sungai tidak bisa difungsikan sebagai hutan produksi ataupun perkebunan. Jika dialihfungsikan untuk perkebunan, ia menyatakan harus dipastikan hal ini tidak berpengaruh terhadap daya dukung sungai.
Sementara itu, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani sempat menampik klaim banjir bandang disebabkan oleh penebangan hutan dan perluasan lahan perkebunan sawit. Ia menegaskan bahwa yang terjadi di Luwu Utara adalah murni bencana alam.
“Setelah mendengar informasi, untuk sementara bisa disimpulkan bahwa kejadian ini murni bencana alam, tapi kita masih tetap menunggu hasil penelitiannya,” kata Indah (18/7). Jika memang ditemukan adanya aktivitas pengrusakan hutan, ia mengatakan pemerintah Kabupaten Luwu Utara akan turun langsung mengawal kasusnya.
Banjir bandang di Luwu Utara didahului oleh hujan deras yang mengakibatkan peluapan Sungai Masamba hingga setinggi 4 meter. Bencana ini berdampak pada enam kecamatan, yaitu Kecamatan Masamba, Sabbang, Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke, dan Malangke Barat.
Hingga 17 Juli 2020, tercatat sebanyak 36 orang tewas akibat banjir bandang, 40 orang hilang, dan 58 orang luka-luka. Totalnya, terdapat 14.483 jiwa dengan di antaranya 2.530 lansia, 870 balita, 124 bayi, dan 137 ibu hamil terdampak bencana.
Kerusakan bangunan dan fasilitas umum pun tidak terelakkan akibat hanyut atau tertimbun pasir yang bercampur lumpur, yaitu tercatat 9 unit sekolah rusak, 13 unit rumah ibadah, 3 fasilitas kesehatan, 8 kantor pemerintah, 12,8 km jalan, 9 unit jembatan, 2 fasilitas umum, 100 meter pipa air bersih, 2 bendungan irigasi, 1 pasar tradisional, 61 unit mikro usaha, 219 hektar lahan pertanian, dan 241 lahan persawahan.
